Sabtu, 24 Februari 2018 | 13.10 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>JPPR: Calon kepala daerah harus jujur laporkan dana kampanye

JPPR: Calon kepala daerah harus jujur laporkan dana kampanye

Reporter : Fauzan | Rabu, 14 Februari 2018 - 15:04 WIB

IMG-8827

Koordinator JPPR Sumut, Darwin Sipahutar. FOTO: KiniNews/Istimewa

Medan , kini.co.id
Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara menilai integritas pelaksanaan pilkada serentak 2018 di Sumatera Utara menjadi lebih baik dapat diukur dari tingkat kejujuran dari calon Gubernur/Bupati dan Walikota saat melaporkan dana awal kampanye, sumbangan dana kampanye dan laporan pengeluaran saat kampanye berakhir nanti.

“Laporan dana awal kampanye ini merupakan fokus calon kepala daerah karena diatur dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,” ungkap Koordinator JPPR Sumut, Darwin Sipahutar dalam keterangan resminya di Medan, Rabu (14/2).

Darwin menegaskan oleh karenanya pasangan calon kepala daerah harus mentaati kewajiban yang mesti mereka penuhi, yaitu, menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Hal itu sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 jo. Peraturan KPU No. 5 Tahun 2017 diberikan pada 14 Februari 2018 dan diumumkan oleh KPU pada 15 Februari 2018. 

Ia meminta Bawaslu Sumut dan jajarannya agar betul-betul serius mengawasi secara ketat pelaporan dana kampanye sesuai dengan PKPU No.5 tahun 2017.

“Jika sampai pukul 18:00 Wib, hari ini para calon kepala daerah Baik Gubernur maupun Walikota/Bupati yang melaksanakan pilkada serentak di delapan kab/kota belum juga melaporkan dana kampanyenya maka Bawaslu dan jajarannya harus menindak tegas calon kepala daerah tersebut,” tegasnya.

Berkaitan dengan calon Bupati Kabupaten Batubara Harry Nugroho yang hendak mengundurkan diri sejak dan sesudah tahapan berjalan, kata dia wajib harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No 8/2015 untuk menyerahkan laporan dana awal kampenyenya.

Menurut Darwin, Gubernur/Bupati/Walikota menganggap laporan dana kampanye hanya sebagai syarat formal biasa saja.

Kemudian melaporkan dana kampanyenya asal-asalan, padahal kata dia, transparansi, akuntabel harus menjadi syarat untuk mengukur kemampuan keuangan dan pengeluaran saat start awal kampanye pada 15 Februari 2018.

“Sumbangan dana kampenye juga harus menjadi sorotan, jika calon kepala daerah tidak patuh maka sanksinya harus didiskualifikasi oleh KPU,” tukasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Jalur Cirebon lumpuh, KAI operasikan kereta luar biasa Purwokerto-Kroya
Jawa Tengah - Sabtu, 24 Februari 2018 - 11:15 WIB

Jalur Cirebon lumpuh, KAI operasikan kereta luar biasa Purwokerto-Kroya

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengoperasikan kereta luar biasa (KLB) relasi Purwokerto-Kroya untuk mengangkut penumpang tujuan Jakarta. Hal ini disampaikan ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal masih lumpuh
Jawa Barat - Sabtu, 24 Februari 2018 - 11:00 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal masih lumpuh

Jalur kereta utara atau Cirebon, Jawa Barat, ke Tegal, Jawa Tengah hingga saat ini belum bisa dilewati, dikarenakan air masih ...
Pergerakan tanah di Majalengka, belasan rumah terancam ambruk warga diungsikan
Jawa Barat - Jumat, 23 Februari 2018 - 23:43 WIB

Pergerakan tanah di Majalengka, belasan rumah terancam ambruk warga diungsikan

Belasan rumah di Blok Cinangka RT 01/02 Desa Cengal, Kecamatan Maka, Kabupaten Majelengka, retak-retak dan terancam ambruk akibat pergerakan tanah ...
Effendy Pohan jadi penjabat sementara Bupati Padang Lawas
Sumatera Utara - Jumat, 23 Februari 2018 - 21:15 WIB

Effendy Pohan jadi penjabat sementara Bupati Padang Lawas

Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi mengukuhkan Effendy Pohan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati ...
Penipu Warga Sipil Bukan Anggota Dishub
Jawa Barat - Jumat, 23 Februari 2018 - 21:08 WIB

Penipu Warga Sipil Bukan Anggota Dishub

Dinas Perhubungan Kota Bekasi mengklarifikasi perihal penangkapan pria atas nama Arya (36) yang mengaku sebagai petugasnya di lingkungan Pemerintah Kota ...
Warga Sipil Ditipu Oknum Dishub Bekasi Sampai Puluhan Juta, Nih Modusnya
Jawa Barat - Jumat, 23 Februari 2018 - 20:38 WIB

Warga Sipil Ditipu Oknum Dishub Bekasi Sampai Puluhan Juta, Nih Modusnya

Oknum Dinas Perhubungan Kota Bekasi atas nama Arya (36) melakukan penipuan terhadap warga sipil di Jalan Wibawamukti II RT 02/03, ...