Wednesday, 18 July 2018 | 12.16 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Kasus PT Nabati, Kapolres Majalengka Dipraperadilankan

Kasus PT Nabati, Kapolres Majalengka Dipraperadilankan

Reporter : Rakisa | Tuesday, 14 November 2017 - 10:12 WIB

IMG-7304

Sidang praperadilan terhadap Polres Majalengka. (Ist)

Majalengka, kini.co.id – Penasehat hukum tersangka Hendra Yadi Yusup melayangkan gugatan praperadilan terhadap Kapolres Majalengka, Ajun Komisaris Besar Mada Roostanto.

Gugatan ini dilayangkan terkait penangkapan dan penahanan kliennya yang dinilai tidak sah.

Dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Majalengka, Senin (13/11) siang, penasehat hukum Pemohon, Rony Rano Armansyah, Erick Muskita dan Mochammad Danu Ismanto membacakan permohonan Pemohon.

Selanjutnya, hakim tunggal PN Majalengka, Dik-Dik Haryadi yang memeriksa perkara ini semestinya memberikan kesempatan terhadap kuasa hukum Termohon, untuk menyampaikan jawaban atas permohonan Permohon.

Namun baik pihak Polres Majalengka sendiri maupun kuasa hukumnya tidak ada yang hadir dalam sidang tersebut.

Mochammad Danu Ismanto menilai penahanan kliennya sudah menyalahi prosedur dalam penangkapan dan penetapan kliennya sebagai tersangka.

Menurutnya, bahwa penetapan status tersangka terhadap kliennya (Hendra Yadi Yusuf) sesungguhnya masih terlalu dini untuk ditetapkan sebagai trsangka, pasalnya selain adanya hal-hal yang dirasa janggal atau ganjil terkait dengan ketidak konsistenan penyidik dalam menentukan pasal yang dituduhkan atau di sangkakan terhadap kliennya.

“Kami selaku kuasa hukum juga brpendapat sesungguhnya dalam kontek hubungan ketenagakerjaan antara klien kami sebagai karyawan dengan pihak perusahaan yang bermula dari adanya kontrak perjanjian kerja, semestinya hal tersebut diselesaikan lebih dahulu melalui ranah upaya hukum keperdataan dan tidak secara langsung di laporkan ke pihak kepolisian atau dalam ranah pidana,” ujar Danu dalam keterangannya kepada kini.co.id, Senin (13/11).

Selain itu Danu juga nenilai seharusnya pihak pelapor (perusahaan PT Nabati) bisa secara inci menjelaskan nilai kerugian yang benar-benar real dari objek perkara atau alat bukti sebagaimana yang dituduhkan dalam laporan polisi tersebut.

“Awalnya dituduh dgn pasal pencurian 362 kemudian dirubah lagi dengan pasal 372 atau penggelapan brang. Ini sungguh miris sekali,” katanya.

Ia sangat berharap bahwa upaya permohonan praperadilan yang diajukan oleh kliennya bisa dikabulkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara.

“Kami juga berharap bisa terbebas dari segala tuntutan hukum dari tuduhan atau sangkaan sebagaimana yang laporkan oleh pihak perusahaan,” ucapnya.

Sebelumnya Hendra Yadi Yusup, yang merupakan karyawan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia (KSNI) Majalengka dilaporkan oleh perusahaannya melalui kuasa hukumnya Ngadi Utomo dalam laporan polisi Nomor. LP-/345-345/B/VIII/2017/JABAR/RES.MJL tertanggal 31 Oktober 2017.

Selanjutnya terduga dipanggil berdasarkan surat Nomor S.pgl/341/X/2017 Sat.Reskrim tertanggal 31 Oktober 2017 yang dipanggil sebagai saksi, pada 2 November 2017 namun saat pemeriksaan terduga diperiksa bukan sebagai saksi melainkan langsung menjadi tersangka.

Kuasa hukum menilai surat panggilan yang langsung berubah status sejatinya bertentangan dengan KUHP Jo Perkap Kapolri No 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, dengan sejumlah kejanggalan tersebut dan lainnya melalui kuasa hukumnya Hendra pun mengajukan gugatan praperadilan penetapan tersangkanya tersebut.[]

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Jawa Barat - Thursday, 19 April 2018 - 20:56 WIB

Ridwan Kamil akan perjuangan status guru honor di Jawa Barat

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil berjanji akan memperjuangkan status guru honor di Jawa Barat. Sehingga, abdi ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 17:37 WIB

Tim verifikasi nasional lomba lingkungan bersih dan sehat sambangi Desa Aek Tapa

Tim verifikasi lapangan pelaksanaan terbaik tingkat nasional lomba lingkungan bersih dan sehat turun langsung ke lapangan ke Labuhanbatu Utara.Tim tersebut ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 17:11 WIB

Pemko Medan dan LKPP teken MOU pelaksanaan e-katalog daerah

Pemko Medan tandatangani MOU pelaksanaan e-katalog daerah dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Penandatanganan ini dilakukan langsung ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 05:52 WIB

Balas surat cinta siswa, Bupati Labura kunjungi sekolah

Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah, memberikan kejutan kepada siswa dan siswi SMP Negeri 3 Kualuh Hulu dengan mendatangi langsung sekolah ...
Sumatera Utara - Tuesday, 12 December 2017 - 10:56 WIB

Wabup Labura minta ASN tingkatkan disiplin  

Wakil Bupati Labuhanbatu Utara ((Labura), Dwi Prantara mengatakan Apartur Sipil paratur(ASN) dituntut untuk selalu meningkatkan kedisiplinan saat bekerja.Hal itu ...
DKI Jakarta - Tuesday, 12 December 2017 - 10:38 WIB

Banjir kembali kepung Jakarta, Anies: Saya bertanggungjawab

Hujan deras yang mengguyur hampir seluruh wilayah Ibukota pada Senin (11/12) siang kemarin mengakibatkan banjir di beberapa titik seperti kawasan ...
Place your ads here...