Minggu, 22 April 2018 | 21.01 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Wahai Partai Politik, Simak Nih Rangkaian Pilkada Serentak 2018 Ala KPU

Wahai Partai Politik, Simak Nih Rangkaian Pilkada Serentak 2018 Ala KPU

Reporter : Ardiansyah | Sabtu, 9 Desember 2017 - 20:53 WIB

IMG-7714

Ilustrasi KPU

Bekasi, kini.co.id – Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi, menjelaskan soal tata cara pengajuan atau pencalonan bakal calon kepada daerah yang menjadi bagian prosesnya ada di dalam Partai Politik (Parpol).

Soalnya, ada perubahan undang-undang yang telah diatur dalam KPU RI. Yakni,mengenai peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati juga Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Perubahan undang-undang ini memang tidak terlalu signifikan. Masih dalam kombinasi dengan aturan yang lama, seperti UU Nomor 1 Tahun 2014 diubah menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016,” jelas Ucu, Sabtu (9/12/2017).

Disamping itu, Ucu juga menjelaskan soal tahapan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018. Peserta atau Balon Pasangan bisa mengisi formulir pendaftaran pada tenggat waktu 1-7 Januari 2018.

Sementara pada tanggal 8-10 Januari 2018, peserta atau balon pasangan calon wali kota dan wakil wali kota bisa menyerahkan ke petugas KPU. Dalam batasan waktu tiga hari itu, KPU berhak meninjau dan mengembalikan formulir untuk kembali direvisi oleh pasangan calon dan Parpol.

“Ada penelitian oleh kami setelah pendaftaran itu, jika tidak memenuhi syarat bisa kami kembalikan, peserta bisa merevisi dan menyerahkan kembali pada tanggal 8 Januari atau sampai batasan waktu pada tanggal 10 Januari,” katanya.

Ucu menerangkan, ada dua persyaratan yang bakal ditinjau oleh pihaknya. Pertama adalah masalah formulir balon pasangan dan penyerahan formulir Parpol tunggal maupun berkelompok atau koalisi.

“Sekurang-kurangnya mempunyai 20 persen kursi di DPRD Kota Bekasi atau 25 persen suara. Di Kota Bekasi ini ada 50 kursi anggota legislatif, jadi partai bisa diterima jika partai mempunyai 10 kursi di DPRD. Jika tidak memenuhi, bisa dengan koalisinya,” terangnya.

Syarat pengajuan calon didaftarkan pengurus partai politik sesuai tingkatan dan melampirkan SK kepengurusannya (Dapat dilaksanakan oleh DPP jika pengurus setempat tidak mendaftarkan).

“Melampirkan SK (Surat Keputusan) DPP Parpol persetujuan pasangan calon, atau Istilahnya adalah rekomendasi,” ujarnya.

Dipaparkan Ucu, calon wali kota dan wakil wali kota diperkanankan dapat melaraskan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Sebagai syarat bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada pancasila UUD 45.

Berpendidikan minimal SMA sederajat, usia minimal 30 tahun bagi gubernur dan 25 tahun bagi wali kota. Mampu secara rohani dan jasmani bebas narkotika berdasarkan hasil kesehatan tim secara enyeluruh.

“Bagi penyandang disabilitas, tidak mengahalangi pencalonan. Kita kerjasama dengan persatuan psikologi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN),” katanya.

Balon tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau bakal calon dengan status mantan terpidana secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik kepada media massa.

“Bukan mantan terpidana narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak,” ujar dia.

Paslon tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan, tidak pernah melakulan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK.

Menyerahkan daftar kekayaan pribadi, tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

Tidak sedang dinyatakan pailit oleh pengadilan. Memiliki NPWP dan laporan pajak pribadi, belum pernah menjabat swlebagai gubernur atau walikota dua kali masa jabatan.

Dipastikan berhenti dari jabatannya bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.

Menyatakan diri secara tertulis untuk bersedia cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye bagi kepala daerah yang mencalonkan diri di daerah yang sama. Tidak berstatus sebagai pejabat seperti gubernur, bupati, wali kota.

“Bila mencalonkan, dapat mengundurkan diri secara tertulis, pengunduran diri sebagai anggota DPR, PNS, TNI/Polri, lurah atau kepala desa, pejabat BUMN atau BUMD dan KPU,” tegas dia.

Sebagai informasi, penetapan pasangan calon oleh KPU dilakuka pada tanggal 12 Februari 2018 dan tanggal 13 untuk pemberian nomor urut.

Tahap selanjutnya, jika ada yang melakukan gugatan atau sengketa pencalonan ini ada di tanggal sejak di keluarkan SK pasangan calon. Misalnya 12 April sampai 25 Mei Tahun 2018.

Jika di kabulkan pengadilan kembali ke nomor urut pada tanggal 29-30 Mei 2018. Karenanya, 30 hari sebelum pemungutan suara, Mahkamah Agung harus memutuskan putusan kasasi jika kasus tersebut dilanjutkan oleh yang instansi yang bersangkuta.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Ridwan Kamil akan perjuangan status guru honor di Jawa Barat
Jawa Barat - Kamis, 19 April 2018 - 20:56 WIB

Ridwan Kamil akan perjuangan status guru honor di Jawa Barat

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil berjanji akan memperjuangkan status guru honor di Jawa Barat. Sehingga, abdi ...
Tim verifikasi nasional lomba lingkungan bersih dan sehat sambangi Desa Aek Tapa
Sumatera Utara - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:37 WIB

Tim verifikasi nasional lomba lingkungan bersih dan sehat sambangi Desa Aek Tapa

Tim verifikasi lapangan pelaksanaan terbaik tingkat nasional lomba lingkungan bersih dan sehat turun langsung ke lapangan ke Labuhanbatu Utara.Tim tersebut ...
Pemko Medan dan LKPP teken MOU pelaksanaan e-katalog daerah
Sumatera Utara - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:11 WIB

Pemko Medan dan LKPP teken MOU pelaksanaan e-katalog daerah

Pemko Medan tandatangani MOU pelaksanaan e-katalog daerah dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Penandatanganan ini dilakukan langsung ...
Balas surat cinta siswa, Bupati Labura kunjungi sekolah
Sumatera Utara - Selasa, 27 Maret 2018 - 05:52 WIB

Balas surat cinta siswa, Bupati Labura kunjungi sekolah

Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah, memberikan kejutan kepada siswa dan siswi SMP Negeri 3 Kualuh Hulu dengan mendatangi langsung sekolah ...
Wabup Labura minta ASN tingkatkan disiplin  
Sumatera Utara - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:56 WIB

Wabup Labura minta ASN tingkatkan disiplin  

Wakil Bupati Labuhanbatu Utara ((Labura), Dwi Prantara mengatakan Apartur Sipil paratur(ASN) dituntut untuk selalu meningkatkan kedisiplinan saat bekerja.Hal itu ...
Banjir kembali kepung Jakarta, Anies:  Saya bertanggungjawab
DKI Jakarta - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:38 WIB

Banjir kembali kepung Jakarta, Anies: Saya bertanggungjawab

Hujan deras yang mengguyur hampir seluruh wilayah Ibukota pada Senin (11/12) siang kemarin mengakibatkan banjir di beberapa titik seperti kawasan ...