Rabu, 20 Februari 2019 | 14.35 WIB
KiniNEWS>Regional>Kepulauan Riau>Wali kota ex officio BP Batam (2); Antara rangkap jabatan dan pengelolaan profesional

Wali kota ex officio BP Batam (2); Antara rangkap jabatan dan pengelolaan profesional

Reporter : Redaksi | Minggu, 20 Januari 2019 - 11:43 WIB

IMG-8264

Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, di Batam Centre, Kota Batam.

BATAM, kini.co.id – DI BAWAH kepemimpinan Lukita, BP Batam menorehkan beberapa pencapaian dan prestasi. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama dua tahun terakhir kepemimpinannya mencapai USD592,9 juta. Nilai investasi itu sudah termasuk investasi di Pulau Nipah, yang berada di luar KPBPB Batam.

Adapun realisasi investasi hingga hingga kuartal IV-2018 mencapai USD391,8 juta. Terlebih dengan keluarnya aturan tentang Online Single Submission (OSS), BP Batam tak menemui kesulitan dalam mengakses sistem OSS terkait dengan berbagai perizinan investasi untuk mendorong realisasi investasi di Batam.

“Investasi PMA ini berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada di angka 4,5 persen. Harapan kami, angka ini terus meningkat pada 2019,” ujarnya. Sedangkan dari sisi pertumbuhan pendapatan BP Batam pada tahun ini mampu mencapai Rp974 miliar.

Angka tersebut, menurut Lukita, naik sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini cukup menggembirakan karena di saat bersamaan BP Batam justru menurunkan beberapa tarif layanan. Adapun realisasi kenaikan pendapatan sesuai dengan target yang dicanangkan mencapai Rp1,227 miliar.

Pencapaian dan prestasi lain yang berhasil ditorehkan BP Batam yakni postur anggaran BP Batam di 2017-2018 mampu surplus sebesar Rp269 miliar. Padahal dua tahun sebelumnya, sambung Lukita, terjadi defisit anggaran dalam postur anggaran BP Batam.”(Postur anggaran) Kami canangkan pada 2018. Salah satunya, belanja kita kontrol, sehingga kita bisa tingkatkan saldo pada postur anggaran kita. Dan hingga Desember 2018, kita mampu surplus sebesar Rp268,97 miliar,” ungkapnya. Prestasi lainnya yakni BP Batam meraih predikit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.

“Dan beberapa pencapaian lainnya, seperti ship to ship di kawasan jalur lalu lintas kapal perairan Batam, peningkatan izin usaha di KPBPB Batam, izin pemasukan dan pengeluaran barang di pelabuhan, izin peluncuran kapal yang mengalami peningkatan signifikan pada 2018, izin asal ekspor, izin investasi di PTSP BP Batam, dan pencapaian lainnya,” pungkas Lukita.

Institute For Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan rencana pemerintah mengalihkan BP Batam ke Pemkot Batam bakal semakin meningkatkan ketidakpastian bagi dunia usaha. Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menilai, ketidakpastian tersebut terkait dengan kepastian regulasi, peraturan, lahan, infrastruktur hingga kepastian insentif bagi investor. Menurutnya, investor yang mendapatkan ketidakpastian tentu lebih memilih untuk melakukan relokasi ke daerah lain, terlebih ada negara tetangga yang menawarkan berbagai daya tarik dan kepastian berusaha.

Untuk itu, pemerintah perlu mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai kondisi masalah yang sebenarnya terjadi di Batam. Keputusan pengalihan ini dinilai Indef bahwa pemerintah hanya ingin segera mengakhiri persoalan dualisme kelembagaan. ‘’Mengakhiri dualisme dengan cara pengalihan BP Batam dinilai sebagai cara yang keliru,’’ kata Enny.

Menurut pandangan Indef, pemerintah belum mendapatkan gambaran yang baik dan utuh tentang asal muasal penyebab penurunan kinerja free trade zone (FTZ) dari sisi industri dan perdagangan serta pelemahan kewenangan otoritas FTZ.

Lebih lanjut, penunjukan Walikota sebagai ex-officio BP Batam sebagai bentuk tidak terpenuhinya asas pemerintahan yang baik. Secara legal standing, Wali Kota Batam merangkap jabatan sebagai BP Batam melanggar UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah karena kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan.

Dari perspektif anggaran, rangkap jabatan Walikota dan Kepala Batam tidak diperbolehkan karena berpotensi munculnya konflik kepentingan anggaran dan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah. Ini akan menjadikan preseden buruk karena melanggar UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

Dengan begitu, perlu adanya payung hukum untuk mengatur pembagian wewenang dan tugas antara Pemkot Batam dan BP Batam. Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pemerintah (PP) hubungan kerja Pemkot Batam dan BP Batam sesuai UU 53 tahun 1999 tentang pembentukan kota Batam

Bagi masyarakat, keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan beragam. Sejumlah asosiasi pengusaha di Batam juga tidak sedikit yang menyatakan khawatir dengan penyatuan kedua institusi itu. Apalagi pemerintah memutuskan menjadikan

Kepala BP Batam ex-officio dijabat oleh Wali Kota Batam. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pelayanan publik yang sesungguhnya merupakan solusi terhadap tumpang-tindih, namun kini sering mendapat sorotan dari warga karena ada oknum yang masih mempergunakan jabatannya untuk mencari rente di bidang perizinan.

Kerap kali dikunjungi pejabat pemerintah dari berbagai daerah, pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam dinyatakan terus akan lebih ditingkatkan. Seperti diutarakan berbagai sumber, salah satu persoalan adalah kredibilitas Kepala Dinas Penanaman Modal (DPM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kota Batam, Gustian Riau. Berbagai sumber meyatakan oknum pejabat ini sering menjadi sumber masalah.

Namun dalam beberapa waktu terakhir, warga merasa lega karena terlihat pemerintah ingin menjadikan mal pelayanan publik tersebut sebagai solusi terhadap rumitnya birokrasi. Dari 427 pelayanan perizinan maupun non perizinan yang sudah ada, jumlah itu kini bertambah menjadi 433 pelayanan. Diharapkan semua akan lancer tanpa adanya persoalan ulah oknum atau pejabat yang dinilai dapat menghambat perjalanan usaha masyarakat Batam.

Kembali ke masalah BP Batam yang bakal bergabung dengan Pemko Batam. Dengan dilantiknya Edy Putra Irawadi sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam yang baru, warga berharap iklim investasi dan industri di Batam akan semakin menggembirakan.

Keputusan Pemerintah yang akan menghapuskan dualisme di Batam dengan mengalihkan kewenangan yang selama ini melekat pada Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota Batam semoga benar-benar membawa harapan baru.

Menko Perekonomian, dalam pesannya menjamin adanya percepatan investasi dalam dunia industri di Batam. Sebab kewenangan BP Batam sebagai tangan pemerintah di daerah itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Walikota Batam. “Sehingga jadi satu dia tangannya, enggak dua,” ujar Darmin.

Semoga.

Editor: Emerson

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Kepulauan Riau - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:19 WIB

Apes, gara-gara bau tidak enak, tukang cukur dihajar pelanggan

APES, nasib yang menimpa Sadar, seorang tukang cukur rambut di Tiban Indah, Sekupang, Batam. Dia terluka dan bersimbah darah usai ...
Sumatera Utara - Jumat, 25 Januari 2019 - 19:40 WIB

Rumah Quran Nurul Huda Batugingging Salurkan Paket Sembako

Murid-murid Rumah Quran Nurul Huda Desa Batugingging, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deliserdang salurkan paket sembako kepada kaum dhuafa. Pemberian paket ...
Sulawesi - Kamis, 24 Januari 2019 - 12:26 WIB

Sebanyak 26 tewas, 24 hilang dan ratusan luka akibat banjir di Sulsel

BANJIR dan longsor di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang terjadi sejak dua hari terakhir menelan korban nyawa dan harta yang tidak ...
Kepulauan Riau - Rabu, 23 Januari 2019 - 18:18 WIB

Kapal tanker tabrak jembatan Barelang

KAPAL tanker Eastern Glory, berbobot 4.500 ton menabrak jembatan Batam-Rempang-Galang (Barelang). Jembatan yang ditabrak, yakni jembatan yang menghubungkan Pulau Tonton ...
Jawa Timur - Selasa, 22 Januari 2019 - 11:43 WIB

Dikabarkan menghilang, Wabup Trenggalek ternyata ke Eropa

SELAMA lebih dari sepekan Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin disebut menghilang. Sebab tidak ada staf di kantornya yang mengetahui ...
Kepulauan Riau - Minggu, 20 Januari 2019 - 11:29 WIB

Wali kota ex officio BP Batam (1); Pertarungan nasib investasi

MENTERI Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution bertindak sebagai Ketua Dewan Kawasan Batam Selasa (8/1/2019) pekan lalu melantik Staf Khusus ...