Kamis, 23 November 2017 | 12.37 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>UMP Sumut 2018 sebesar Rp2,1 Juta

UMP Sumut 2018 sebesar Rp2,1 Juta

Reporter : Nur Fatimah | Kamis, 2 November 2017 - 15:10 WIB

IMG-7197

Plt Kepala Disnaker Sumut Fransisco Bangun didampingi Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Sumut Ilyas Sitorus saat mengumumkan UMP Sumut Tahun 2018. KiniNews/HA Nasution.

Medan, kini.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2018 sebesar Rp2.132.188,68.

Keputusan tersebut berdasarkan hasil keputusan dewan pengupahan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/575/KPTS/2017 tanggal 1 November 2017.

“Perhitungan UMP 2018 ini kita rumuskan berdasarkan pada penetapan upah minimum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum tahun sebelumnya dikali persentase tingkat inflasi dan persentase Pendapatan Domestik Bruto (PDB),” ujar Plt Kadisnaker Sumut Fransisco Bangun di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (1/11) kemarin.

Frans mengatakan, kenaikan inflasi sejak September 2016 hingga September 2017 diasumsikan sebesar 3,72%. Sementara, UMP Sumut tahun 2017 sebesar Rp1.961.354,69.

Sedangkan PDB Nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 4,99 persen dan bila dijumlahkan akan mendapatkan penghitungan (Rp1.961.354,69 x 3,72 persen x 4,99 persen) dan diperoleh angka UMP Sumut 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp8,71 persen yakni Rp2.132.188,68.

Frans pun mengatakan bahwa UMP tahun 2018 sebesar Rp2,1 juta ini merupakan upah terendah yang berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun.

Sedangkan untuk para pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, pihak pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan diatur dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan.

“Penetapan UMP Rp2,1 juta ini hitungannya itu untuk buruh lajang, jadi tidak menutup kemungkinan jika ada buruh yang mendapatkan gaji lebih dari Rp2,1 juta. Karena nanti itu hitungannya akan dilihat dari masa ia kerja dan juga skill yang dimilikinya,” kata Frans.

Dia mengatakan, pihak perusahaan boleh memberikan upah lebih tinggi dari UMP Sumut dan harus sesuai pada ketetapan UMP di masing-masing kabupaten/kota. Selain itu, perusahan juga dilarang mengurangi atau menurunkan upah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemprov Sumut.

Di sisi lain, kepada perusahaan yang mampu membayar upah di atas UMP tahun 2018 yang telah ditetapkan Gubernur Sumut ini, dapat dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pihak pengusaha yang bersangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja.

Mewakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara, Johan Brain menegaskan pihaknya menerima kesepakatan untuk ketetapan UMP tahun 2018 Provinsi Sumatera Utara yang dalam penghitungannya dengan menggunakan rumusan yang diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Usulan kita sudah sesuai dengan PP 78/2015, ini juga sudah sesuai dengan kesepakatan serikat pekerja, artinya pemerintah seia sekata dengan kita,” ujarnya.

Menurutnya angka yang diajukan pihaknya tidak terlalu jauh dari angka yang diputuskan, karena berdasarkan angka inflasi dan PDB justru dinilai masih rendah.

“Makanya, dengan mengacu pada aturan PP 78/2015 malah lebih tinggi lagi dan sudah bisa diterimalah,” pungkasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun
Sumatera Utara - Kamis, 23 November 2017 - 09:14 WIB

Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun

Perkembangan bank syariah di Sumatera Utara cukup menggembirakan. Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat pun mulai menerapkan perekonomian syariah dalam ...
PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:15 WIB

PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong percepatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) milik Pemkot Bekasi. Selain mengurai sampah, ...
Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:12 WIB

Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi diminta menggaungkan kembali sejarah dan budaya Bekasi ke tengah-tengah masyarakat. Aparatur pemerintah harus lebih peduli dengan keberadaan ...
PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:09 WIB

PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa Sumur Batu di Kecamatan Bantargebang ditergetkan rampung dan mulai dioperasikan pada akhir tahun ...
140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:16 WIB

140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi

Direktur Pengawasan Perbankan OJK KR5 Sumbagut Mulyanto mengatakan, hingga November 2017, ada 140 pengaduan yang diterima pihaknya. "Untuk jenis pengaduan ...
Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:11 WIB

Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KR 5 Sumbagut tetap melakukan pengawasan terhadap investasi yang tidak sesuai aturan dan merugikan orang lain.Untuk ...