Thursday, 19 July 2018 | 05.24 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>DPRD Desak pencairan BOP untuk 918 PAUD di Kabupaten Bekasi

DPRD Desak pencairan BOP untuk 918 PAUD di Kabupaten Bekasi

Reporter : Ardiansyah | Friday, 10 November 2017 - 12:31 WIB

IMG-7285

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno

Bekasi, kini.co.id – Sebanyak 918 lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bekasi belum mendapat bantuan operasional pendidikan yang bersumber dari Pemerintah Pusat karena kurangnya persyaratan. Hal itu terungkap dalam rapat antara Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Dinas Pendidikan, Bagian Keuangan Pemkab Bekasi dan HIMPAUDI serta IGTKI.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengatakan di tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati pada bulan Juli 2017 yang lalu, ada sebanyak 918 lembaga penyelenggara pendidikan usia dini yang ditetapkan sebagai calon prnerima BOP PAUD. Jumlah alokasi anggaran bantuan tersebut mencapai Rp. 2,5 Milyar yang diberikan by name by addres dan terdaftar dalam dapodik.

“Untuk tahun 2016 lalu, bantuan tidak terserap karena aturan yang berubah-ubah, kehati-hatian Pemkab Bekasi serta kurangnya persyaratan dari penerima bantuan. Bantuan tersebut berjumlah Rp. 16 Milyar, dana yang tidak terpakai (Silpa) itu akan dicairkan di tahun 2017 ini, sehingga bantuannya berjumlah Rp. 18,5 milyar, yang mana bersumber dari APBN, kata Nyumarno.

Dalam pemberian bantuan itu, sambungnya, berdasarkan aturan Permen Pendidikan No 4 Tahun 2017 setiap lembaga penyelenggara pendidikan diberikan bantuan sebesar Rp. 600.000 dikalikan jumlah siswa selama setahun.

“Kamipun mendorong agar bagian keuangan Pemkab Bekasi segera mencairkan bantuan tersebut, saat ini ada 71 lembaga yang sudah siap cair, sementara sisanya ada yang masih proses verifikasi di Keuangan, dan ada yang masih menyusun dan melengkapi persyaratan,” ucapnya.

Dinas Pendidikan dan Bagian Keuangan Pemkab Bekasi diminta untuk membantu penyiapan persyaratan bantuan tersebut.

Nyumarno berharap bantuan itu dapat dicairkan minimal 90 persen di akhir tahun ini, supaya bantuan di tahun 2018 nanti angka penerima dan anggarannya dapat bertambah. “Setelah mendapatkan bantuan, lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini harus juga dibantu dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya,” pungkasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Jawa Barat - Thursday, 19 April 2018 - 20:56 WIB

Ridwan Kamil akan perjuangan status guru honor di Jawa Barat

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil berjanji akan memperjuangkan status guru honor di Jawa Barat. Sehingga, abdi ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 17:37 WIB

Tim verifikasi nasional lomba lingkungan bersih dan sehat sambangi Desa Aek Tapa

Tim verifikasi lapangan pelaksanaan terbaik tingkat nasional lomba lingkungan bersih dan sehat turun langsung ke lapangan ke Labuhanbatu Utara.Tim tersebut ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 17:11 WIB

Pemko Medan dan LKPP teken MOU pelaksanaan e-katalog daerah

Pemko Medan tandatangani MOU pelaksanaan e-katalog daerah dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Penandatanganan ini dilakukan langsung ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 05:52 WIB

Balas surat cinta siswa, Bupati Labura kunjungi sekolah

Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah, memberikan kejutan kepada siswa dan siswi SMP Negeri 3 Kualuh Hulu dengan mendatangi langsung sekolah ...
Sumatera Utara - Tuesday, 12 December 2017 - 10:56 WIB

Wabup Labura minta ASN tingkatkan disiplin  

Wakil Bupati Labuhanbatu Utara ((Labura), Dwi Prantara mengatakan Apartur Sipil paratur(ASN) dituntut untuk selalu meningkatkan kedisiplinan saat bekerja.Hal itu ...
DKI Jakarta - Tuesday, 12 December 2017 - 10:38 WIB

Banjir kembali kepung Jakarta, Anies: Saya bertanggungjawab

Hujan deras yang mengguyur hampir seluruh wilayah Ibukota pada Senin (11/12) siang kemarin mengakibatkan banjir di beberapa titik seperti kawasan ...
Place your ads here...