Senin, 11 Desember 2017 | 07.26 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Medan Kota terkorup, LBH: Banyak pejabat egois, hanya memikirkan diri sendiri

Medan Kota terkorup, LBH: Banyak pejabat egois, hanya memikirkan diri sendiri

Reporter : Nur Fatimah | Sabtu, 25 November 2017 - 17:01 WIB

IMG-7529

Suasana arus lalu lintas di car free day di Medan. KiniNews/Dok.

Medan, kini.co.id – Berdasarkan hasil survei persepsi publik yang dilakukan Transparency International (TI) menyebutkan bahwa Kota Medan, Sumatera Utara, merupakan kota yang paling korup.

Wakil Direktur Eksekutif Eksternal LBH Medan, Ismail Hasan Koto mengatakan, Medan selama ini dikenal sebagai salah satu kota yang maju. Tetapi sekarang dikenal dengan kota yang paling korup di antara kota-kota lainnya.

Ia mengaku sangat prihatin dengan kondisi tersebut, karena korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan secara individu maupun kelompok untuk memperkaya diri sendiri dari sumber-sumber pendapatan yang ilegal secara hukum.

“Hasil survei tersebut, masyarakat dapat menilai bahwa Kota Medan memiliki oknum pejabat yang diduga egois dan hanya memikirkan diri sendiri, serta tanpa memperhatikan pembangunan di daerah ini,” ujar Ismail dalam keterangannya di Medan, Sabtu (25/11).

Padahal menurut dia, sudah ada undang-undang (UU) yang mengatur tentang Korupsi, yakni UU Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan juga UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Namun dilihat dari hasil survei persepsi publik yang dilakukan Transparenscy Internasional bahwa UU diberlakukan, tidak memberikan efek jera dan juga tidak menjadi contoh bagi para pelaku korupsi,” ujarnya.

Ismail menambahkan, dapat dikatakan bahwa Kota Medan merupakan kota yang darurat dengan korupsi.

Menurut dia, hasil survei tersebut menunjukkan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (exstra ordinary crime) dan seolah-olah menjadi budaya dalam masyarakat.

Sehubungan dengan itu, diharapkan pemerintah bersama penegak hukum berupaya melakukan tindakan pemberantasan korupsi yang dinilai sudah meluas di lingkungan masyarakat kecil.

Dengan demikian, katanya lagi, Indonesia tidak mengalami kemerosotan di berbagai aspek dan bidang, karena dampak dari adanya korupsi tersebut.

“Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, antara lain pencegahan, upaya penindakan, dan edukasi,” tandasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Pelanggaran HAM di Sumut masih tinggi
Sumatera Utara - Senin, 11 Desember 2017 - 06:48 WIB

Pelanggaran HAM di Sumut masih tinggi

Kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Sumatera Utara masih sangat tinggi dan memprihatinkan. Berdasarkan catatan Komisi Orang Hilang dan ...
Banyak dikeluhkan, penggagas festival durian Sindangwangi 2017 bungkam
Jawa Barat - Senin, 11 Desember 2017 - 00:02 WIB

Banyak dikeluhkan, penggagas festival durian Sindangwangi 2017 bungkam

Pihak penggagas dan panitia festival durian Sindangwangi 2017 masih belum memberikan jawaban terkait banyaknya keluhan pengunjung yang sudah membeli tiket ...
PAN usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2018
Sumatera Utara - Minggu, 10 Desember 2017 - 20:42 WIB

PAN usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2018

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mencalonkan mantan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018.Dukungan ...
Panitia Festival Durian Sindangwangi 2017 bakal diperkarakan
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 20:26 WIB

Panitia Festival Durian Sindangwangi 2017 bakal diperkarakan

Banyaknya keluhan masyarakat terkait kekecewaannya saat mengunjungi Festival Durian Sindangwangi 2017 di Pasar Ikan, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten ...
KLHK segel limbah medis di TPS  Cirebon
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 19:27 WIB

KLHK segel limbah medis di TPS Cirebon

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel tempat pembuangan sementara (TPS) yang berisikan limbah medis di Cirebon, Jawa Barat. "Saat ini ...
PKS targetkan 51 kursi di DPRD Jabar
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 17:07 WIB

PKS targetkan 51 kursi di DPRD Jabar

Ahmad Heryawan mengatakan target anggota legislatif dari partainya dalam Pemilu 2019 mendatang adalah bisa menguasai 51 kursi di DPRD Jawa ...