Minggu, 20 Januari 2019 | 18.04 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Walhi Sumut Tolak Keberadaan TPL di Wilayah Adat

Walhi Sumut Tolak Keberadaan TPL di Wilayah Adat

Reporter : Nur Fatimah | Rabu, 6 Desember 2017 - 20:36 WIB

IMG-7654

konferensi pers bertajuk "Menolak Keberadaan PT TPL di Wilayah Adat" di kantor Walhi Sumut, Rabu (6/12/2017). (KiniNews/Nur Fatimah)

Jakarta, kini.co.id – Keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di wilayah adat mendapat penolakan dari berbagai elemen.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara bersama AMAN Tano Batak dan Hutan Rakyat Institute (HaRI) menyatakan penolakannya terhadap keberadaan PT TPL di wilayah adat.

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Menolak Keberadaan PT TPL di Wilayah Adat” di kantor Walhi Sumut, Rabu (6/12/2017).

PT TPL sendiri merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak dibidang produksi pulp ini memiliki konsesi seluas 188.000 Ha berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992.

Adapun total wilayah adat yang diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 25.000 Ha yang keseluruhannya masuk kedalam konsesi PT TPL.

Aktivis AMAN Tano Batak, Roganda Simanjuntak mengatakan wilayah adat yang diusulkan oleh AMAN Tano Batak berjumlah 11 yang terdiri dari 10 komunitas adat yang mana wilayah adatnya meliputi Tombak Haminjon, Pandumaan – Sipituhuta, Sitakkubak, Huta Aek Nafa, Nagahulambu, Matio, Nagasaribu Siharbangan, Pargamanan – Parlilitan, Sionom Hudon Timur, Sionom Hudon Utara, Tungkot Ni Solu dan Parlombuan.

11 wilayah adat ini, kata dia, merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat karena merupakan sumber mata pencaharian yang didukung dengan melimpahnya sumber daya alam berupa hutan kemenyan dan sumber air yang melimpah bagi perkampungan masyarakat adat.

“Adapun dari total wilayah adat seluas 25.000 Ha, hanya 5.000 Ha yang sudah dikeluarkan dan masih ada 20.000 Ha lagi yang harus dikeluarkan karena merupakan hak masyarakat adat yang harus diperjuangkan,” jelasnya. 

Sementara Direktur Eksekutif Walhi Sumut Dana Prima Tarigan menyoroti dugaan perampasan dan tumpang tindihnya konsesi PT TPL dengan wilayah adat masyarakat menimbulkan konflik tenurial yang berkepanjangan yang menyebabkan banyaknya masyarakat adat yang dikriminalisasi oleh PT TPL.

“Tindakan ini tidak bisa kita biarkan melihat wilayah adat merupakan hak bagi masyarakat adat yang harus diperjuangkan keberadaannya,” katanya.

Mediasi dan Pendekatan ke Warga

Dana juga menyebut upaya mediasi yang dilakukan oleh PT TPL melalui pihak ketiga sebagai konsultan bukan merupakan solusi yang tepat mengingat hal tersebut memberi kesan bahwa pemerintah dan PT TPL menjadikan tanah ulayat yang telah dikelola oleh masyarakat secara turun – temurun akan terus dikuasai oleh negara untuk kepentingan korporasi.

“Atas dasar itu, WALHI Sumut secara tegas menolak kehadiran PT. TPL di wilayah adat dan mendesak pemerintah untuk meninjau kembali izin keberadaan konsesi PT. TPL sebagai solusi untuk menyelamatkan hutan yang tersisa dan wilayah kelola masyarakat adat yang telah menjadi korban,” tegas Dana.

Wina Khairina dari HaRI, menegaskan juga bahwa jangan ada upaya – upaya dari PT TPL untuk menghalangi masyarakat dalam mendorong usulan Hutan Adat untuk di-enclave dari konsesi PT TPL.

Karena berdasarkan informasi yang diterima, adanya ground check ke lapangan sekitar 8.000 Ha yang mana sampai saat ini belum keluar SK terkait hal tersebut karena PT TPL terus mendorong kemitraan dengan masyarakat sebagai siasat.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Kepulauan Riau - Minggu, 20 Januari 2019 - 11:43 WIB

Wali kota ex officio BP Batam (2); Antara rangkap jabatan dan pengelolaan profesional

DI BAWAH kepemimpinan Lukita, BP Batam menorehkan beberapa pencapaian dan prestasi. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama dua tahun terakhir ...
Kepulauan Riau - Minggu, 20 Januari 2019 - 11:29 WIB

Wali kota ex officio BP Batam (1); Pertarungan nasib investasi

MENTERI Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution bertindak sebagai Ketua Dewan Kawasan Batam Selasa (8/1/2019) pekan lalu melantik Staf Khusus ...
Jawa Barat - Sabtu, 19 Januari 2019 - 12:31 WIB

Tabrakan Beruntun di Tol Purbaleunyi, 12 Kendaraan Rusak

Sebanyak 12 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun di jalan tol Purbaleunyi tepatnya di Kilometer (KM) 92, wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa ...
Papua - Sabtu, 19 Januari 2019 - 12:17 WIB

Lagi, Anggota TNI Tertembak Saat Kontak Senjata dengan KKB Papua

Seorang anggota TNI kembali gugur saat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di kawasan Longsoran Baganbaga, Distrik Yambi, Kabupaten ...
Kepulauan Riau - Kamis, 17 Januari 2019 - 17:12 WIB

Akhirnya pesawat kargo Etiopia diizinkan terbang

PESAWAT kargo Ethiopian yang dipaksa mendarat di Batam akhirnya diizinkan terbang kembali hari ini, Kamis (17/1/2019). Ethiopian Airlines meninggalkan Batam, ...
Sumatera Utara - Kamis, 17 Januari 2019 - 15:07 WIB

BI: Ada 5.480 Lembar Upal Beredar Selama 2018 di Sumut

Selama tahun 2018 ada 5.480 lembar uang palsu (upal) yang beredar di Sumut.Hal itu dikatakan Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan ...