Monday, 16 July 2018 | 13.40 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Walhi Sumut Minta Pemerintah Berikan Wilayah Kelola Rakyat

Walhi Sumut Minta Pemerintah Berikan Wilayah Kelola Rakyat

Reporter : Nur Fatimah | Sunday, 15 October 2017 - 17:16 WIB

IMG-6891

Walhi Sumut melakukan Kampanye Keadilan Lingkungan. (KiniNews/Nur Fatimah)

Medan, kini.co.id – Perubahan iklim yang ekstrem tak lepas dari berkurangnya hutan di dunia.

Di Sumut sendiri  hanya tersisa  ± 3.055.795 hektar hutan, yang juga semakin berkurang akibat aktifitas korporasi.

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut, Roy Lumban Gaol menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan menipisnya hutan yakni beberapa Kabupaten mengusulkan revisi fungsi kawasan hutan, karena terdapat pemukiman, perladangan, fasilitas umum, fasilitas sosial, dll di dalam Kawasan Hutan.

Ia mengatakan perusakan lingkungan di daerah masih sering terjadi. Kerusakan hutan juga dipicu adanya area perladangan, perkampungan masyarkat masuk dalam konsesi pertambangan (Hilangnya Wilayah Kelola Rakyat).

Laju kerusakan hutan dan lingkungan disektor Pertambangan dan Perkebunan menjadi salah satu pemicu terhadap perubahan iklim, sedangkan disektor sosial, banyak kehilangan wilayah kelola rakyat sebagai penopang kehidupan di masyarakat yang berada diwilayah pertambangan dan perkebunan.

Terkait itu, Walhi juga menggelar Kampanye Keadilan Lingkungan yang digelar di sejumlah titik di Kota Medan, Sabtu (14/10/2017)

“Oleh karena itu, kami memandang bahwa kampanye keadilan iklim harus dinaikkan kembali baik di level daerah, nasional hingga global dengan  isu dan desakan yang terintegrasi dengan isu-isu atau kasus-kasus yang diadvokasi dan dikampanyekan oleh Walhi-Sumut,” katanya.

Ia menyebut kesimpulan dari kampanye keadilan iklim tersebut adalah:

1.     Korporasi sebagai Penjahat Iklim dan penyebab perubahan iklim

2.     Wilayah Kelola Rakyat (WKR) sebagai ekonomi alternatif yang berkelanjutan, sebagai ekonomi tanding terhadap model pembangunan saat ini

3.   WKR merupakan solusi riil dari rakyat dan cara rakyat menyelamatkan dan memproteksi wilayahnya dari ancaman perubahan iklim (adaptasi dan mitigasi iklim) yang seharusnya diakui oleh negara.

” Kita berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam pengurangan perubahan iklim, menegakkan keadilan iklim diseluruh sektor lewat regulasi dan peraturan lebih mengutamakan lingkungan hidup,” jelasnya lagi.

Selain itu, sambungnya, pemerintah harus berpihak pada rakyat, bukan pada pengusaha korporasi sebagai salah satu aktor perusak lingkungan hidup.

Pemerintah juga harus berkomitmen dalam penurunan emisi efek rumah kaca sebesar 29 %, salah satunya penyelamatan hutan yang tersisa da memberikan ruang kelola rakyat dalam pemanfaat hutan secara lestari dan berkelanjutan.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Jawa Barat - Thursday, 19 April 2018 - 20:56 WIB

Ridwan Kamil akan perjuangan status guru honor di Jawa Barat

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil berjanji akan memperjuangkan status guru honor di Jawa Barat. Sehingga, abdi ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 17:37 WIB

Tim verifikasi nasional lomba lingkungan bersih dan sehat sambangi Desa Aek Tapa

Tim verifikasi lapangan pelaksanaan terbaik tingkat nasional lomba lingkungan bersih dan sehat turun langsung ke lapangan ke Labuhanbatu Utara.Tim tersebut ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 17:11 WIB

Pemko Medan dan LKPP teken MOU pelaksanaan e-katalog daerah

Pemko Medan tandatangani MOU pelaksanaan e-katalog daerah dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Penandatanganan ini dilakukan langsung ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 05:52 WIB

Balas surat cinta siswa, Bupati Labura kunjungi sekolah

Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah, memberikan kejutan kepada siswa dan siswi SMP Negeri 3 Kualuh Hulu dengan mendatangi langsung sekolah ...
Sumatera Utara - Tuesday, 12 December 2017 - 10:56 WIB

Wabup Labura minta ASN tingkatkan disiplin  

Wakil Bupati Labuhanbatu Utara ((Labura), Dwi Prantara mengatakan Apartur Sipil paratur(ASN) dituntut untuk selalu meningkatkan kedisiplinan saat bekerja.Hal itu ...
DKI Jakarta - Tuesday, 12 December 2017 - 10:38 WIB

Banjir kembali kepung Jakarta, Anies: Saya bertanggungjawab

Hujan deras yang mengguyur hampir seluruh wilayah Ibukota pada Senin (11/12) siang kemarin mengakibatkan banjir di beberapa titik seperti kawasan ...
Place your ads here...