Minggu, 21 Januari 2018 | 11.38 WIB
KiniNEWS>Regional>Papua>Perkebunan sawit di Papua hilangkan hak hidup masyarakat adat

Perkebunan sawit di Papua hilangkan hak hidup masyarakat adat

Reporter : Zainal Bakri | Jumat, 29 Desember 2017 - 17:54 WIB

IMG-8076

Ilustrasi mobil melewati perkebunan sawit di Papua. FOTO: Antara.

Jayapura, kini.co.id – Indonesia merupakan negara dengan luasan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia dengan total luasan saat ini 16,1 juta hektar berdasarkan data Sawit Watch.

Dengan penghasilan yang didapat dari sektor ini adalah lebih dari 200 Triliun rupiah. Tercatat pada tahun 2017 sektor ini berkontribusi lebih dari 18 Milyar USD atau setara dengan sektor migas yang dalam periode yang sama menghasilkan sekitar 18 Milyar USD.

Tingginya pendapatan dari sektor ini berdampak pada semakin gencarnya pemerintah memberikan ijin untuk para investor tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari perluasan perkebunan ini.

Sawit Watch mencatat, dampak serius dan paling sering ditimbulkan dari perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini adalah konflik pertanahan yang tak berkesudahan.

Tidak adanya transparansi pada proses perijinan dan tidak adanya rencana yang jelas dan terukur untuk sektor ini berakibat pada mudahnya mendapatkan ijin untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini.

Akibat dari konflik ini adalah kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan tanahnya, konflik terbuka antara masyarakat dengan
perusahaan dan pemerintah yang di lindungi oleh oknum aparat keamanan.

Berdasarkan pengamatan Sawit Watch, pengembangan perkebunan kelapa sawit saat ini tidak lagi berada di Pulau Sumatera atau Kalimantan tetapi sudah beranjak ke wilayah Indonesia Timur, mulai dari Maluku, Sulawesi, Papua Barat dan Papua. Proses alih fungsi lahan, hutan dan tempat hidup masyarakat (adat atau
pun lokal) menjadi perkebunan kelapa sawit saat ini sedang terjadi, dan salah satunya di Provinsi Papua.

Data Sawit Watch juga menyebutkan luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua saat ini adalah 958.094,2 (belum termasuk Papua Barat) dengan 79 perusahaan perkebunan.

Besarnya angka luasan yang ada saat ini
tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah di tahun yang akan datang.

Maryo Saputra, Kepala Divisi Kampanye Sawit Watch menyatakan bahwa luas perkebunan kelapa sawit yang ada saat ini di provinsi Papua akan terus bertambah, mengingat luas hutan yang ada di Papua juga tergolong besar.

Jika pemerintah setempat tidak berhati-hati dalam memberikan ijin maka bukan tidak
mungkin hutan dan alam yang indah di Papua hanya menjadi cerita buat anak cucu dikemudian hari.

“Saat ini saja dapat kita lihat bersama, dampak yang terjadi akibat dari perkebunan kelapa sawit yang masuk di wilayah Papua. Mulai dari konflik pertanahan, hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, kriminalisasi oleh perusahaan kepada masyarakat dan tentu dampak lingkungan berupa banjir atau kebakaran hutan dan
lahan sudah menjadi bukti yang dapat dilihat diberbagai media saat ini,” ungkap Maryo, Jumat (29/12).

Dikatakannya investasi perkebunan kelapa sawit untuk membangun satu daerah tentunya penting tapi jauh lebih penting adalah melindungi masyarakat dari berbagi persoalan yang terjadi di sektor ini.

Bahwa berapa pun pendapatan yang diterima dari investasi perkebunan kelapa sawit tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari investasi ini bagi anak dan cucu orang Papua di kemudian hari.

“Tidak lagi memberikan ijin pada sektor ini merupakan langkah yang harus dilakukan saat ini, dan memaksa perusahaan untuk melakukan intensifikasi atau mengembangkan perkebunan yang sudah ada saat ini dan bukan lagi meminta
ijin untuk melakukan perluasan,” tambahnya.

Masih menurut Maryo dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan perkebunan merupakan satu hal yang wajib dilakukan sehingga ketika habis masa berlaku ijin perusahaan, tanah dikembalikan kepada masyarakat dan masyarakat dapat melanjutkan usaha tersebut,” ungkapnya.

Berangkat dari masih banyaknya persoalan yang terjadi di sektor ini, khususnya di Papua, maka pihaknya memandang perlu ada tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini.

Beberapa langkah yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, terutama beberapa tugas dan pekerjaan rumah besar dalam konteks Papua, yakni, agar segera melakukan inventarisasi, pemetaan, dan tata batas wilayah, baik administratif maupun adat di tanah Papua sebagai prioritas utama.

Hal ini juga menjadi salah satu mandat dari putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 dimana hutan adat bukanlah atau tidak lagi menjadi bagian dari kawasan hutan yang selalu merujuk pada entitas Negara sebagai pemiliknya.

Disisi lain, proses ini juga akan menjamin keamanan dan kepastian investasi, serta meminimalisir terjadinya tumpang tindih antara izin konsesi dengan tanah adat.

Kemudian, lanjutnya pemerintah juga agar segera melakukan proses monitoring dan evaluasi izin dan konsesi perusahaan sawit yang sudah beroperasi selama ini untuk memastikan bahwa operasi perusahaan ini telah dilakukan telah sesuai
dengan tata aturan serta standar yang berlaku.

Mendorong pemerintah segera membentuk kelembagaan penyelesaian konflik tenurial yang bersinergi dengan kelembagaan adat, untuk mengakomodir dan mengakselerasi proses penyelesaian konflik yang terjadi selama ini.

“Serta tidak lagi mengeluarkan ijin dalam bentuk apa pun kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit,” tandasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Sihar Sitorus sudah perbaiki data  ijazah ke KPU Sumut
Sumatera Utara - Minggu, 21 Januari 2018 - 10:14 WIB

Sihar Sitorus sudah perbaiki data ijazah ke KPU Sumut

Bakal calon wakil Gubernur Sumatera Utara Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus mengatakan sudah memperbaiki data ijazahnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).Hal ...
Jokowi resmikan jalan tol Trans Sumatera
Lampung - Minggu, 21 Januari 2018 - 09:10 WIB

Jokowi resmikan jalan tol Trans Sumatera

Presiden Joko Widodo akan meresmikan Jalan Tol Trans-Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan, Ahad (21/1). Presiden dan rombongan yang menumpang Pesawat Kepresidenan ...
Kader PDIP Sumut ikrarkan pemenangan Djarot-Sihar
Sumatera Utara - Sabtu, 20 Januari 2018 - 22:17 WIB

Kader PDIP Sumut ikrarkan pemenangan Djarot-Sihar

Ratusan kader dan organisasi sayap PDIP Sumatera Utara menyatakan ikrarnya untuk memenangkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur ...
Sanwasi tepis tudingan ‘boneka’ pendopo maju Pilbup Majalengka
Jawa Barat - Sabtu, 20 Januari 2018 - 17:01 WIB

Sanwasi tepis tudingan ‘boneka’ pendopo maju Pilbup Majalengka

Bakal calon bupati Majalengka, Jawa Barat, Sanwasi menepis tudingan miring terhadap dirinya sebagai 'boneka' pendopo . "Ga ada itu, wajar ...
Kerap Diganggu Gajah, Petani Minta Pemerintah Aceh Buat Batasan Hutan
Aceh - Sabtu, 20 Januari 2018 - 09:33 WIB

Kerap Diganggu Gajah, Petani Minta Pemerintah Aceh Buat Batasan Hutan

Ketua Kelompok Tani Hijrah Alue Lhok, Kecamatan Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, Teungku Ibrahim Din meminta peran pemerintah untuk mengatasi ...
3 Siswa SMP Dicabuli Guru, Ini yang Akan Dilakukan KPAI
Jawa Barat - Jumat, 19 Januari 2018 - 21:58 WIB

3 Siswa SMP Dicabuli Guru, Ini yang Akan Dilakukan KPAI

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi segera melakukan trauma healing terhadap tiga korban cabul yakni, RK (12), DK (13) ...