Senin, 16 Desember 2019 | 10.02 WIB
KiniNEWS>Regional>Kepulauan Riau>Pulau Batam ‘salah urus’ (bagian 2)

Pulau Batam ‘salah urus’ (bagian 2)

Kamis, 20 Desember 2018 - 23:21 WIB

IMG-8150

Kantor pelayanan perizinan terpadu di Batam Centre.

BATAM, kini.co.id – MUNCULNYA UU No 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di satu sisi, dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kota Batam di sisi lain, menimbulkan persoalan. Banyak berkesimpulan bahwa hal itu justru menjadi kecelakaan sejarah dalam perspektif otonomi daerah. Pemerintah (pusat) tampaknya lupa mengecualikan Batam dari kebijakan otonomi daerah, padahal sejak awal Batam didesain menjadi daerah industri untuk teknologi tinggi.

Sayangnya, tidak ada satupun aturan perundangan, peraturan pemerintah, atau pun perpres yang membatalkan kewenangan BP Batam. Bahkan, khusus untuk perizinan usaha, dibentuk lembaga pelayanan terpadu di bawah BP Batam sesuai Perpres No 97/2014. Aturan tersebut dengan tegas menyatakan penyelenggaraan pengurusan perizinan dan non perizinan mulai dari yang menjadi urusan pemerintah, pemprov, pemkot di kawasan FTZ, diselenggarakan oleh BP Batam.

Sementara UU No 44/2007, sejalan dengan Keppres No 41/1973, menugaskan BP Batam untuk mengembangkan dan mengendalikan pembangunan pulau Batam sebagai daerah industri. Berdasarkan regulasi itu, kawasan Batam difokuskan dalam pengembangan industri perakitan, kegiatan transshipment (pengalih-kapalan), industri perdagangan dan industri pariwisata, serta perencanaan pengusahaan kebutuhan prasarana dan fasilitas Batam, dan juga mengelola perizinan investasi.

Negara melalui pemerintah, juga memberi wewenang kepada Otorita Batam, yang kini menjelma menjadi BP Batam, yakni hak atas pengelolaan lahan, yang meliputi tiga aspek. Ketiga aspek tersebut yakni termasuk hak pengelolaan, peruntukan, penggunaan atas tanah dan menerima uang wajib tahunan atas tanah. Hak itu diberikan untuk memperkuat BP Batam dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur serta pelayanan investasi.

Dalam praktiknya, tugas dan kewenangan tersebut tidak berjalan dengan mulus akibat munculnya ‘dua nahkoda’ dalam pengelolaan kawasan tersebut, yakni BP Batam dan Pemkot Batam. Anehnya, meski pemerintah melihatnya, namun tumpang tindih atau dualisme perizinan antara Badan Pengusahaan (BP) dan Pemkot Batam hingga kini terus berlanjut.

Manager of Admin dan General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala, pengelola kawasan industri Batamindo, Tjaw Hioeng membenarkan masih adanya dualisme kewenangan perizinan antara BP Batam dan Pemko Batam. Pemerintah pusat, katanya, memberikan wewenang BP Batam dalam hal perizinan dari pemerintah pusat. Sementara Pemkot Batam berwenang mengeluarkan izin daerah meskipun proses perizinan ada di bawah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Kewenangan BP Batam seperti menerbitkan izin prinsip Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), angka pengenal impor dari Kementerian Perdagangan dan izin dari Kementerian lain. Sedangkan Pemkot Batam menangani izin daerah, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), domisili, tanda daftar perusahaan dan izin-izin lingkungan.

Tugas dan tanggungjawab serta wewenang yang diberikan kepada BP Batam dan Pemko Batam, diakui oleh sejumlah pengusaha sangat membingungkan. Tjaw Hioeng, seperti halnya para pengusaha lain, berkesimpulan bahwa pemerintah memang tidak serius mengurus Batam, sehingga dampaknya Batam ‘salah urus.’

Banyak kalangan menilai kondisi salah urus ini mengindikasikan banyaknya kepentingan politik dalam mengembangkan Pulau Batam. Pengurusan izin Penanaman Modal Asing (PMA) melalui BP Batam dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) via Pemkot Batam. Kondisi ini membingungkan para pengusaha. Kelihatan kondisi itu penuh dengan kepentingan politik, di mana selain Pemkot Batam, Pemprov Kepri juga tidak ketinggalan dengan campur tangan kewenangannya.

Sementara pemerintah kota Batam, sebagaimana pemerintah daerah di pelosok negeri, masih jauh dari taraf yang dapat disebut profesional. Contoh kasus yang menunjukan buruknya pelayanan Pemkot Batam dalam menjalankan wewenangnya, adalah dalam pelayanan perizinan. BP Batam, diakui lebih profesional ketimbang Pemkot Batam dari segi layanan.

”Contohnya, ketemu pejabat Pemkot tidak mudah, walaupun sudah janjian bisa dibatalkan,” kata Tjaw Hioeng.

Parahnya lagi, mengurus perizinan lingkungan, seperti dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) memakan waktu tiga hari lamanya. “Mana tahan investor seperti itu, padahal izin itu wewenangnya Pemkot Batam,” kata Tjaw.

Itu sebabnya para pengusaha berpendapat, pelayanan BP Batam lebih baik dibanding Pemkot Batam. BP Batam mampu menerbitkan izin secara cepat, misalnya izin prinsip pendirian perusahaan PMA hanya dibutuhkan kurang dari tiga hari saja. BP Batam sering bawa prospek investor berbagai negara langsung ke pengelola kawasan.

Pertimbangan itulah yang membuat sejumlah pengusaha khawatir jika dualisme kewenangan itu malah diserahkan ke Pemkot Batam. Pengusaha yang telah lama meminta pemerintah pusat mencari jalan keluar terbaik atas tumpang tindih kewenangan ini, agar tidak terjadi rendahnya kualitas layanan seperti yang ditunjukkan aparat Pemkot Batam.

Tetapi nyatanya, pemerintah malah menyerahkan seluruh kewenangan ke bawah Pemkot. Ini membuktikan, sekali lagi, pemerintah tidak serius, dan Batam tidak bertumbuh ekonomi dan investasinya, akibat salah urus. Sebelum terlambat, pengusaha memintah agar pemerintah tidak membuat keputusan gegabah.

Redaksi.

Editor: Emerson

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Kepulauan Riau - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:19 WIB

Apes, gara-gara bau tidak enak, tukang cukur dihajar pelanggan

APES, nasib yang menimpa Sadar, seorang tukang cukur rambut di Tiban Indah, Sekupang, Batam. Dia terluka dan bersimbah darah usai ...
Sumatera Utara - Jumat, 25 Januari 2019 - 19:40 WIB

Rumah Quran Nurul Huda Batugingging Salurkan Paket Sembako

Murid-murid Rumah Quran Nurul Huda Desa Batugingging, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deliserdang salurkan paket sembako kepada kaum dhuafa. Pemberian paket ...
Sulawesi - Kamis, 24 Januari 2019 - 12:26 WIB

Sebanyak 26 tewas, 24 hilang dan ratusan luka akibat banjir di Sulsel

BANJIR dan longsor di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang terjadi sejak dua hari terakhir menelan korban nyawa dan harta yang tidak ...
Kepulauan Riau - Rabu, 23 Januari 2019 - 18:18 WIB

Kapal tanker tabrak jembatan Barelang

KAPAL tanker Eastern Glory, berbobot 4.500 ton menabrak jembatan Batam-Rempang-Galang (Barelang). Jembatan yang ditabrak, yakni jembatan yang menghubungkan Pulau Tonton ...
Jawa Timur - Selasa, 22 Januari 2019 - 11:43 WIB

Dikabarkan menghilang, Wabup Trenggalek ternyata ke Eropa

SELAMA lebih dari sepekan Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin disebut menghilang. Sebab tidak ada staf di kantornya yang mengetahui ...
Kepulauan Riau - Minggu, 20 Januari 2019 - 11:43 WIB

Wali kota ex officio BP Batam (2); Antara rangkap jabatan dan pengelolaan profesional

DI BAWAH kepemimpinan Lukita, BP Batam menorehkan beberapa pencapaian dan prestasi. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama dua tahun terakhir ...