Rabu, 21 Februari 2018 | 23.41 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>UMP Sumut 2018 sebesar Rp2,1 Juta

UMP Sumut 2018 sebesar Rp2,1 Juta

Reporter : Nur Fatimah | Kamis, 2 November 2017 - 15:10 WIB

IMG-7197

Plt Kepala Disnaker Sumut Fransisco Bangun didampingi Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Sumut Ilyas Sitorus saat mengumumkan UMP Sumut Tahun 2018. KiniNews/HA Nasution.

Medan, kini.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2018 sebesar Rp2.132.188,68.

Keputusan tersebut berdasarkan hasil keputusan dewan pengupahan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/575/KPTS/2017 tanggal 1 November 2017.

“Perhitungan UMP 2018 ini kita rumuskan berdasarkan pada penetapan upah minimum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum tahun sebelumnya dikali persentase tingkat inflasi dan persentase Pendapatan Domestik Bruto (PDB),” ujar Plt Kadisnaker Sumut Fransisco Bangun di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (1/11) kemarin.

Frans mengatakan, kenaikan inflasi sejak September 2016 hingga September 2017 diasumsikan sebesar 3,72%. Sementara, UMP Sumut tahun 2017 sebesar Rp1.961.354,69.

Sedangkan PDB Nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 4,99 persen dan bila dijumlahkan akan mendapatkan penghitungan (Rp1.961.354,69 x 3,72 persen x 4,99 persen) dan diperoleh angka UMP Sumut 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp8,71 persen yakni Rp2.132.188,68.

Frans pun mengatakan bahwa UMP tahun 2018 sebesar Rp2,1 juta ini merupakan upah terendah yang berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun.

Sedangkan untuk para pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, pihak pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan diatur dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan.

“Penetapan UMP Rp2,1 juta ini hitungannya itu untuk buruh lajang, jadi tidak menutup kemungkinan jika ada buruh yang mendapatkan gaji lebih dari Rp2,1 juta. Karena nanti itu hitungannya akan dilihat dari masa ia kerja dan juga skill yang dimilikinya,” kata Frans.

Dia mengatakan, pihak perusahaan boleh memberikan upah lebih tinggi dari UMP Sumut dan harus sesuai pada ketetapan UMP di masing-masing kabupaten/kota. Selain itu, perusahan juga dilarang mengurangi atau menurunkan upah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemprov Sumut.

Di sisi lain, kepada perusahaan yang mampu membayar upah di atas UMP tahun 2018 yang telah ditetapkan Gubernur Sumut ini, dapat dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pihak pengusaha yang bersangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja.

Mewakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara, Johan Brain menegaskan pihaknya menerima kesepakatan untuk ketetapan UMP tahun 2018 Provinsi Sumatera Utara yang dalam penghitungannya dengan menggunakan rumusan yang diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Usulan kita sudah sesuai dengan PP 78/2015, ini juga sudah sesuai dengan kesepakatan serikat pekerja, artinya pemerintah seia sekata dengan kita,” ujarnya.

Menurutnya angka yang diajukan pihaknya tidak terlalu jauh dari angka yang diputuskan, karena berdasarkan angka inflasi dan PDB justru dinilai masih rendah.

“Makanya, dengan mengacu pada aturan PP 78/2015 malah lebih tinggi lagi dan sudah bisa diterimalah,” pungkasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Personil TNI-Polri bersihkan material menutup lahar dingin Sinabung
Sumatera Utara - Rabu, 21 Februari 2018 - 21:37 WIB

Personil TNI-Polri bersihkan material menutup lahar dingin Sinabung

Ratusan personil gabungan TNI-Polri melaksanakan gotong royong membersihkan material berupa batu dan kayu yang menutup arus aliran lahar dingin gunung ...
Calon kepala daerah dilarang kampanye di pesantren
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 21:01 WIB

Calon kepala daerah dilarang kampanye di pesantren

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mengingatkan pasangan calon kepala daerah agar tidak berkampanye di pesantren. Larangan itu sesuai ...
Waspada! 3 Pabrik di Bekasi Belum Kantongi IPLC
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:11 WIB

Waspada! 3 Pabrik di Bekasi Belum Kantongi IPLC

Sedikitnya, ada tiga dari 14 pabrik yang berdiri di sepanjang bantaran Kali Bekasi belum mengantongi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).Bahkan, ...
Satpam Sekolah Jadi Pengedar Sabu, Berakhir Dipenjara
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 19:50 WIB

Satpam Sekolah Jadi Pengedar Sabu, Berakhir Dipenjara

Seorang Satpam sekolah berinisial AS (33) rupanya merangkap kariernya sebagai pengedar sabu. Selain pengedar, AS juga sebagai pemakai yang mana ...
75 Persen SMP Swasta Bekasi Ditargetkan Laksanakan UNBK
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:59 WIB

75 Persen SMP Swasta Bekasi Ditargetkan Laksanakan UNBK

Dinas Pendidikan Kota Bekasi menargetkan pada tahun 2018 ini, minimal 75 persen SMP Swasta di dan 100 persen SMP Negeri ...
5 SMP Negeri di Bekasi Tak Dapat Lakukan UNBK
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:40 WIB

5 SMP Negeri di Bekasi Tak Dapat Lakukan UNBK

Dinas Pendidikan Kota Bekasi menunda pengadaan komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi 5 SMP Negeri Kota Bekasi.Soalnya, ...