Minggu, 20 Januari 2019 | 18.57 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Bupati Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Labura 2018

Bupati Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Labura 2018

Reporter : Zainal Bakri | Senin, 11 Desember 2017 - 13:15 WIB

IMG-7737

Bupati Labura, Khairuddin Syah. (Humas)

Labura, kini.co.id – Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) H. Kharuddin Syah, SE menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 melalui rapat paripurna DPRD Labura, di ruang rapat DPRD Labura, Senin (11/12).

Rapat paripurna yang dimulai pukul 10.00 WIB, dihadiri 26 orang anggota DPRD, Sekretaris Daerah Labura Drs Ahmad Fuad, M.Si, Sekretaris dewan Muhammad Lokot, serta jajaran OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Labura.

Ketua DPRD Labura, Drs. Ali Tambunan didampingi Wakil DPRD Edi Susanto Ritonga,SE dan Sulhanuddin,S.Sos mempimpin rapat paripurna. Kemudian memberikan kesempatan kepada Bupati Kharuddin Syah untuk menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda Tahun Anggaran 2018.

Dalam penyampaiannya, Bupati mengatakan, Nota Keuangan mencakup Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 dengan rincian Pendapatan Daerah sebesar Rp.837.030.764.177, terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp51.069.120.952, kemudian Dana Perimbangan Rp.687.779.268, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp.88.182.375.

“Kemudian Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp.871.626.646.892, yang terdiri dari, belanja tidak langsung Rp.549.196.624.004, dan belanja langsung, sebesar Rp.322.430.022.888,” jelasnya.

Selanjutnya Pembiayaan Daerah, yang berjumlah sebesar Rp36.595.882.715, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000, yaitu penyertaan modal (Invesatsi) daerah pada PT Bank Sumut.

“Pembiayaan daerah ini merupakan penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA). Dengan demikian jumlah APBD Kabupaten Labura Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp837.030.764.177,” kata dia.

Dijelaskannya juga, bahwa Rancangan PABD yang disampaikan tersebut belum termasuk anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) fisik, dan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

“Total APBD tersebut digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tersebar di 33 perangkat daerah, sesuai urusan dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan penunjang, urusan pendukung dan urusan kewilayahan,” tutup Kharuddin Syah.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Kepulauan Riau - Minggu, 20 Januari 2019 - 11:43 WIB

Wali kota ex officio BP Batam (2); Antara rangkap jabatan dan pengelolaan profesional

DI BAWAH kepemimpinan Lukita, BP Batam menorehkan beberapa pencapaian dan prestasi. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama dua tahun terakhir ...
Kepulauan Riau - Minggu, 20 Januari 2019 - 11:29 WIB

Wali kota ex officio BP Batam (1); Pertarungan nasib investasi

MENTERI Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution bertindak sebagai Ketua Dewan Kawasan Batam Selasa (8/1/2019) pekan lalu melantik Staf Khusus ...
Jawa Barat - Sabtu, 19 Januari 2019 - 12:31 WIB

Tabrakan Beruntun di Tol Purbaleunyi, 12 Kendaraan Rusak

Sebanyak 12 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun di jalan tol Purbaleunyi tepatnya di Kilometer (KM) 92, wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa ...
Papua - Sabtu, 19 Januari 2019 - 12:17 WIB

Lagi, Anggota TNI Tertembak Saat Kontak Senjata dengan KKB Papua

Seorang anggota TNI kembali gugur saat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di kawasan Longsoran Baganbaga, Distrik Yambi, Kabupaten ...
Kepulauan Riau - Kamis, 17 Januari 2019 - 17:12 WIB

Akhirnya pesawat kargo Etiopia diizinkan terbang

PESAWAT kargo Ethiopian yang dipaksa mendarat di Batam akhirnya diizinkan terbang kembali hari ini, Kamis (17/1/2019). Ethiopian Airlines meninggalkan Batam, ...
Sumatera Utara - Kamis, 17 Januari 2019 - 15:07 WIB

BI: Ada 5.480 Lembar Upal Beredar Selama 2018 di Sumut

Selama tahun 2018 ada 5.480 lembar uang palsu (upal) yang beredar di Sumut.Hal itu dikatakan Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan ...