Kamis, 23 November 2017 | 12.38 WIB
KiniNEWS>Regional>DKI Jakarta>Ditolak KPU, Rhoma Irama Mengadu ke Bawaslu

Ditolak KPU, Rhoma Irama Mengadu ke Bawaslu

Reporter : Ardiansyah | Senin, 23 Oktober 2017 - 20:40 WIB

IMG-7053

Rhoma Irama saat mendatangi kantor Bawaslu, Senin (23/10)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rhoma kesal, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak partainya untuk maju sebagai peserta Pemilu 2019.

Rhoma menilai pengisian data partai pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), yang menjadi syarat wajib dalam pendaftaran peserta Pemilu 2019, kerap bermasalah. Rhoma datang didampingi Sekjen Idaman, Ramdansyah sekit

“Kita tadi melapor tentang pelanggaran administratif, yang seharusnya kita mendaftar tetapi sudah diverifikasi ditolak. Yang kedua, sistem Sipol yang up and down yang sering hack (rusak) seperti itu, maka kami kesulitan untuk mengupload data kepada server KPU,” kata Rhoma di Bawaslu, Jl MH, Tahmrin, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Raja Dangdut itu, menganggap Sipol yang bermasalah itulah, menjadikan pendaftaran parpolnya tidak diterima sebagai peserta Pemilu. Dia juga mempertanyakan parpol lain yang pendaftarannya diterima, meski banyak tidak memenuhi syarat.

“Ya seperti contohnya tadi kita jelaskan di depan Bawaslu, di situ disampaikan seperti partai di Senayan, PKB, Hanura, Demokrat, serta parpol baru yakni, Garuda, PSI, Berkarya yang sama sekali tidak memenuhi syarat tapi mereka bisa diloloskan oleh KPU,” tandasnya.

Karena itu, partainya akan mengajukan gugatan ke Bawaslu. Pasalnya, ia menuding KPU telah melanggar administrasi penyelenggaraan tahapan awal pemilu.

“Kami mohon Bawaslu untuk bersurat ke KPU agar data yang kita lihat tadi tidak berubah agar jadi fakta untuk langkah berikutnya. Himbauan kami pada KPU pemilu itu harus jujur dan adil jadi perlakukan kami secara adil,” pungkasnya.

Sebelumnya KPU RI menyatakan Partai Idaman sebagai salah satu partai yang dinyatakan tidak lengkap dokumen persyaratannya sehingga tidak bisa dilakukan peneltian administrasi. Dari 27 partai politik yang mendaftar ke KPU, ada 13 partai yang dinilai tidak bisa dilakukan penelitian administrasi karena dokumen tidak lengkap.

Sementara itu, ada 14 parpol yang berkasnya dinyatakan lengkap oleh KPU, seperti Partai Perindo, PSI, PDIP, Partai Hanura, Nasdem, PAN, PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Demokrat dan PKB.

Selain partai nasional, ada beberapa partai lokal yang lolos kelengkapan berkas. Keempat partai tersebut meliputi partai lokal Aceh, yakni Partai Aceh, Partai Nangroe Aceh, Partai Daerah Aceh dan Partai Sira.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun
Sumatera Utara - Kamis, 23 November 2017 - 09:14 WIB

Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun

Perkembangan bank syariah di Sumatera Utara cukup menggembirakan. Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat pun mulai menerapkan perekonomian syariah dalam ...
PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:15 WIB

PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong percepatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) milik Pemkot Bekasi. Selain mengurai sampah, ...
Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:12 WIB

Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi diminta menggaungkan kembali sejarah dan budaya Bekasi ke tengah-tengah masyarakat. Aparatur pemerintah harus lebih peduli dengan keberadaan ...
PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:09 WIB

PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa Sumur Batu di Kecamatan Bantargebang ditergetkan rampung dan mulai dioperasikan pada akhir tahun ...
140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:16 WIB

140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi

Direktur Pengawasan Perbankan OJK KR5 Sumbagut Mulyanto mengatakan, hingga November 2017, ada 140 pengaduan yang diterima pihaknya. "Untuk jenis pengaduan ...
Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:11 WIB

Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KR 5 Sumbagut tetap melakukan pengawasan terhadap investasi yang tidak sesuai aturan dan merugikan orang lain.Untuk ...