Kamis, 23 November 2017 | 12.28 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Jembatan Sicanang Ambruk, Pemko Medan Harus Selektif Pilih Pemborong

Jembatan Sicanang Ambruk, Pemko Medan Harus Selektif Pilih Pemborong

Reporter : Nur Fatimah | Kamis, 9 November 2017 - 14:33 WIB

IMG-7274

Jembatan Titi Dua Sicanang di Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan Medan ambruk, Selasa (7/11). KiniNews/HA Nasution.

Medan, kini.co.id – Peristiwa ambruknya jembatan alternatif Titi Dia Sicanang Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, menjadi perhatian para legislator yang duduk di DPRD Medan.

Anggota DPRD Medan Mulia Asri Rambe (Bayek), mengecam peristiwa tersebut dan meminta Dinas PU Medan mengevaluasi kinerja perusahaan pemborong yang mengerjakan titi tersebut.

“Dalam hal ini Pemko Medan tidak bisa disalahkan, karena mekanisme telah berjalan sesuai dengan Standard Operational Prosedur (SOP). Namun, yang disayangkan mengapa pihak kontraktor sebelumnya tidak melakukan pengkajian terlebih dahulu”, ujar Bayek.

Seharusnya, kata dia Pemko Medan dalam hal ini Dinas PU Medan? tidak melepas begitu saja pekerjaan pemborong.

“Sebab, banyak pemborong nakal yang tidak menjalankan pekerjaannya sesuai prosedur, ujar dewan Dapil V tersebut.

Senada, anggota DPRD Medan Landen Marbun Landen menilai pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut asal-asalan dalam membangun jembatan alternatif itu. Sebab mungkin karena mereka beranggapan karena jembatan itu hanya untuk sementara.

“Kalau begitu cara berpikirnya, jelas salah. Walaupun jembatan itu sementara tapi konstruksinya harus benar-benar baik. Karena jembatan itu merupakan urat nadi keluar masuknya masyarakat,” katanya.

Secara pribadi, kata Landen, dia sudah sejak awal mencurigai akan terjadi masalah pada jembatan alternatif itu. Kemudian terjadilah peristiwa Angkot yang terperosok dan hampir tercebur ke laut. Kemudian kemarin jembatan itu ambruk.

Dengan begitu, kata Landen, sudah sangat pantas kalau pelaksana proyek itu ditindak. Dinas PU harus melakukan pengawasan yang ketat pada pelaksanaan proyek itu.

“Setelah selesai pengerjaan nanti, perusahaan ini harus di black list. Tidak boleh lagi diberi pekerjaan,” katanya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun
Sumatera Utara - Kamis, 23 November 2017 - 09:14 WIB

Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun

Perkembangan bank syariah di Sumatera Utara cukup menggembirakan. Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat pun mulai menerapkan perekonomian syariah dalam ...
PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:15 WIB

PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong percepatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) milik Pemkot Bekasi. Selain mengurai sampah, ...
Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:12 WIB

Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi diminta menggaungkan kembali sejarah dan budaya Bekasi ke tengah-tengah masyarakat. Aparatur pemerintah harus lebih peduli dengan keberadaan ...
PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:09 WIB

PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa Sumur Batu di Kecamatan Bantargebang ditergetkan rampung dan mulai dioperasikan pada akhir tahun ...
140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:16 WIB

140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi

Direktur Pengawasan Perbankan OJK KR5 Sumbagut Mulyanto mengatakan, hingga November 2017, ada 140 pengaduan yang diterima pihaknya. "Untuk jenis pengaduan ...
Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:11 WIB

Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KR 5 Sumbagut tetap melakukan pengawasan terhadap investasi yang tidak sesuai aturan dan merugikan orang lain.Untuk ...