Senin, 25 Maret 2019 | 11.02 WIB
KiniNEWS>Regional>Kepulauan Riau>Wali kota ex officio BP Batam (1); Pertarungan nasib investasi

Wali kota ex officio BP Batam (1); Pertarungan nasib investasi

Reporter : Redaksi | Minggu, 20 Januari 2019 - 11:29 WIB

IMG-8260

Batam Centre, di malam hari.

BATAM, kini.co.id – MENTERI Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution bertindak sebagai Ketua Dewan Kawasan Batam Selasa (8/1/2019) pekan lalu melantik Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady sebagai Kepala BP Batam menggantikan Lukita Dinarsyah Tuwo.

Dalam pelantikan itu, nyaring diteriakkan, bahwa Eddy hanyalah pejabat transisi menuju pelaksanaan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam, yang segera dimulai pada akhir April 2019. Banyak pengamat dan warga yang harap-harap cemas tentang perubahan struktur penguasa di dua institusi itu. Namun tidak sedikit yang sinis memandang kebijakan itu sebagai langkah mundur dalam konteks kemajuan industri dan investasi di Batam.

Dalam sambutannya, Darmin mengatakan, Edy Putra Irawady hanyalah penguasa selama transisi di Batam. Sebelum kemudian posisi tersebut dijabat Wali Kota Batam sebagai ex-officio Kepala BP Batam. Keputusan itu, menurutnya sudah bulat sesuai dengan keputusan Rapat Terbatas Kabinet pada 12 Desember 2018 lalu. ‘’Pelantikan Kepala dan beberapa Anggota BP Batam dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan BP Batam selama masa transisi,’’ kata Darmin.

Benarkah penyatuan komando kedua institusi di bawah kendali Wali Kota Batam merupakan solusi terhadap dualisme yang kadang (ditiupkan) sebagai bencana sistemik di Batam? Bukankah isu dualisme sering cuma di dalam wacana yang galau terhadap gamangnya kerjasama dalam menjalankan kekuasaan?

Coba kita lihat. Suasana pengurusan perizinan di kantor administrasi satu atap atau kantor bersama di Gedung Sumatera Expo, Batam Centre. Apa yang salah jika beberapa institusi bekerja sama saling melengkapi dan melayani segala jenis kebutuhan warga? Polisi melayani kebutuhan warga terhadap urusan SIM, SKCK, atau keterangan lain yang terkait dengan kepolisian, namun Bea Cukai juga dapat melayani warga dengan kewenangan yang dimilikinya tentang masalah kepabeanan dan cukai.

Klop bukan? Sebab masalah dualisme, sesungguhnya hanya ada pada tataran regulasi atau sistem yang disepakati. Bukan pada orang atau personil yang menjalankan kekuasaan itu. Maka, alasan penyatuan dua institusi dengan istilah ex officio dengan menggunakan dualisme, sesungguhnya masih perlu dikaji lebih dalam, jika tidak dapat disebut sebagai alasan mengada-ada.

Beberapa waktu sebelum pelantikan itu, Lukita Dinarsyah Tuwo, mengaku dirinya telah menjalankan kekuasaan sebagai Kepala BP Batam dengan maksimal, dan dipastikannya mencapai sasaran peningkatan investasi dan gairah industri di Batam. Dia menyebut pencapaian kinerja BP Batam 2018 dan target kinerja BP Batam 2019, boleh dibilang memuaskan.

“Namun demikian, kami tetap menyerahkan masalah penyatuan BP Batam dengan pemerintah kota, sebab keputusan resminya (pergantian Kepala BP Batam, ex-officio oleh Wali Kota Batam) sudah ada. Tinggal menunggu regulasi (keputusan) secara tertulis dari pemerintah,” ujar Lukita.

Sesungguhnya dia mengaku kaget dengan keputusan pemerintah yang akan meleburkan BP Batam ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan jabatan kepala BP Batam dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam. Ia mengaku kaget, terlebih keputusan tersebut muncul di saat perekonomian Batam mulai bangkit lagi setelah sempat merosot di dua tahun sebelumnya.

“Tentu kami kaget. Sebagai pengelola kawasan Pulau Batam, target yang ingin kami capai adalah perekonomian Batam tumbuh tujuh persen. Dan sekarang perekonomian kita (Batam) terus tumbuh, saat ini tumbuh 4,5 persen.

Target kami tahun depan bisa mencapai tujuh persen,” ungkapnya. Meski demikian, sebagai bagian dari pemerintah pusat dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Lukita mengaku patuh pada keputusan pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Dalam regulasi yang akan diterbitkan pemerintah tersebut, sambung Lukita, hanya menyebutkan tentang perubahan pejabat Kepala BP Batam, sedangkan keberadaan lima deputi BP Batam menjadi kewenangan Dewan Kawasan (DK).

“(Pergantian) Hanya Kepala BP Batam, sedangkan para deputinya itu menjadi kewenangan Dewan Kawasan,” ujarnya. Lukita masih tetap akan menjalankan tugasnya sebagai Kepala BP Batam hingga regulasi soal ex-officio Kepala BP Batam dijabat Walikota Batam diterbitkan pemerintah.

Ditanya apakah dirinya akan kembali ke kementerian asal, yakni Kementerian Perekonomian? Lukita mengaku belum tahu akan ditempatkan di mana. Ia mengaku, sebagai ASN siap ditugaskan di manapun. “Belum tahu. NIK ASN saya aslinya ada di Bappenas RI, jadi belum tahu nanti akan ditempatkan di mana,” ujarnya.

Semoga sepeninggal Lukita, Batam tetap akan mengalami kemajuan. Apa pun kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah (pusat), semua berharap, akan mendorong perekonomian yang baik yang ditandai dengan peningkatan investasi.

Redaksi.

Editor: Emerson

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Kepulauan Riau - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:19 WIB

Apes, gara-gara bau tidak enak, tukang cukur dihajar pelanggan

APES, nasib yang menimpa Sadar, seorang tukang cukur rambut di Tiban Indah, Sekupang, Batam. Dia terluka dan bersimbah darah usai ...
Sumatera Utara - Jumat, 25 Januari 2019 - 19:40 WIB

Rumah Quran Nurul Huda Batugingging Salurkan Paket Sembako

Murid-murid Rumah Quran Nurul Huda Desa Batugingging, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deliserdang salurkan paket sembako kepada kaum dhuafa. Pemberian paket ...
Sulawesi - Kamis, 24 Januari 2019 - 12:26 WIB

Sebanyak 26 tewas, 24 hilang dan ratusan luka akibat banjir di Sulsel

BANJIR dan longsor di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang terjadi sejak dua hari terakhir menelan korban nyawa dan harta yang tidak ...
Kepulauan Riau - Rabu, 23 Januari 2019 - 18:18 WIB

Kapal tanker tabrak jembatan Barelang

KAPAL tanker Eastern Glory, berbobot 4.500 ton menabrak jembatan Batam-Rempang-Galang (Barelang). Jembatan yang ditabrak, yakni jembatan yang menghubungkan Pulau Tonton ...
Jawa Timur - Selasa, 22 Januari 2019 - 11:43 WIB

Dikabarkan menghilang, Wabup Trenggalek ternyata ke Eropa

SELAMA lebih dari sepekan Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin disebut menghilang. Sebab tidak ada staf di kantornya yang mengetahui ...
Kepulauan Riau - Minggu, 20 Januari 2019 - 11:43 WIB

Wali kota ex officio BP Batam (2); Antara rangkap jabatan dan pengelolaan profesional

DI BAWAH kepemimpinan Lukita, BP Batam menorehkan beberapa pencapaian dan prestasi. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama dua tahun terakhir ...