Rabu, 22 Mei 2019 | 03.50 WIB
KiniNEWS>Regional>Kepulauan Riau>Gubernur Kepri adukan pengelola air bersih Batam ke KPK

Gubernur Kepri adukan pengelola air bersih Batam ke KPK

Rabu, 28 November 2018 - 22:43 WIB

IMG-8040

Komisionar KPK Basaria Panjaitan (kedua dari kiri) bersama Gubernur Kepri Nurdin Basirun (kanan).

BATAM, kini.co.id – GUBERNUR Kepri Nurdin Basirun mengadukan pengelola air bersih di Batam, yakni PT Adhya Tirta Batam (ATB) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, perusahaan konsorsium itu menunggak pajak air permukaan mencapai puluhan milyar.

Nurdin mengaku sudah mengingatkan PT Adhya Tirta Batam (ATB) mengenai tunggakan pajak air permukaan sejak tahun 2016. Langkah yang telah ditempuh pihaknyha, kata Nurdin, sudah berbagai cara. Antara lain pihaknya bahkan sudah menyurati ATB perihal hutang tersebut. Piutang ini juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kepri.

“Kami sudah imbau, kami ingatkan, bahkan kami juga sudah bersurat kepada mereka (ATB),” ujar Nurdin di Planet Holiday Batam, Rabu (28/11/2018).

Nilai Pajak Air Permukaan (NPAP) diperkirakan sebesar Rp 39,9 miliar lebih ke PT Adhya Tirta Batam. Padahal Pemerintah Provinsi Kepri juga tengah dalam kondisi defisit hingga Rp 350 miliar pada tahun 2018 ini.

Piutang itu telah berjalan sejak Peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2016 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai dasar Penetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, berjalan, yang kemudian direvisi pada tahun 2018.

Menurut Nurdin, juga menambahkan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, pajak air permukaan tersebut harus dibayarkan. Karena itu milik rakyat dan harus dikembalikan ke rakyat.

“Kita taati peraturan berlaku, itu kan punya rakyat,” katanya.

Sementara itu pimpinan KPK RI, Basaria Panjaita menanggapi hal tersebut mengatakan bahwa pajak tidak selalu masuk pada ranah korupsi. Namun butuh kesadaran sendiri untuk membayarkan.

“Pajak itu memang ada yang melaporkan sendiri, saat ini memang kita masih dalam ranah pembenahan,” ujar Basaria pada kesempatan yang sama.

Sementara itu beberapa waktu lalu, pihak ATB melayangkan surat keberatan terkait pembayaran pajak air permukaan tersebut. ATB beralasan masih terikat konsesi dengan BP Batam.

Selama ini ATB membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada BP Batam.

Editor: Emerson

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Kepulauan Riau - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:19 WIB

Apes, gara-gara bau tidak enak, tukang cukur dihajar pelanggan

APES, nasib yang menimpa Sadar, seorang tukang cukur rambut di Tiban Indah, Sekupang, Batam. Dia terluka dan bersimbah darah usai ...
Sumatera Utara - Jumat, 25 Januari 2019 - 19:40 WIB

Rumah Quran Nurul Huda Batugingging Salurkan Paket Sembako

Murid-murid Rumah Quran Nurul Huda Desa Batugingging, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deliserdang salurkan paket sembako kepada kaum dhuafa. Pemberian paket ...
Sulawesi - Kamis, 24 Januari 2019 - 12:26 WIB

Sebanyak 26 tewas, 24 hilang dan ratusan luka akibat banjir di Sulsel

BANJIR dan longsor di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang terjadi sejak dua hari terakhir menelan korban nyawa dan harta yang tidak ...
Kepulauan Riau - Rabu, 23 Januari 2019 - 18:18 WIB

Kapal tanker tabrak jembatan Barelang

KAPAL tanker Eastern Glory, berbobot 4.500 ton menabrak jembatan Batam-Rempang-Galang (Barelang). Jembatan yang ditabrak, yakni jembatan yang menghubungkan Pulau Tonton ...
Jawa Timur - Selasa, 22 Januari 2019 - 11:43 WIB

Dikabarkan menghilang, Wabup Trenggalek ternyata ke Eropa

SELAMA lebih dari sepekan Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin disebut menghilang. Sebab tidak ada staf di kantornya yang mengetahui ...
Kepulauan Riau - Minggu, 20 Januari 2019 - 11:43 WIB

Wali kota ex officio BP Batam (2); Antara rangkap jabatan dan pengelolaan profesional

DI BAWAH kepemimpinan Lukita, BP Batam menorehkan beberapa pencapaian dan prestasi. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama dua tahun terakhir ...