Minggu, 20 Januari 2019 | 17.33 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Pra Peradilan Hendra, kuasa hukum sebut dalil Polisi cari pembenaran

Pra Peradilan Hendra, kuasa hukum sebut dalil Polisi cari pembenaran

Reporter : Yudi | Selasa, 21 November 2017 - 23:45 WIB

IMG-7467

Sidang praperadilan terhadap Polres Majalengka. (Ist)

Majalengka , kini.co.id – Kepolisian Resort Majalengka menyatakan bahwa penahan dan penetapan tersangka Hendra Yadi Yusuf telah sesuai dengan mekanisme.

Hendra Yadi sebelumnya mengajukan permohonan pra peradilan yang menjadi tersangka karena dituduh melakukan penggelapan dalam jabatan di perusahaannya pada akhir Agustus.

Pengacara Polres Majalengka, Ajun Komisaris Besar Abdul Sobur mengatakan, pentapan tersangka terhadap Hendra Yadi Yusuf sudah sesuai dengan prosedur yaitu memenuhi unsur pidana.

Terlebih dengan perkembangan kasus saat ini yang sudah dilimpahkan kepada JPU pada Senin (20/11) karena dianggap sudah lengkap, maka, Polres Majalengka menolak dalil-dalil dari pengacara Hendra Yadi.

Selain itu Polres Majalengka juga menyatakan pengajuan pra peradilan dianggap kurang pihak, yakni tidak mencantumkan termohon lainnya yakni JPU yang sudah melakukan penelitian berkas penyidikan yang tinggal masuk pada tahap ke pengadilan.

“Menolak dalil-dalil pemohon kecuali terhadap apa yang termohon akui kebenaran selain itu penetapan pemohon sebagai tersangka juga sudah sesuai dengan prosedur dan memenuhi unsur pidana,” sebut Abdul Sobur dalam sidang lanjutan pra peradilan di PN Majalengka, Selasa (21/11).

Menanggapi eksepsi yang disampaikan termohon tersebut, kuasa hukum Hendra Yadi, Mochammad Danu Ismanto menegaskan apapun bentuk sanggahan, bantahan atau dalil-dalil eksepsi dari pihak termohon adalah hak bagi termohon dan sah-sah saja untuk di ajukan.

Namun mengenai dalil eksepsi yang menyatakan bhwa dalam permohonan praperadilan yamg diajukan oleh pemohon, terdapat kekurangan pihak atau ada pihak lain (JPU) yang tdak diajukan sebagai pihak termohon merupakan dalil yang dibuat atau dicari-cari sebagai suatu alasan pembenaran belaka.

“Bagaimana mungkin kami secara tiba-tiba dapat menempatkan pihak JPU Kejaksaan Negeri Majalengka didudukan sebagai pihak termohon kedua, sementara disisi lain dalam agenda sidang praperadilan yang pertama tanggal 13 November 2017 lalu, pihak termohon ataupun kuasa hukum nya tidak hadir,” tanyanha.

“Alasan yang dibuat-buat secara tiba-tiba dalilnya berkas perkara klien kami dinyatakan lengkap atau P21 tertanggal tanggal 15 november 2017,” tambahnya.

Bagaimana mungkin, kata Danu pihaknya akan secara serta merta menarik, mendudukan dan menempatkan pihak termohon lainnya (JPU) sebagai pihak termohon kedua, sedangkan surat permohonan praperadilan telah di daftarkan ke PN Majalengka berkas perkara saja belum dinyatakan lengkap atau P21 atau belum dilimpahkan ke kejaksaan.

“Kalau dinyatakan lengkap tentu dari awal permohonan gugatan kami ditolak, justru termohon baru dan serta merta,” tandasnya.

Untuk itu Danu berharap agar permohonan praperadilan tersebut kliennya dpat dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Dan kepada semua pihak, lanjutnya khusus pihak pemerintah daerah melalui dinas ketenagakerjaan bisa turut msmberikan perhatian dalam perkara perlindungan tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah beroperasi di wilayah Kabupaten Majalengka.

“Jika ada dari pihak karyawan ataupun tenaga kerja yang diduga bermasalah, seharusnya hal tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya-upaya mediasi atau perundingan-perundingan sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” tandasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Kepulauan Riau - Minggu, 20 Januari 2019 - 11:43 WIB

Wali kota ex officio BP Batam (2); Antara rangkap jabatan dan pengelolaan profesional

DI BAWAH kepemimpinan Lukita, BP Batam menorehkan beberapa pencapaian dan prestasi. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama dua tahun terakhir ...
Kepulauan Riau - Minggu, 20 Januari 2019 - 11:29 WIB

Wali kota ex officio BP Batam (1); Pertarungan nasib investasi

MENTERI Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution bertindak sebagai Ketua Dewan Kawasan Batam Selasa (8/1/2019) pekan lalu melantik Staf Khusus ...
Jawa Barat - Sabtu, 19 Januari 2019 - 12:31 WIB

Tabrakan Beruntun di Tol Purbaleunyi, 12 Kendaraan Rusak

Sebanyak 12 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun di jalan tol Purbaleunyi tepatnya di Kilometer (KM) 92, wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa ...
Papua - Sabtu, 19 Januari 2019 - 12:17 WIB

Lagi, Anggota TNI Tertembak Saat Kontak Senjata dengan KKB Papua

Seorang anggota TNI kembali gugur saat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di kawasan Longsoran Baganbaga, Distrik Yambi, Kabupaten ...
Kepulauan Riau - Kamis, 17 Januari 2019 - 17:12 WIB

Akhirnya pesawat kargo Etiopia diizinkan terbang

PESAWAT kargo Ethiopian yang dipaksa mendarat di Batam akhirnya diizinkan terbang kembali hari ini, Kamis (17/1/2019). Ethiopian Airlines meninggalkan Batam, ...
Sumatera Utara - Kamis, 17 Januari 2019 - 15:07 WIB

BI: Ada 5.480 Lembar Upal Beredar Selama 2018 di Sumut

Selama tahun 2018 ada 5.480 lembar uang palsu (upal) yang beredar di Sumut.Hal itu dikatakan Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan ...