Minggu, 20 Januari 2019 | 18.02 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Keluhan Soal BPJS Tak Pernah Usai, Ini yang Dilakukan Anggota DPRD Medan

Keluhan Soal BPJS Tak Pernah Usai, Ini yang Dilakukan Anggota DPRD Medan

Reporter : Nur Fatimah | Selasa, 14 November 2017 - 09:05 WIB

IMG-7302

Reses III Tahun 2017 Anggota DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong. (KiniNews/Ist)

Medan, kini.co.id – Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejatinya membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan harga terjangkau.

Segala biaya perobatan yang ditanggung BPJS didapat dari pembayaran gotong royong iuran peserta.

Namun pada prakteknya di lapangan, keluhan masyarakat terkait BPJS seolah tidak pernah usai, khususnya di Medan.

Terlihat pada setiap kegiatan reses anggota DPRD Medan, masalah BPJS pasti mencuat dari mulut warga.

“Setiap kali mau rawat inap, selalu dibilang ruangan kelas III penuh dan dianjurkan menggunakan kelas II maupun kelas I, tapi dengan tambahan biaya ekstra,” ujar S Tampubolon seorang warga Tangguk Bongkar 5, Kecamatan Medan Denai pada reses III tahun 2017 Anggota DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong, belum lama ini.

Sementara R Lubis, warga Trikora mengeluhkan keluarganya yang masih dalam keadaan sakit sudah disuruh keluar dari RS.

“Lima hari keluarga saya opname di rumah sakit, malah disuruh pulang. Padahal keluarga saya masih sakit. Pokoknya kalau udah pasien BPJS yang masuk, buruklah pelayanan rumah sakit,” ungkap Lubis dengan raut kesal.

Persoalan lain, warga mengeluhkan beratnya pembayaran yang menanggung semua anggota keluarganya setiap bulan.

“Di dalam Kartu Keluarga ada 6 orang, semua diharuskan bayar untuk setiap bulan. Bagi kami yang penghasilan pas-pas an, terasa sangat berat,” sebut seorang warga dalam kegiatan reses tersebut.

Terkait itu, Anggota DPRD Medan Parlaungan Simangunsong menilai tidak optimal mempertanggungjawabkan peserta BPJS kesehatan.

“Saya kecewa sekali pada BPJS, karena banyak masyarakat mengeluhkan pelayanan BPJS terutama soal fasilitas rumah sakit dan sejauhana pertanggung jawaban mereka. Apalagi sering pihak rumah sakit kurang melayani peserta BPJS yang berasal dari warga kurang mampu,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Parlaungan mengatakan persoalan BPJS seolah tak pernah usai. Ia mengatakan BPJS hanya ibarat kasir yang mengurusi keuangan peserta, tapi tidak pernah mengevaluasi kinerja rumahsakit yang membuat pasien BPJS kecewa.

Dia menegaskan, permasalahan BPJS akan diagendakan untuk dibahas di paripurna DPRD Medan.

“Masalah BPJS akan saya sampaikan di paripurna nanti,” sebut Calon Ketua Komisi D DPRD Medan ini.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Kepulauan Riau - Minggu, 20 Januari 2019 - 11:43 WIB

Wali kota ex officio BP Batam (2); Antara rangkap jabatan dan pengelolaan profesional

DI BAWAH kepemimpinan Lukita, BP Batam menorehkan beberapa pencapaian dan prestasi. Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) selama dua tahun terakhir ...
Kepulauan Riau - Minggu, 20 Januari 2019 - 11:29 WIB

Wali kota ex officio BP Batam (1); Pertarungan nasib investasi

MENTERI Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution bertindak sebagai Ketua Dewan Kawasan Batam Selasa (8/1/2019) pekan lalu melantik Staf Khusus ...
Jawa Barat - Sabtu, 19 Januari 2019 - 12:31 WIB

Tabrakan Beruntun di Tol Purbaleunyi, 12 Kendaraan Rusak

Sebanyak 12 kendaraan terlibat dalam kecelakaan beruntun di jalan tol Purbaleunyi tepatnya di Kilometer (KM) 92, wilayah Sukatani, Purwakarta, Jawa ...
Papua - Sabtu, 19 Januari 2019 - 12:17 WIB

Lagi, Anggota TNI Tertembak Saat Kontak Senjata dengan KKB Papua

Seorang anggota TNI kembali gugur saat kontak senjata dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di kawasan Longsoran Baganbaga, Distrik Yambi, Kabupaten ...
Kepulauan Riau - Kamis, 17 Januari 2019 - 17:12 WIB

Akhirnya pesawat kargo Etiopia diizinkan terbang

PESAWAT kargo Ethiopian yang dipaksa mendarat di Batam akhirnya diizinkan terbang kembali hari ini, Kamis (17/1/2019). Ethiopian Airlines meninggalkan Batam, ...
Sumatera Utara - Kamis, 17 Januari 2019 - 15:07 WIB

BI: Ada 5.480 Lembar Upal Beredar Selama 2018 di Sumut

Selama tahun 2018 ada 5.480 lembar uang palsu (upal) yang beredar di Sumut.Hal itu dikatakan Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan ...