Senin, 16 Desember 2019 | 08.51 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Selama 2018, Sibolga jadi Daerah dengan Jumlah Korupsi Terbanyak di Sumut

Selama 2018, Sibolga jadi Daerah dengan Jumlah Korupsi Terbanyak di Sumut

Reporter : Redaksi | Jumat, 28 Desember 2018 - 15:25 WIB

IMG-8191

Suap. (Ist)

Medan, kini.co.id – ampir seluruh daerah di Sumatera Utara memiliki kasus korupsi selama tahun 2018. Hal itu diduga karena banyaknya pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama pemerintahan Jokowi-JK. Sehingga peluang untuk tindakan korupsi pun semakin terbuka.

Selama 2018, berdasarkan Rilis Kaleidoskop 2018 Sentra Advokasi Untuk Hak Dasar Rakyat (Sahdar) yang diterima redaksi KiniNews, Jumat (28/12/2018), ada sembilan daerah dengan kasus korupsi terbanyak di Sumut.

“Sepanjang tahun ini kami mencatat ada 33 kabupaten/Kota yang mengalami masalah kasus korupsi, dimana masing masing Kab/Kota menyumbang satu sampai dua kasus untuk disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan. Tapi ada 9 daerah dengan kasus korupsi yang signifikan,” terang aktivis Sahdar, Ibrahim dalam laporan tersebut.

Daerah dengan kasus korupsi terbanyak adalah Sibolga yakni 14 kasus. 14 kasus di Sibolga merupakan kasus yang cukup unik.

“Di mana terdapat projek pengerjaan pembetonan 14 ruas jalan, yang menjadikan 9 ( (sembilan) orang dengan jabatan sebagai wakil direktur dari Perusahaan rekanan Dinas Pekerjaan Umum Sibolga harus menerima masing-masing vonis 1 (satu) tahun penjara karena mark up pengerjaan,” katanya.

Ia mengatakan kasus pembetonan ini juga menjerat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sibolga, Kepala Bidang dan Ketua Pokja Pengadaan.

Daaerah dengan kasus korupsi terbanyak kedua setelah Sibolga adalah Medan. Ada total 6 kasus korupsi yang disidangkan oleh APH.

Kasus tersebut terdiri dari kasus suap pajak retribusi dan pengiriman barang, pungli pengurusan izin , mark up pembangunan infrastruktur dan kasus kredit fiktif di Bank Sumut KCP Kantor Gubernur.

Di posisi ketiga ada Serdang Bedagai dengan total 5 kasus korupsi dengan modus kasus mark up pengadaan projek pembangunan pasar, jalan, dan drainase, serta kasus pembayaran yang tidak sah.

Sementara yang lainnya adalah Tanjung Balai 4 kasus, Labuhan Batu 4 Kasus, Dairi 3 Kasus, Labusel 3 kasus, Taput 3 kasus, dan Padang Lawas 3 kasus.

Sedangkan pelaku korupsi masih didominasi ASN yakni eselon IV sebanyak 56 orang. Diikuti dengan rekanan selaku pihak swasta sebanyak 31 orang.

“Catatan kami menunjukan adanya perubahan pola perilaku korupsi yang biasanya di dominasi oleh Pengadaan Barang dan Jasa bergeser ke arah Suap dan Pungli, hal ini tentu saja menambah berat program reformas birokrasi, karena
sebagain pelaku suap dan pungli di dominasi oleh ASN,” jelasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Kepulauan Riau - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:19 WIB

Apes, gara-gara bau tidak enak, tukang cukur dihajar pelanggan

APES, nasib yang menimpa Sadar, seorang tukang cukur rambut di Tiban Indah, Sekupang, Batam. Dia terluka dan bersimbah darah usai ...
Sumatera Utara - Jumat, 25 Januari 2019 - 19:40 WIB

Rumah Quran Nurul Huda Batugingging Salurkan Paket Sembako

Murid-murid Rumah Quran Nurul Huda Desa Batugingging, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deliserdang salurkan paket sembako kepada kaum dhuafa. Pemberian paket ...
Sulawesi - Kamis, 24 Januari 2019 - 12:26 WIB

Sebanyak 26 tewas, 24 hilang dan ratusan luka akibat banjir di Sulsel

BANJIR dan longsor di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang terjadi sejak dua hari terakhir menelan korban nyawa dan harta yang tidak ...
Kepulauan Riau - Rabu, 23 Januari 2019 - 18:18 WIB

Kapal tanker tabrak jembatan Barelang

KAPAL tanker Eastern Glory, berbobot 4.500 ton menabrak jembatan Batam-Rempang-Galang (Barelang). Jembatan yang ditabrak, yakni jembatan yang menghubungkan Pulau Tonton ...
Jawa Timur - Selasa, 22 Januari 2019 - 11:43 WIB

Dikabarkan menghilang, Wabup Trenggalek ternyata ke Eropa

SELAMA lebih dari sepekan Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin disebut menghilang. Sebab tidak ada staf di kantornya yang mengetahui ...
Kepulauan Riau - Minggu, 20 Januari 2019 - 11:43 WIB

Wali kota ex officio BP Batam (2); Antara rangkap jabatan dan pengelolaan profesional

DI BAWAH kepemimpinan Lukita, BP Batam menorehkan beberapa pencapaian dan prestasi. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama dua tahun terakhir ...