Kamis, 22 Februari 2018 | 00.11 WIB
KiniNEWS>Regional>DKI Jakarta>Ditolak KPU, Rhoma Irama Mengadu ke Bawaslu

Ditolak KPU, Rhoma Irama Mengadu ke Bawaslu

Reporter : Ardiansyah | Senin, 23 Oktober 2017 - 20:40 WIB

IMG-7053

Rhoma Irama saat mendatangi kantor Bawaslu, Senin (23/10)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rhoma kesal, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak partainya untuk maju sebagai peserta Pemilu 2019.

Rhoma menilai pengisian data partai pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), yang menjadi syarat wajib dalam pendaftaran peserta Pemilu 2019, kerap bermasalah. Rhoma datang didampingi Sekjen Idaman, Ramdansyah sekit

“Kita tadi melapor tentang pelanggaran administratif, yang seharusnya kita mendaftar tetapi sudah diverifikasi ditolak. Yang kedua, sistem Sipol yang up and down yang sering hack (rusak) seperti itu, maka kami kesulitan untuk mengupload data kepada server KPU,” kata Rhoma di Bawaslu, Jl MH, Tahmrin, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Raja Dangdut itu, menganggap Sipol yang bermasalah itulah, menjadikan pendaftaran parpolnya tidak diterima sebagai peserta Pemilu. Dia juga mempertanyakan parpol lain yang pendaftarannya diterima, meski banyak tidak memenuhi syarat.

“Ya seperti contohnya tadi kita jelaskan di depan Bawaslu, di situ disampaikan seperti partai di Senayan, PKB, Hanura, Demokrat, serta parpol baru yakni, Garuda, PSI, Berkarya yang sama sekali tidak memenuhi syarat tapi mereka bisa diloloskan oleh KPU,” tandasnya.

Karena itu, partainya akan mengajukan gugatan ke Bawaslu. Pasalnya, ia menuding KPU telah melanggar administrasi penyelenggaraan tahapan awal pemilu.

“Kami mohon Bawaslu untuk bersurat ke KPU agar data yang kita lihat tadi tidak berubah agar jadi fakta untuk langkah berikutnya. Himbauan kami pada KPU pemilu itu harus jujur dan adil jadi perlakukan kami secara adil,” pungkasnya.

Sebelumnya KPU RI menyatakan Partai Idaman sebagai salah satu partai yang dinyatakan tidak lengkap dokumen persyaratannya sehingga tidak bisa dilakukan peneltian administrasi. Dari 27 partai politik yang mendaftar ke KPU, ada 13 partai yang dinilai tidak bisa dilakukan penelitian administrasi karena dokumen tidak lengkap.

Sementara itu, ada 14 parpol yang berkasnya dinyatakan lengkap oleh KPU, seperti Partai Perindo, PSI, PDIP, Partai Hanura, Nasdem, PAN, PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Demokrat dan PKB.

Selain partai nasional, ada beberapa partai lokal yang lolos kelengkapan berkas. Keempat partai tersebut meliputi partai lokal Aceh, yakni Partai Aceh, Partai Nangroe Aceh, Partai Daerah Aceh dan Partai Sira.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Personil TNI-Polri bersihkan material menutup lahar dingin Sinabung
Sumatera Utara - Rabu, 21 Februari 2018 - 21:37 WIB

Personil TNI-Polri bersihkan material menutup lahar dingin Sinabung

Ratusan personil gabungan TNI-Polri melaksanakan gotong royong membersihkan material berupa batu dan kayu yang menutup arus aliran lahar dingin gunung ...
Calon kepala daerah dilarang kampanye di pesantren
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 21:01 WIB

Calon kepala daerah dilarang kampanye di pesantren

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mengingatkan pasangan calon kepala daerah agar tidak berkampanye di pesantren. Larangan itu sesuai ...
Waspada! 3 Pabrik di Bekasi Belum Kantongi IPLC
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:11 WIB

Waspada! 3 Pabrik di Bekasi Belum Kantongi IPLC

Sedikitnya, ada tiga dari 14 pabrik yang berdiri di sepanjang bantaran Kali Bekasi belum mengantongi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).Bahkan, ...
Satpam Sekolah Jadi Pengedar Sabu, Berakhir Dipenjara
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 19:50 WIB

Satpam Sekolah Jadi Pengedar Sabu, Berakhir Dipenjara

Seorang Satpam sekolah berinisial AS (33) rupanya merangkap kariernya sebagai pengedar sabu. Selain pengedar, AS juga sebagai pemakai yang mana ...
75 Persen SMP Swasta Bekasi Ditargetkan Laksanakan UNBK
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:59 WIB

75 Persen SMP Swasta Bekasi Ditargetkan Laksanakan UNBK

Dinas Pendidikan Kota Bekasi menargetkan pada tahun 2018 ini, minimal 75 persen SMP Swasta di dan 100 persen SMP Negeri ...
5 SMP Negeri di Bekasi Tak Dapat Lakukan UNBK
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:40 WIB

5 SMP Negeri di Bekasi Tak Dapat Lakukan UNBK

Dinas Pendidikan Kota Bekasi menunda pengadaan komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi 5 SMP Negeri Kota Bekasi.Soalnya, ...