Kamis, 23 November 2017 | 12.38 WIB
KiniNEWS>Regional>DKI Jakarta>Manajemen Alexis Tak Akan Tempuh PTUN

Manajemen Alexis Tak Akan Tempuh PTUN

Reporter : Rakisa | Selasa, 31 Oktober 2017 - 14:51 WIB

IMG-7166

Manajemen Hotel Alexis. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Manajemen PT Grand Ancol Hotel, selaku pengelola hotel dan griya pijat menyatakan pihaknya tak akan menempuh jalur hukum atau melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kasus penolakan daftar ulang tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) oleh Pemprov DKI Jakarta.

Juru bicara Grup Alexis, Lina Novita menyatakan saat ini pihaknya lebih mengutamakan audiensi agar mengetahui kesalahan dan aturan apa yang telah dilanggar Alexis.

‚ÄúSemoga tidak PTUN, dan semoga dengan adanya rekan-rekan (wartawan) sekalian disini, kemudian pihak Pemprov DKI mengatur beraudiensi langsung untuk menyelesaikan ini. Yang kami inginkan beraudiensi untuk menunjukkan bahwa dokumen kami semuanya lengkap,” ungkapnya dalam jumpa pers di Hotel Alexis di Jalan RE Martadinata No 1, Jakarta Utara, Selasa (31/10).

Dia berharap agar Pemprov DKI Jakarta bisa membuka ruang audensi bagi Alexis menjelaskan langsung perihal izin dan jalannya usaha selama ini.

Dengan tujuan, agar usaha Alexis bisa berjalan seperti usaha lainnya.

Lina juga menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, pihaknya sangat taat hukum.

Menurutnya Alexis sudah melakukan prosedur administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami akan menjelaskan bahwa di Alexis narkoba tidak ada, akses gelap tidak ada dan kami taat hukum, kami taat pajak,” tegasnya.

Dikatakannya jika sebuah usaha taat pada peraturan maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menghentikan usaha tersebut.

Untuk itu Lina pun berharap agar Gubernur DKI Jakarta mempertimbangkan dokumen yang akan dipersiapkannya jika beraudiensi nanti.

“Kalau taat hukum saya rasa Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan, ya gak mungkin Pemprov kita sendiri tidak suka dengan anak bangsa yang punyai usaha sendiri. Kalau Memang ada indikasi kesalahan mari kita melihat secara bijak,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan apa pun kegiatan yang terjadi di Hotel Alexis sekarang adalah ilegal karena izin usahanya tidak diberikan perpanjangan.

Hal itu berdasarkan surat Pemprov DKI Jakarta yang menolak TDUP yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis.

“Kan sudah izinnya habis, dengan begitu tidak ada izin lagi, otomatis kegiatan di situ bukan kegiatan legal lagi. Kegiatan legal adalah kegiatan yang mendapatkan izin,” tegasnya kepada awak media di Balai Kota DKI, Senin (30/10) kemarin.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun
Sumatera Utara - Kamis, 23 November 2017 - 09:14 WIB

Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun

Perkembangan bank syariah di Sumatera Utara cukup menggembirakan. Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat pun mulai menerapkan perekonomian syariah dalam ...
PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:15 WIB

PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong percepatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) milik Pemkot Bekasi. Selain mengurai sampah, ...
Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:12 WIB

Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi diminta menggaungkan kembali sejarah dan budaya Bekasi ke tengah-tengah masyarakat. Aparatur pemerintah harus lebih peduli dengan keberadaan ...
PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:09 WIB

PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa Sumur Batu di Kecamatan Bantargebang ditergetkan rampung dan mulai dioperasikan pada akhir tahun ...
140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:16 WIB

140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi

Direktur Pengawasan Perbankan OJK KR5 Sumbagut Mulyanto mengatakan, hingga November 2017, ada 140 pengaduan yang diterima pihaknya. "Untuk jenis pengaduan ...
Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:11 WIB

Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KR 5 Sumbagut tetap melakukan pengawasan terhadap investasi yang tidak sesuai aturan dan merugikan orang lain.Untuk ...