Minggu, 20 Januari 2019 | 18.38 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Mantan napi yang nyalon Pilkada wajib umumkan statusnya ke publik

Mantan napi yang nyalon Pilkada wajib umumkan statusnya ke publik

Kamis, 7 Desember 2017 - 19:48 WIB

IMG-7692

Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin. Istimewa

Bekasi, kini.co.id – KPU Kota Bekasi mewajibkan bakal calon peserta pemilihan Kepala Daerah 2018 yang berstatus sebagai mantan narapidana diwajibkan menginformasikannya kepada publik.

“Pengumuman statusnya itu dilakukan di media massa sebagai salah satu prasyarat yang harus dipenuhi saat melakukan pendaftaran,” kata Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin di Bekasi, Kamis (7/12).

Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang syarat pencalonan.

Syafrudin mengatakan, dalam informasi yang dipublikasikan tersebut, harus disampaikan seputar kasus hukum yang pernah membelit bakal calon bersangkutan berikut masa tahanan yang dijalani.

“Jadi dalam pengumuman tersebut, publik harus mendapat gambaran perihal latar belakang yang bersangkutan dalam hal status hukumnya,” katanya.

Menurut Syafrudin, redaksional informasi berupa penempatan dan ukuran informasi publikasi yang disampaikan diserahkan sepenuhnya sesuai kemampuan bakal calon.

“Namun informasinya harus terbaca jelas dan tidak disertai embel-embel ajakan memilih dirinya karena belum memasuki masa kampanye,” katanya dilansir Antara.

Informasi di media massa wajib diumumkan sehari sebelum dibukanya masa pendaftaran bakal calon peserta Pilkada Kota Bekasi tahun 2018 dari jalur partai politik pada 8-10 Januari 2018.

“Selain bukti tayang, keterangan dari pemimpin redaksi surat kabar tersebut juga harus diserahkan saat pendaftaran,” katanya.

Syafrudin mengatakan, PKPU 3/2017 tersebut hanya dua jenis kasus hukum yang dilarang melibatkan bakal calon peserta Pilkada, yakni kasus narkotika atau pelecehan seksual terhadap anak.

“Kemudian harus dipastikan juga yang bersangkutan tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan. Baiknya salinan putusan juga turut dilampirkan saat mendaftar,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad saat ini memiliki peluang untuk turut berlaga di Pilkada Kota Bekasi 2018 setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Bekasi pekan lalu.

Mochtar diketahui gagal menyelesaikan periode kepemimpinannya pada 2008-2013 dikarenakan terganjal serangkaian kasus korupsi yang mengantarkannya ke sel Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung pada 2012 dengan vonis enam tahun penjara.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Kepulauan Riau - Minggu, 20 Januari 2019 - 11:43 WIB

Wali kota ex officio BP Batam (2); Antara rangkap jabatan dan pengelolaan profesional

DI BAWAH kepemimpinan Lukita, BP Batam menorehkan beberapa pencapaian dan prestasi. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama dua tahun terakhir ...
Kepulauan Riau - Minggu, 20 Januari 2019 - 11:29 WIB

Wali kota ex officio BP Batam (1); Pertarungan nasib investasi

MENTERI Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution bertindak sebagai Ketua Dewan Kawasan Batam Selasa (8/1/2019) pekan lalu melantik Staf Khusus ...
Jawa Barat - Sabtu, 19 Januari 2019 - 12:31 WIB

Tabrakan Beruntun di Tol Purbaleunyi, 12 Kendaraan Rusak

Sebanyak 12 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun di jalan tol Purbaleunyi tepatnya di Kilometer (KM) 92, wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa ...
Papua - Sabtu, 19 Januari 2019 - 12:17 WIB

Lagi, Anggota TNI Tertembak Saat Kontak Senjata dengan KKB Papua

Seorang anggota TNI kembali gugur saat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di kawasan Longsoran Baganbaga, Distrik Yambi, Kabupaten ...
Kepulauan Riau - Kamis, 17 Januari 2019 - 17:12 WIB

Akhirnya pesawat kargo Etiopia diizinkan terbang

PESAWAT kargo Ethiopian yang dipaksa mendarat di Batam akhirnya diizinkan terbang kembali hari ini, Kamis (17/1/2019). Ethiopian Airlines meninggalkan Batam, ...
Sumatera Utara - Kamis, 17 Januari 2019 - 15:07 WIB

BI: Ada 5.480 Lembar Upal Beredar Selama 2018 di Sumut

Selama tahun 2018 ada 5.480 lembar uang palsu (upal) yang beredar di Sumut.Hal itu dikatakan Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan ...