Senin, 11 Desember 2017 | 07.26 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Praperadilan ditolak, pengacara karyawan PT Kaldu Sari tetap yakin tak bersalah

Praperadilan ditolak, pengacara karyawan PT Kaldu Sari tetap yakin tak bersalah

Reporter : Ardiansyah | Senin, 27 November 2017 - 20:22 WIB

IMG-7552

Sidang putusan praperadilan Hendra Yadi Yusuf karyawan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia di PN Majalengka, Senin (27/11). Dalam sidang tersebut hakim tunggal Dikdik Haryadi menolak gugatan Hendra dan memenangkan Polres Majalengka. Istimewa untuk kini.co.id.

Majalengka , kini.co.id – Muhammad Danu Ismanto, salah satu pengacara tersangka kasus penggelapan dalam jabatan Hendra Yadi Yusuf , karyawan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia (KSNI), tetap meyakini kliennya tidak bersalah.

Hendra Yadi dan tim kuasa hukumnya dinyatakan kalah dalam sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Majalengka, Senin (27/11).

“Kami sebagai kuasa hukum tetap berkeyakinan bahwa klien kami tidak bersalah,” ujar Mochammad Danu kepada kini.co.id, Senin sore

Danu mengaku menyayangkan sikap hakim pemeriksa perkara yang mengesampingkan alat bukti yang diajukan pihaknya.

Hakim tunggal Dikdik Haryadi berpendapat bahwa penetapan tersangka yang dilakukan Polres Majalengka selaku termohon sah.

Pasalnya kata hakim, Hendra Yadi beserta tim kuasa hukum dari Rony Rano Armansyah yang mendampingi saat dilakukan pemeriksaan membubuhi tandatangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang artinya merupakan bentuk persetujuan dan pengakuan.

Maka kata hakim, pembelaan yang diajukan Hendra Yadi Yusuf melalui tim kuasa hukumnya itu bertolak belakang.

Kendati demikian, Muhammad Danu menyebutkan tetap menghargai putusan hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut.

Hendra Yadi Yusuf ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Majalengka sejak 31 Agustus 2017. Ia dilaporkan oleh kuasa hukum PT Kaldu Sari Nabati Indonesia (KSNI) dengan tuduhan melakukan penggelapan atas pemasangan instalasi di tempatnya bekerja.

Hendra Yadi dijerat dengan Pasal 372 KUHP tdan atau 374 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara atau lima tahun.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Pelanggaran HAM di Sumut masih tinggi
Sumatera Utara - Senin, 11 Desember 2017 - 06:48 WIB

Pelanggaran HAM di Sumut masih tinggi

Kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Sumatera Utara masih sangat tinggi dan memprihatinkan. Berdasarkan catatan Komisi Orang Hilang dan ...
Banyak dikeluhkan, penggagas festival durian Sindangwangi 2017 bungkam
Jawa Barat - Senin, 11 Desember 2017 - 00:02 WIB

Banyak dikeluhkan, penggagas festival durian Sindangwangi 2017 bungkam

Pihak penggagas dan panitia festival durian Sindangwangi 2017 masih belum memberikan jawaban terkait banyaknya keluhan pengunjung yang sudah membeli tiket ...
PAN usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2018
Sumatera Utara - Minggu, 10 Desember 2017 - 20:42 WIB

PAN usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2018

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mencalonkan mantan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018.Dukungan ...
Panitia Festival Durian Sindangwangi 2017 bakal diperkarakan
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 20:26 WIB

Panitia Festival Durian Sindangwangi 2017 bakal diperkarakan

Banyaknya keluhan masyarakat terkait kekecewaannya saat mengunjungi Festival Durian Sindangwangi 2017 di Pasar Ikan, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten ...
KLHK segel limbah medis di TPS  Cirebon
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 19:27 WIB

KLHK segel limbah medis di TPS Cirebon

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel tempat pembuangan sementara (TPS) yang berisikan limbah medis di Cirebon, Jawa Barat. "Saat ini ...
PKS targetkan 51 kursi di DPRD Jabar
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 17:07 WIB

PKS targetkan 51 kursi di DPRD Jabar

Ahmad Heryawan mengatakan target anggota legislatif dari partainya dalam Pemilu 2019 mendatang adalah bisa menguasai 51 kursi di DPRD Jawa ...