Kamis, 22 Februari 2018 | 00.10 WIB
KiniNEWS>Regional>DKI Jakarta>Manajemen Alexis Tak Akan Tempuh PTUN

Manajemen Alexis Tak Akan Tempuh PTUN

Reporter : Rakisa | Selasa, 31 Oktober 2017 - 14:51 WIB

IMG-7166

Manajemen Hotel Alexis. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Manajemen PT Grand Ancol Hotel, selaku pengelola hotel dan griya pijat menyatakan pihaknya tak akan menempuh jalur hukum atau melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kasus penolakan daftar ulang tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) oleh Pemprov DKI Jakarta.

Juru bicara Grup Alexis, Lina Novita menyatakan saat ini pihaknya lebih mengutamakan audiensi agar mengetahui kesalahan dan aturan apa yang telah dilanggar Alexis.

‚ÄúSemoga tidak PTUN, dan semoga dengan adanya rekan-rekan (wartawan) sekalian disini, kemudian pihak Pemprov DKI mengatur beraudiensi langsung untuk menyelesaikan ini. Yang kami inginkan beraudiensi untuk menunjukkan bahwa dokumen kami semuanya lengkap,” ungkapnya dalam jumpa pers di Hotel Alexis di Jalan RE Martadinata No 1, Jakarta Utara, Selasa (31/10).

Dia berharap agar Pemprov DKI Jakarta bisa membuka ruang audensi bagi Alexis menjelaskan langsung perihal izin dan jalannya usaha selama ini.

Dengan tujuan, agar usaha Alexis bisa berjalan seperti usaha lainnya.

Lina juga menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, pihaknya sangat taat hukum.

Menurutnya Alexis sudah melakukan prosedur administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami akan menjelaskan bahwa di Alexis narkoba tidak ada, akses gelap tidak ada dan kami taat hukum, kami taat pajak,” tegasnya.

Dikatakannya jika sebuah usaha taat pada peraturan maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menghentikan usaha tersebut.

Untuk itu Lina pun berharap agar Gubernur DKI Jakarta mempertimbangkan dokumen yang akan dipersiapkannya jika beraudiensi nanti.

“Kalau taat hukum saya rasa Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan, ya gak mungkin Pemprov kita sendiri tidak suka dengan anak bangsa yang punyai usaha sendiri. Kalau Memang ada indikasi kesalahan mari kita melihat secara bijak,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan apa pun kegiatan yang terjadi di Hotel Alexis sekarang adalah ilegal karena izin usahanya tidak diberikan perpanjangan.

Hal itu berdasarkan surat Pemprov DKI Jakarta yang menolak TDUP yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis.

“Kan sudah izinnya habis, dengan begitu tidak ada izin lagi, otomatis kegiatan di situ bukan kegiatan legal lagi. Kegiatan legal adalah kegiatan yang mendapatkan izin,” tegasnya kepada awak media di Balai Kota DKI, Senin (30/10) kemarin.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Personil TNI-Polri bersihkan material menutup lahar dingin Sinabung
Sumatera Utara - Rabu, 21 Februari 2018 - 21:37 WIB

Personil TNI-Polri bersihkan material menutup lahar dingin Sinabung

Ratusan personil gabungan TNI-Polri melaksanakan gotong royong membersihkan material berupa batu dan kayu yang menutup arus aliran lahar dingin gunung ...
Calon kepala daerah dilarang kampanye di pesantren
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 21:01 WIB

Calon kepala daerah dilarang kampanye di pesantren

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mengingatkan pasangan calon kepala daerah agar tidak berkampanye di pesantren. Larangan itu sesuai ...
Waspada! 3 Pabrik di Bekasi Belum Kantongi IPLC
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:11 WIB

Waspada! 3 Pabrik di Bekasi Belum Kantongi IPLC

Sedikitnya, ada tiga dari 14 pabrik yang berdiri di sepanjang bantaran Kali Bekasi belum mengantongi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).Bahkan, ...
Satpam Sekolah Jadi Pengedar Sabu, Berakhir Dipenjara
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 19:50 WIB

Satpam Sekolah Jadi Pengedar Sabu, Berakhir Dipenjara

Seorang Satpam sekolah berinisial AS (33) rupanya merangkap kariernya sebagai pengedar sabu. Selain pengedar, AS juga sebagai pemakai yang mana ...
75 Persen SMP Swasta Bekasi Ditargetkan Laksanakan UNBK
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:59 WIB

75 Persen SMP Swasta Bekasi Ditargetkan Laksanakan UNBK

Dinas Pendidikan Kota Bekasi menargetkan pada tahun 2018 ini, minimal 75 persen SMP Swasta di dan 100 persen SMP Negeri ...
5 SMP Negeri di Bekasi Tak Dapat Lakukan UNBK
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:40 WIB

5 SMP Negeri di Bekasi Tak Dapat Lakukan UNBK

Dinas Pendidikan Kota Bekasi menunda pengadaan komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi 5 SMP Negeri Kota Bekasi.Soalnya, ...