Minggu, 21 Januari 2018 | 11.43 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Diduga Jual 12 Kursi PDIP di Pilkada Bekasi, KPK Diminta Tangkap Sekjend PDIP dan Pepen

Diduga Jual 12 Kursi PDIP di Pilkada Bekasi, KPK Diminta Tangkap Sekjend PDIP dan Pepen

Reporter : Ardiansyah | Senin, 8 Januari 2018 - 21:02 WIB

IMG-8222

Wali Kota Lira, Daeng Syahril

Bekasi, kini.co.id – Wali Kota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kota Bekasi, Daeng Syahrir meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi alias Pepen dan Sekjend PDI Perjuangan, Hasto Kritiyanto lantaran keduanya diduga melakukan transaksi jual 12 kursi PDIP rekomendasi di Pilkada Kota Bekasi.

Daeng, mengatakan, kecenderungan berubahnya arah dukungan PDI Perjuangan ke pasangan Rahmat Effendi (petahana) dan Tri Adhianto, birokrat yang sudah bersalin baju menjadi kader PAN diduga tidak lepas karena ada unsur suap.

Hasto selaku pemangku kebijakan di PDI Perjuangan diduga menerima sejumlah uang dari Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi sebagai penyelenggara negara sebagai imbalan agar PDI Perjuangan mengeluarkan rekomendasi untuk Rahmat dan Tri Adhianto.

“KPK harus menangkap Hasto dan Pepen karena keduanya dicurigai melakukan transaksi berupa uang agar rekomendasi PDI Perjuangan turun untuk Pepen dan Tri Adhianto,” ujarnya.

Menurut Daeng, apa yang disangkakannya, layak menjadi pertimbangan oleh KPK untuk mengambil tindakan tegas. Sebagai Walikota Lira, kata dia, melakukan apa yang sudah menjadi tugas dan kewenangannya sebagai lembaga kontrol atas semua kinerja-kinerja para pejabat serta para elit politik yang melakukan konspirasi politik praktis.

“Ini akan saya laporkan secara resmi ke KPK. Saya kira tidak ada keraguan lagi bagi KPK untuk mencokok dua orang tersebut. Karena bermain uang dalam urusan Pilkada,” katanya.

Apalagi kata dia, KPK sendiri memiliki komitmen menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang bebas dari tindakan korupsi di Indonesia.

“Kalau baru maju sudah bicara suap, apalagi nanti kalau sudah menjabat. Nah KPK sudah sewajarnya dan seharusnya bertindak tanpa ada keraguan,” tandansya.

Dan untuk KPK sendiri, mengangani kasus suap antara petinggi partai dan penyelenggara negara bukanlah barang baru. KPK misalnya pernah menjerat Sekjend Nasdem, Patricio Rio Capella dalam perkara suap yang melibatkan GubernUr Sumatra Utara, begitu juga dalam kasus Sapi Impor yang melibatkan Presiden PKS, Lutfi Hasan Iskhak dan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

“Sudah banyak petinggi partai terjerat kasus suap yang melibatkan pemegang kebijakan di partai. Jadi kasus antara Pepen dan Hasto bukan barang baru,” pungkasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Sihar Sitorus sudah perbaiki data  ijazah ke KPU Sumut
Sumatera Utara - Minggu, 21 Januari 2018 - 10:14 WIB

Sihar Sitorus sudah perbaiki data ijazah ke KPU Sumut

Bakal calon wakil Gubernur Sumatera Utara Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus mengatakan sudah memperbaiki data ijazahnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).Hal ...
Jokowi resmikan jalan tol Trans Sumatera
Lampung - Minggu, 21 Januari 2018 - 09:10 WIB

Jokowi resmikan jalan tol Trans Sumatera

Presiden Joko Widodo akan meresmikan Jalan Tol Trans-Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan, Ahad (21/1). Presiden dan rombongan yang menumpang Pesawat Kepresidenan ...
Kader PDIP Sumut ikrarkan pemenangan Djarot-Sihar
Sumatera Utara - Sabtu, 20 Januari 2018 - 22:17 WIB

Kader PDIP Sumut ikrarkan pemenangan Djarot-Sihar

Ratusan kader dan organisasi sayap PDIP Sumatera Utara menyatakan ikrarnya untuk memenangkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur ...
Sanwasi tepis tudingan ‘boneka’ pendopo maju Pilbup Majalengka
Jawa Barat - Sabtu, 20 Januari 2018 - 17:01 WIB

Sanwasi tepis tudingan ‘boneka’ pendopo maju Pilbup Majalengka

Bakal calon bupati Majalengka, Jawa Barat, Sanwasi menepis tudingan miring terhadap dirinya sebagai 'boneka' pendopo . "Ga ada itu, wajar ...
Kerap Diganggu Gajah, Petani Minta Pemerintah Aceh Buat Batasan Hutan
Aceh - Sabtu, 20 Januari 2018 - 09:33 WIB

Kerap Diganggu Gajah, Petani Minta Pemerintah Aceh Buat Batasan Hutan

Ketua Kelompok Tani Hijrah Alue Lhok, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, Teungku Ibrahim Din meminta peran pemerintah untuk mengatasi ...
3 Siswa SMP Dicabuli Guru, Ini yang Akan Dilakukan KPAI
Jawa Barat - Jumat, 19 Januari 2018 - 21:58 WIB

3 Siswa SMP Dicabuli Guru, Ini yang Akan Dilakukan KPAI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi segera melakukan trauma healing terhadap tiga korban cabul yakni, RK (12), DK (13) ...