Selasa, 23 Oktober 2018 | 04.34 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>DPRD Desak pencairan BOP untuk 918 PAUD di Kabupaten Bekasi

DPRD Desak pencairan BOP untuk 918 PAUD di Kabupaten Bekasi

Reporter : Ardiansyah | Jumat, 10 November 2017 - 12:31 WIB

IMG-7285

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno

Bekasi, kini.co.id – Sebanyak 918 lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bekasi belum mendapat bantuan operasional pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Pusat karena kurangnya persyaratan. Hal itu terungkap dalam rapat antara Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Dinas Pendidikan, Bagian Keuangan Pemkab Bekasi dan HIMPAUDI serta IGTKI.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengatakan di tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati pada bulan Juli 2017 yang lalu, ada sebanyak 918 lembaga penyelenggara pendidikan usia dini yang ditetapkan sebagai calon prnerima BOP PAUD. Jumlah alokasi anggaran bantuan tersebut mencapai Rp. 2,5 Milyar yang diberikan by name by addres dan terdaftar dalam dapodik.

“Untuk tahun 2016 lalu, bantuan tidak terserap karena aturan yang berubah-ubah, kehati-hatian Pemkab Bekasi serta kurangnya persyaratan dari penerima bantuan. Bantuan tersebut berjumlah Rp. 16 Milyar, dana yang tidak terpakai (Silpa) itu akan dicairkan di tahun 2017 ini, sehingga bantuannya berjumlah Rp. 18,5 milyar, yang mana bersumber dari APBN, kata Nyumarno.

Dalam pemberian bantuan itu, sambungnya, berdasarkan aturan Permen Pendidikan No 4 Tahun 2017 setiap lembaga penyelenggara pendidikan diberikan bantuan sebesar Rp. 600.000 dikalikan jumlah siswa selama setahun.

“Kamipun mendorong agar bagian keuangan Pemkab Bekasi segera mencairkan bantuan tersebut, saat ini ada 71 lembaga yang sudah siap cair, sementara sisanya ada yang masih proses verifikasi di Keuangan, dan ada yang masih menyusun dan melengkapi persyaratan,” ucapnya.

Dinas Pendidikan dan Bagian Keuangan Pemkab Bekasi diminta untuk membantu penyiapan persyaratan bantuan tersebut.

Nyumarno berharap bantuan itu dapat dicairkan minimal 90 persen di akhir tahun ini, supaya bantuan di tahun 2018 nanti angka penerima dan anggarannya dapat bertambah. “Setelah mendapatkan bantuan, lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini harus juga dibantu dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya,” pungkasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Sumatera Utara - Senin, 22 Oktober 2018 - 15:40 WIB

Hal-hal yang Paling Dirindukan Alumni Pesantren Ketika Tak Lagi Mondok

Menjadi santri di pondok pesantren merupakan kebanggaan tersendiri bagi alumni-alumni ponpes yang tersebar di seluruh Sumatera Utara.Bagaimana tidak, meski belajar ...
Sumatera Utara - Senin, 22 Oktober 2018 - 15:33 WIB

Dahsyatnya Medsos Pengaruhi Pola Pikir Anak Muda Tentang Politik

Politik kini mendapat tempat sedikit lebih banyak di hati para kawula muda.Yang dulunya samasekali 'emang gua pikirin', kini banyak anak ...
Sumatera Utara - Senin, 22 Oktober 2018 - 11:57 WIB

Hari Santri, RMI NU Sumut: Segera Sahkan UU Pondok Pesantren

Bangsa Indonesia sedang memperingati Hari Santri Nasional 2018 pada hari ini Senin (22/10/2018).Hari Santri Nasional sendiri, disahkan oleh Presiden RI, ...
Lampung - Sabtu, 20 Oktober 2018 - 15:08 WIB

Anak Krakatau Erupsi, Terdeteksi Ada 63 Guncangan Gempa

Gunung anak Krakatau masih terus beraktivitas. Aktivitas gunung yang terletak di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung ini mengakibatkan ...
Sumatera Utara - Jumat, 19 Oktober 2018 - 16:38 WIB

Kapolda Sumut: Teroris Tanjung Balai Incar Vihara dan Markas Polisi

Kapolda Sumut, Irjen Agus Andrianto menyebut 2 teroris yang ditembak mati di Tanjung Balai adalah anggota jaringan teroris Syaiful, salahseorang ...
Kalimantan - Rabu, 17 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Remas Payudara Lalu Kabur, Modus Pelecehan Seksual yang Resahkan Warga

Wanita rentan mengalami pelecehan seksual, apalagi yang harus pulang malam karena pekerjaannya.Modus pelecehan seksual pun semakin beragam.Baru-baru ini, di Pangkalan ...