Minggu, 20 Januari 2019 | 00.34 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Awal Januari 2018, Pemkot Bekasi Wajibkan E-Absensi

Awal Januari 2018, Pemkot Bekasi Wajibkan E-Absensi

Reporter : Ardiansyah | Kamis, 23 November 2017 - 20:07 WIB

IMG-7489

PNS. (Ilustrasi)

Bekasi, kini.co.id – Hari pertama masuk kerja di tahun 2018 nanti, seluruh aparatur sipil negara (ASN) disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi wajib menerapkan sistem elektronik absensi (E-absensi)

“Usai libur tahun baru 2018, para pegawai Kota Bekasi mulai absen apel pagi dengan sidik jari mereka masing-masing,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Reny Hendrawati, Kamis (23/11).

Sejatinya, sistem itu bukanlah barang baru pada sebagian OPD di Kota Bekasi. E-absensi sudah diterapkan diantaranya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (DKPPD).

Karenanya, ia berharap sistem E-absensi finger print atau sidik jari ini akan mampu meningkatkan kedisiplinan dan kinerja aparatur Kota Bekasi. Selain karena faktor rencana kenaikan Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) pegawai sebesar 60 persen di tahun 2018.

“Maka seiring adanya kenaikan TPP berbanding lurus dengan kualitas kinerja aparatur kota Bekasi. Kita ingin, pegawai yang rajin biar tambah rajin dan pegawai yang malas bisa lebih rajin. Dituntut kesadaran mereka sebagai aparatur. Pembayaran TPP akan diukur dari kehadiran serta laporan kinerja sehari-hari,” kata dia.

Sistem e-absensi ini juga akan mempengaruhi besaran pembayaran TPP pegawai sesuai angka kehadiran masing-masing karena ada ketentuan potongan besaran TPP pegawai. Sistem akan memonitor pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan, telat atau pulang lebih cepat dari jam kerja. Di sistem e-absensi ini terhitung jam kerja pegawai mulai pukul 07.30-16.00 WIB.

Ia meyakini melalui sistem ini akan mampu mengubah secara perlahan perilaku aparatur yang suka bolos kerja, hadirnya telat dan pulang tidak sesuai jam kerja.

“Jadi kita ingin tertib jam masuk dan jam pulang. Batas toleransi kehadiran hingga pukul 07.45 WIB. Masuk pada menit 07.46 WIB kena ketentuan terlambat dan kena potongan TPP 0.25 persen. Semakin tinggi kena cas potongannya bila lebih telat lagi. Dan paling besar potongannya 5 persen bagi yang tidak hadir tanpa keterangan,” tambah dia.

Kata Reny, sistem kehadiran pegawai elektronik ini sudah siap diterapkan. Pihaknya pun menyiapkan petunjuk teknis melalui rancangan Peraturan Walikota (Perwal). Perwal ini mengatur mengenai Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) bagi staf pelaksana maupun pejabat. TPP dulu disebut Tunjangan Daerah (Tunda).

Ia menjelaskan TPP dibagi dua, TPP statis dan TPP Dinamis. TPP statis dibayar 40 persen di awal bulan dan TPP Dinamis dibayar 60 persen pada bulan berikutnya. TPP Dinamis inilah dipengaruhi hasil rekap absensi pegawai.

“Para pengelola kepegawaian OPD menyerahkan hasil absensi paling lambat tanggal 5 ke BKPPD. Setelahnya TPP dinamis ini paling lambat dibayarkan kepada pegawai pada tanggal 10 ditiap bulan langsung ke rekening bank masing-masing,” jelas Reny.

Selain itu, Perwal ini pun dijelaskan mengenai ketentuan pegawai menyampaikan izin sakit, mengalami kejadian luar biasa atau musibah keluarga dan pegawai khusus pendamping pimpinan daerah yang karena waktu kerjanya tidak selalu dapat melakukan e-absensi.

“Khusus di OPD Sekretaris Daerah untuk merekap kembali para pegawai yang ditugaskan pada pimpinan,” kata Reny.

E-absensi dengan sidik jari pegawai ini lanjut Reny hampir seluruhnya terpasang disemua OPD. Namun ia masih memberikan kelonggaran bagi OPD lain yang belum siap menerapkan absensi elektronik terhitung 8 bulan sejak penerapan sistem ini.

Bila melewati waktu tenggat ini ia mengatakan para pegawai OPD tersebut TPP dinamisnya hanya dibayarkan sebesar 95 persen.

“Yang masih memakai sistem absen manual maksimal 8 bulan TPP dibayarkan 100 persen. Bulan ke sembilan bila belum siap, berlaku TPP yang dibayarkan hanya 95 persen dari total TPP,” ungkapnya.

“Belum semua menganggarkan pembelian alat absensi sidik jari. Namun kedepan secara bertahap bisa semua OPD menerapkannya,” sambungnya.

Ia pun berpesan pada peserta pembekalan agar menginformasikan aturan sistem absensi terbaru kepada keluarga masing-masing. Dengan harapan anggota keluarga mengetahui sistem kebijakan terbaru pemkot Bekasi terkait kehadiran yang berpengaruh pada penghasilan pegawai.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Jawa Barat - Sabtu, 19 Januari 2019 - 12:31 WIB

Tabrakan Beruntun di Tol Purbaleunyi, 12 Kendaraan Rusak

Sebanyak 12 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun di jalan tol Purbaleunyi tepatnya di Kilometer (KM) 92, wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa ...
Papua - Sabtu, 19 Januari 2019 - 12:17 WIB

Lagi, Anggota TNI Tertembak Saat Kontak Senjata dengan KKB Papua

Seorang anggota TNI kembali gugur saat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di kawasan Longsoran Baganbaga, Distrik Yambi, Kabupaten ...
Kepulauan Riau - Kamis, 17 Januari 2019 - 17:12 WIB

Akhirnya pesawat kargo Etiopia diizinkan terbang

PESAWAT kargo Ethiopian yang dipaksa mendarat di Batam akhirnya diizinkan terbang kembali hari ini, Kamis (17/1/2019). Ethiopian Airlines meninggalkan Batam, ...
Sumatera Utara - Kamis, 17 Januari 2019 - 15:07 WIB

BI: Ada 5.480 Lembar Upal Beredar Selama 2018 di Sumut

Selama tahun 2018 ada 5.480 lembar uang palsu (upal) yang beredar di Sumut.Hal itu dikatakan Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan ...
Kepulauan Riau - Rabu, 16 Januari 2019 - 16:20 WIB

Astaga, Sekda Batam galang dana untuk bantu koruptor

SEKRETARIAT Daerah (Setda) Kota Batam mengeluarkan surat edaran permohonan bantuan terhadap salah seorang mantan Pegawai Negara Sipil (PNS) terpidana korupsi, ...
Kepulauan Riau - Senin, 14 Januari 2019 - 14:17 WIB

TNI AU paksa turun pesawat Ethiopia di Batam

TNI Angkatan Udara memaksa turun pesawat asal Ethiopia. Armada komersial negara di Afrika itu dipaksa mendarat di Batam, Kepri, oleh ...