Senin, 11 Desember 2017 | 10.37 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Nah Ketahuan, 21.000 Pekerja di Bekasi Belum Terlindungi Asuransi Ketenagakerjaan

Nah Ketahuan, 21.000 Pekerja di Bekasi Belum Terlindungi Asuransi Ketenagakerjaan

Reporter : Ardiansyah | Rabu, 6 Desember 2017 - 19:02 WIB

IMG-7636

Ilustrasi Pekerja

Bekasi, kini.co.id – Pemerintah Kota Bekasi mendesak kepada seluruh pengusaha di wilayahnya agar mendaftarkan para karyawannya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Soalnya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPST) Kota Bekasi, menemukan sekitar 21.000 pekerja di Kota Bekasi belum terlindungi asuransi kecelakaan kerja.

“Akibatnya, mereka tidak memiliki kepastian tentang penanggung jawab bila terjadi kecelakaan kerja. Karenanya kami minta perusahaan mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPST Kota Bekasi, Edison Effendi, Rabu (6/12).

Lantaran itu, tidak menutup kemungkinan mereka harus merogoh uangnya sendiri untuk membiaya pengobatan.

Ia menjelaskan, jika perusahan ingin masukan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
harus melampirkan dokumen perpanjangan izin atau lampiran izin baru. Jika tidak, mereka tidak akan memperoleh izin dan keberadaan perusahaan itu ilegal.

“Mereka (perusahaan) tidak bisa memanipulasi data, kalau berkas itu tidak dilampirkan maka berkas tidak akan diproses,” jelas Edison.

Menurutnya, implementasi aturan ini telah dimulai sejak awal Desember 2017 ini. Hal ini tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Bekasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, pada Rabu (6/12).

“Pemerintah ingin karyawan mendapat perlindungan dan jaminan di tempat kerjanya bila terjadi kecelakaan,” tandasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Ivan Iskandar Batubara siap dampingi Tengku Erry di Pilgub Sumut
Sumatera Utara - Senin, 11 Desember 2017 - 09:10 WIB

Ivan Iskandar Batubara siap dampingi Tengku Erry di Pilgub Sumut

Mengikuti jejak Sandiaga Salahudin Uno yang melepas jabatan Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan berkiprah di politik, hal itu ...
Pelanggaran HAM di Sumut masih tinggi
Sumatera Utara - Senin, 11 Desember 2017 - 06:48 WIB

Pelanggaran HAM di Sumut masih tinggi

Kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Sumatera Utara masih sangat tinggi dan memprihatinkan. Berdasarkan catatan Komisi Orang Hilang dan ...
Banyak dikeluhkan, penggagas festival durian Sindangwangi 2017 bungkam
Jawa Barat - Senin, 11 Desember 2017 - 00:02 WIB

Banyak dikeluhkan, penggagas festival durian Sindangwangi 2017 bungkam

Pihak penggagas dan panitia festival durian Sindangwangi 2017 masih belum memberikan jawaban terkait banyaknya keluhan pengunjung yang sudah membeli tiket ...
PAN usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2018
Sumatera Utara - Minggu, 10 Desember 2017 - 20:42 WIB

PAN usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2018

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mencalonkan mantan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018.Dukungan ...
Panitia Festival Durian Sindangwangi 2017 bakal diperkarakan
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 20:26 WIB

Panitia Festival Durian Sindangwangi 2017 bakal diperkarakan

Banyaknya keluhan masyarakat terkait kekecewaannya saat mengunjungi Festival Durian Sindangwangi 2017 di Pasar Ikan, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten ...
KLHK segel limbah medis di TPS  Cirebon
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 19:27 WIB

KLHK segel limbah medis di TPS Cirebon

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel tempat pembuangan sementara (TPS) yang berisikan limbah medis di Cirebon, Jawa Barat. "Saat ini ...