Senin, 11 Desember 2017 | 07.26 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Mantan napi yang nyalon Pilkada wajib umumkan statusnya ke publik

Mantan napi yang nyalon Pilkada wajib umumkan statusnya ke publik

Kamis, 7 Desember 2017 - 19:48 WIB

IMG-7692

Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin. Istimewa

Bekasi, kini.co.id – KPU Kota Bekasi mewajibkan bakal calon peserta pemilihan Kepala Daerah 2018 yang berstatus sebagai mantan narapidana diwajibkan menginformasikannya kepada publik.

“Pengumuman statusnya itu dilakukan di media massa sebagai salah satu prasyarat yang harus dipenuhi saat melakukan pendaftaran,” kata Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin di Bekasi, Kamis (7/12).

Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang syarat pencalonan.

Syafrudin mengatakan, dalam informasi yang dipublikasikan tersebut, harus disampaikan seputar kasus hukum yang pernah membelit bakal calon bersangkutan berikut masa tahanan yang dijalani.

“Jadi dalam pengumuman tersebut, publik harus mendapat gambaran perihal latar belakang yang bersangkutan dalam hal status hukumnya,” katanya.

Menurut Syafrudin, redaksional informasi berupa penempatan dan ukuran informasi publikasi yang disampaikan diserahkan sepenuhnya sesuai kemampuan bakal calon.

“Namun informasinya harus terbaca jelas dan tidak disertai embel-embel ajakan memilih dirinya karena belum memasuki masa kampanye,” katanya dilansir Antara.

Informasi di media massa wajib diumumkan sehari sebelum dibukanya masa pendaftaran bakal calon peserta Pilkada Kota Bekasi tahun 2018 dari jalur partai politik pada 8-10 Januari 2018.

“Selain bukti tayang, keterangan dari pemimpin redaksi surat kabar tersebut juga harus diserahkan saat pendaftaran,” katanya.

Syafrudin mengatakan, PKPU 3/2017 tersebut hanya dua jenis kasus hukum yang dilarang melibatkan bakal calon peserta Pilkada, yakni kasus narkotika atau pelecehan seksual terhadap anak.

“Kemudian harus dipastikan juga yang bersangkutan tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Baiknya salinan putusan juga turut dilampirkan saat mendaftar,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad saat ini memiliki peluang untuk turut berlaga di Pilkada Kota Bekasi 2018 setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Bekasi pekan lalu.

Mochtar diketahui gagal menyelesaikan periode kepemimpinannya pada 2008-2013 dikarenakan terganjal serangkaian kasus korupsi yang mengantarkannya ke sel Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung pada 2012 dengan vonis enam tahun penjara.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Pelanggaran HAM di Sumut masih tinggi
Sumatera Utara - Senin, 11 Desember 2017 - 06:48 WIB

Pelanggaran HAM di Sumut masih tinggi

Kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Sumatera Utara masih sangat tinggi dan memprihatinkan. Berdasarkan catatan Komisi Orang Hilang dan ...
Banyak dikeluhkan, penggagas festival durian Sindangwangi 2017 bungkam
Jawa Barat - Senin, 11 Desember 2017 - 00:02 WIB

Banyak dikeluhkan, penggagas festival durian Sindangwangi 2017 bungkam

Pihak penggagas dan panitia festival durian Sindangwangi 2017 masih belum memberikan jawaban terkait banyaknya keluhan pengunjung yang sudah membeli tiket ...
PAN usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2018
Sumatera Utara - Minggu, 10 Desember 2017 - 20:42 WIB

PAN usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2018

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mencalonkan mantan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018.Dukungan ...
Panitia Festival Durian Sindangwangi 2017 bakal diperkarakan
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 20:26 WIB

Panitia Festival Durian Sindangwangi 2017 bakal diperkarakan

Banyaknya keluhan masyarakat terkait kekecewaannya saat mengunjungi Festival Durian Sindangwangi 2017 di Pasar Ikan, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten ...
KLHK segel limbah medis di TPS  Cirebon
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 19:27 WIB

KLHK segel limbah medis di TPS Cirebon

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel tempat pembuangan sementara (TPS) yang berisikan limbah medis di Cirebon, Jawa Barat. "Saat ini ...
PKS targetkan 51 kursi di DPRD Jabar
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 17:07 WIB

PKS targetkan 51 kursi di DPRD Jabar

Ahmad Heryawan mengatakan target anggota legislatif dari partainya dalam Pemilu 2019 mendatang adalah bisa menguasai 51 kursi di DPRD Jawa ...