Minggu, 21 Januari 2018 | 11.23 WIB
KiniNEWS>Regional>DKI Jakarta>Pergub Larangan Sepedamotor Era Ahok Dibatalkan MA, Ini Kata Anies

Pergub Larangan Sepedamotor Era Ahok Dibatalkan MA, Ini Kata Anies

Reporter : Fadillah | Selasa, 9 Januari 2018 - 09:03 WIB

IMG-8226

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. FOTO: Antara

Jakarta, kini.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ikut berkomentar mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan membatalkan Peraturan Gubernur era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentang larangan sepeda motor melintasi Jalan M.H. Thamrin.

Menurutnya kabar dibatalkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor tersebut bukan sekadar kabar baik.

“Bukan cuma kabar baik, ini artinya kita menjalankan sesuatu berdasarkan prinsip keadilan,” tuturnya di Jakarta, Selasa, (9/1/2018).

Ia juga menyebut bahwa putusan ini sejalan dengan ide yang pernah digagasnya untuk menghadirkan kesetaraan, kesempatan, dan keadilan bagi masyarakat Jakarta.

“Dari kemarin kan kami sudah sampaikan, kami ingin agar ada kesetaraan kesempatan. Jakarta ini bukan milik sebagian orang, Jakarta ini milik semuanya. Karena itu kesempatannya harus setara dan keputusan MA membuat apa yang selama ini menjadi ide kita dikuatkan,” tandasnya.

Untuk diketahui, MA memutuskan untuk membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta yang dibuat oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pergub tersebut adalah soal larangan sepeda motor melintasi Jalan M.H.Thamrin, Jakarta Pusat.

Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar untuk membatalkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 195 Tahun 2014 terkait dengan pembatasan lalu lintas sepeda motor di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.

Dalam putusan Nomor 57 P/HUM/2017, MA menyebut Pasal 1 dan Pasal 3 Pergub DKI Nomor 195 Tahun 2014 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 133 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 11 UU Hak Asasi Manusia, serta Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian, Majelis Hakim mengatakan Pergub yang dibuat Ahok tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan putusan tersebut, Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara. Kemudian termohon, diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000.

Pihak termohon yang dimaksud adalah Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Sihar Sitorus sudah perbaiki data  ijazah ke KPU Sumut
Sumatera Utara - Minggu, 21 Januari 2018 - 10:14 WIB

Sihar Sitorus sudah perbaiki data ijazah ke KPU Sumut

Bakal calon wakil Gubernur Sumatera Utara Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus mengatakan sudah memperbaiki data ijazahnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).Hal ...
Jokowi resmikan jalan tol Trans Sumatera
Lampung - Minggu, 21 Januari 2018 - 09:10 WIB

Jokowi resmikan jalan tol Trans Sumatera

Presiden Joko Widodo akan meresmikan Jalan Tol Trans-Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan, Ahad (21/1). Presiden dan rombongan yang menumpang Pesawat Kepresidenan ...
Kader PDIP Sumut ikrarkan pemenangan Djarot-Sihar
Sumatera Utara - Sabtu, 20 Januari 2018 - 22:17 WIB

Kader PDIP Sumut ikrarkan pemenangan Djarot-Sihar

Ratusan kader dan organisasi sayap PDIP Sumatera Utara menyatakan ikrarnya untuk memenangkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur ...
Sanwasi tepis tudingan ‘boneka’ pendopo maju Pilbup Majalengka
Jawa Barat - Sabtu, 20 Januari 2018 - 17:01 WIB

Sanwasi tepis tudingan ‘boneka’ pendopo maju Pilbup Majalengka

Bakal calon bupati Majalengka, Jawa Barat, Sanwasi menepis tudingan miring terhadap dirinya sebagai 'boneka' pendopo . "Ga ada itu, wajar ...
Kerap Diganggu Gajah, Petani Minta Pemerintah Aceh Buat Batasan Hutan
Aceh - Sabtu, 20 Januari 2018 - 09:33 WIB

Kerap Diganggu Gajah, Petani Minta Pemerintah Aceh Buat Batasan Hutan

Ketua Kelompok Tani Hijrah Alue Lhok, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, Teungku Ibrahim Din meminta peran pemerintah untuk mengatasi ...
3 Siswa SMP Dicabuli Guru, Ini yang Akan Dilakukan KPAI
Jawa Barat - Jumat, 19 Januari 2018 - 21:58 WIB

3 Siswa SMP Dicabuli Guru, Ini yang Akan Dilakukan KPAI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi segera melakukan trauma healing terhadap tiga korban cabul yakni, RK (12), DK (13) ...