Senin, 11 Desember 2017 | 07.25 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Walhi Sumut Tolak Keberadaan TPL di Wilayah Adat

Walhi Sumut Tolak Keberadaan TPL di Wilayah Adat

Reporter : Nur Fatimah | Rabu, 6 Desember 2017 - 20:36 WIB

IMG-7654

konferensi pers bertajuk "Menolak Keberadaan PT TPL di Wilayah Adat" di kantor Walhi Sumut, Rabu (6/12/2017). (KiniNews/Nur Fatimah)

Jakarta, kini.co.id – Keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di wilayah adat mendapat penolakan dari berbagai elemen.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara bersama AMAN Tano Batak dan Hutan Rakyat Institute (HaRI) menyatakan penolakannya terhadap keberadaan PT TPL di wilayah adat.

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Menolak Keberadaan PT TPL di Wilayah Adat” di kantor Walhi Sumut, Rabu (6/12/2017).

PT TPL sendiri merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang produksi pulp ini memiliki konsesi seluas 188.000 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992.

Adapun total wilayah adat yang diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 25.000 Ha yang keseluruhannya masuk kedalam konsesi PT TPL.

Aktivis AMAN Tano Batak, Roganda Simanjuntak mengatakan wilayah adat yang diusulkan oleh AMAN Tano Batak berjumlah 11 yang terdiri dari 10 komunitas adat yang mana wilayah adatnya meliputi Tombak Haminjon, Pandumaan – Sipituhuta, Sitakkubak, Huta Aek Nafa, Nagahulambu, Matio, Nagasaribu Siharbangan, Pargamanan – Parlilitan, Sionom Hudon Timur, Sionom Hudon Utara, Tungkot Ni Solu dan Parlombuan.

11 wilayah adat ini, kata dia, merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat karena merupakan sumber mata pencaharian yang didukung dengan melimpahnya sumber daya alam berupa hutan kemenyan dan sumber air yang melimpah bagi perkampungan masyarakat adat.

“Adapun dari total wilayah adat seluas 25.000 Ha, hanya 5.000 Ha yang sudah dikeluarkan dan masih ada 20.000 Ha lagi yang harus dikeluarkan karena merupakan hak masyarakat adat yang harus diperjuangkan,” jelasnya. 

Sementara Direktur Eksekutif Walhi Sumut Dana Prima Tarigan menyoroti dugaan perampasan dan tumpang tindihnya konsesi PT TPL dengan wilayah adat masyarakat menimbulkan konflik tenurial yang berkepanjangan yang menyebabkan banyaknya masyarakat adat yang dikriminalisasi oleh PT TPL.

“Tindakan ini tidak bisa kita biarkan melihat wilayah adat merupakan hak bagi masyarakat adat yang harus diperjuangkan keberadaannya,” katanya.

Mediasi dan Pendekatan ke Warga

Dana juga menyebut upaya mediasi yang dilakukan oleh PT TPL melalui pihak ketiga sebagai konsultan bukan merupakan solusi yang tepat mengingat hal tersebut memberi kesan bahwa pemerintah dan PT TPL menjadikan tanah ulayat yang telah dikelola oleh masyarakat secara turun – temurun akan terus dikuasai oleh negara untuk kepentingan korporasi.

“Atas dasar itu, WALHI Sumut secara tegas menolak kehadiran PT. TPL di wilayah adat dan mendesak pemerintah untuk meninjau kembali izin keberadaan konsesi PT. TPL sebagai solusi untuk menyelamatkan hutan yang tersisa dan wilayah kelola masyarakat adat yang telah menjadi korban,” tegas Dana.

Wina Khairina dari HaRI, menegaskan juga bahwa jangan ada upaya – upaya dari PT TPL untuk menghalangi masyarakat dalam mendorong usulan Hutan Adat untuk di-enclave dari konsesi PT TPL.

Karena berdasarkan informasi yang diterima, adanya ground check ke lapangan sekitar 8.000 Ha yang mana sampai saat ini belum keluar SK terkait hal tersebut karena PT TPL terus mendorong kemitraan dengan masyarakat sebagai siasat.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Pelanggaran HAM di Sumut masih tinggi
Sumatera Utara - Senin, 11 Desember 2017 - 06:48 WIB

Pelanggaran HAM di Sumut masih tinggi

Kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Sumatera Utara masih sangat tinggi dan memprihatinkan. Berdasarkan catatan Komisi Orang Hilang dan ...
Banyak dikeluhkan, penggagas festival durian Sindangwangi 2017 bungkam
Jawa Barat - Senin, 11 Desember 2017 - 00:02 WIB

Banyak dikeluhkan, penggagas festival durian Sindangwangi 2017 bungkam

Pihak penggagas dan panitia festival durian Sindangwangi 2017 masih belum memberikan jawaban terkait banyaknya keluhan pengunjung yang sudah membeli tiket ...
PAN usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2018
Sumatera Utara - Minggu, 10 Desember 2017 - 20:42 WIB

PAN usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2018

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mencalonkan mantan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018.Dukungan ...
Panitia Festival Durian Sindangwangi 2017 bakal diperkarakan
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 20:26 WIB

Panitia Festival Durian Sindangwangi 2017 bakal diperkarakan

Banyaknya keluhan masyarakat terkait kekecewaannya saat mengunjungi Festival Durian Sindangwangi 2017 di Pasar Ikan, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten ...
KLHK segel limbah medis di TPS  Cirebon
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 19:27 WIB

KLHK segel limbah medis di TPS Cirebon

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel tempat pembuangan sementara (TPS) yang berisikan limbah medis di Cirebon, Jawa Barat. "Saat ini ...
PKS targetkan 51 kursi di DPRD Jabar
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 17:07 WIB

PKS targetkan 51 kursi di DPRD Jabar

Ahmad Heryawan mengatakan target anggota legislatif dari partainya dalam Pemilu 2019 mendatang adalah bisa menguasai 51 kursi di DPRD Jawa ...