Kamis, 23 November 2017 | 12.32 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Daya Beli Masyarakat Anjlok, Intan Usul Begini

Daya Beli Masyarakat Anjlok, Intan Usul Begini

Reporter : Ardiansyah | Kamis, 9 November 2017 - 16:04 WIB

IMG-7275

Pengusaha Property Intan Fitriana Fauzy. KinkNews/Ardiansyah.

Bekasi, kini.co.id – Pemerintah harus melakukan upaya nyata guna mendongkrak daya beli masyarakat yang kian anjlok. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), daya beli masyarakat Indonesia melambat di triwulan III-2017 atau turun ke posisi 4,93 persen dibandingkan triwulan I-2017 yang mencapai 4,95 persen.

Salah satu langkah menopang daya beli masyarakat adalah melalui penciptaan lapangan kerja yang bersifat padat karya sehingga menyerap banyak tenaga kerja.

“Sekarang PNS tidak banyak menyerap tenaga seperti dulu, konstruksi pun sama karena banyak menggunakan alat berat. Karena itu, pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jika tidak maka pengangguran akan bertambah,” ujar Intan Fitriana Fauzi, Pengusaha property yang juga Pengurus Real Estat Indonesia (REI) DKI.

Menurutnya, penciptaan lapangan kerja baru sangat diperlukan. Hal ini harus dilakukan pemerintah jika ingin daya beli masyarakat membaik. “Jangan hanya berharap pengangguran kita bekerja menjadi Go-jek semua? Mungkin efektif, tapi tidak untuk jangka panjang. Lalu, bagaimana pula dengan pengangguran terpelajar? Ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah,” katanya.

Selain berupaya menaikan daya beli masyarakat, pemerintah jelas Intan juga harus menjaga daya tahan dunia usaha. Langkah ini penting agar para pengusaha bisa bertahan sehingga dapat keluar dari situasi sulit yang dihadapinya saat ini.

“Jika daya tahan dunia usaha dan masyarakat terjaga maka pada gilirannya mampu menghidupkan roda perekonomian dengan menyerap produk-produk industri yang dihasilkan para pengusaha,” urainya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah sehingga berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional.

Untuk itu, Intan meminta pemerintah memberi stimulir lewat kebijakan fiskal untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

Tak hanya itu, selain memperluas realisasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR),  pemerintah juga harus mempercepat realisasi pemberian dana stimulus yang diarahkan untuk menambah penyerapan tenaga kerja, termasuk untuk membiayai proyek infrastruktur yang hasilnya dapat dirasakan langsung masyarakat. 

“Saya kira, yang perlu dilakukan saat ini, memberikan insentif dan stimulus kepada dunia usaha, terutama di sektor padat karya,” terangnya.

Hal ini tegas Intan sangat penting agar roda perekonomian rakyat bergerak. “Jadi, pemerintah harus lebih mementingkan nasib rakyat banyak. Kalau bisa ada program padat karya yang bisa menampung banyak pekerja,” ujar Intan yang juga Ketua DPP PAN.

Dia meyakini, program yang sifatnya memberi rangsangan , sangat signifikan dalam mendongkrak tingkat daya beli masyarakat. Kendati demikian, dia mengaku, program semacam ini sebetulnya telah dijalankan pemerintahan melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

“Hanya saja, PKH kurang bersifat umum atau hanya menyasar kelompok kecil saja,”tandasnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro menilai daya beli masyarakat turun karena uang belanja yang ada ada hanya berputar-putar di sekitar kelompok tertentu. 

Artinya, sebagian terbesar kue ekonomi Indonesia dikuasai oleh segelintir pengusaha. Kondisi ini terlihat jelas saat pemerintah sibuk membangun infrastruktur.

”Kenapa daya beli rakyat turun? Karena yang bermain infrastruktur ya mereka-mereka juga, segelintir pengusaha itu. Jadi uang berputar di lingungan mereka saja. Tidak di luar mereka. Itu kenapa menyebabkan kemudian daya beli masyarakat itu menjadi rendah,” pungkasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun
Sumatera Utara - Kamis, 23 November 2017 - 09:14 WIB

Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun

Perkembangan bank syariah di Sumatera Utara cukup menggembirakan. Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat pun mulai menerapkan perekonomian syariah dalam ...
PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:15 WIB

PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong percepatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) milik Pemkot Bekasi. Selain mengurai sampah, ...
Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:12 WIB

Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi diminta menggaungkan kembali sejarah dan budaya Bekasi ke tengah-tengah masyarakat. Aparatur pemerintah harus lebih peduli dengan keberadaan ...
PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:09 WIB

PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa Sumur Batu di Kecamatan Bantargebang ditergetkan rampung dan mulai dioperasikan pada akhir tahun ...
140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:16 WIB

140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi

Direktur Pengawasan Perbankan OJK KR5 Sumbagut Mulyanto mengatakan, hingga November 2017, ada 140 pengaduan yang diterima pihaknya. "Untuk jenis pengaduan ...
Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:11 WIB

Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KR 5 Sumbagut tetap melakukan pengawasan terhadap investasi yang tidak sesuai aturan dan merugikan orang lain.Untuk ...