Selasa, 23 Oktober 2018 | 01.14 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Walhi Sumut Minta Pemerintah Berikan Wilayah Kelola Rakyat

Walhi Sumut Minta Pemerintah Berikan Wilayah Kelola Rakyat

Reporter : Nur Fatimah | Minggu, 15 Oktober 2017 - 17:16 WIB

IMG-6891

Walhi Sumut melakukan Kampanye Keadilan Lingkungan. (KiniNews/Nur Fatimah)

Medan, kini.co.id – Perubahan iklim yang ekstrem tak lepas dari berkurangnya hutan di dunia.

Di Sumut sendiri  hanya tersisa  ± 3.055.795 hektar hutan, yang juga semakin berkurang akibat aktifitas korporasi.

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut, Roy Lumban Gaol menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan menipisnya hutan yakni beberapa Kabupaten mengusulkan revisi fungsi kawasan hutan, karena terdapat pemukiman, perladangan, fasilitas umum, fasilitas sosial, dll di dalam Kawasan Hutan.

Ia mengatakan perusakan lingkungan di daerah masih sering terjadi. Kerusakan hutan juga dipicu adanya area perladangan, perkampungan masyarkat masuk dalam konsesi pertambangan (Hilangnya Wilayah Kelola Rakyat).

Laju kerusakan hutan dan lingkungan disektor Pertambangan dan Perkebunan menjadi salah satu pemicu terhadap perubahan iklim, sedangkan disektor sosial, banyak kehilangan wilayah kelola rakyat sebagai penopang kehidupan di masyarakat yang berada diwilayah pertambangan dan perkebunan.

Terkait itu, Walhi juga menggelar Kampanye Keadilan Lingkungan yang digelar di sejumlah titik di Kota Medan, Sabtu (14/10/2017)

“Oleh karena itu, kami memandang bahwa kampanye keadilan iklim harus dinaikkan kembali baik di level daerah, nasional hingga global dengan  isu dan desakan yang terintegrasi dengan isu-isu atau kasus-kasus yang diadvokasi dan dikampanyekan oleh Walhi-Sumut,” katanya.

Ia menyebut kesimpulan dari kampanye keadilan iklim tersebut adalah:

1.     Korporasi sebagai Penjahat Iklim dan penyebab perubahan iklim

2.     Wilayah Kelola Rakyat (WKR) sebagai ekonomi alternatif yang berkelanjutan, sebagai ekonomi tanding terhadap model pembangunan saat ini

3.   WKR merupakan solusi riil dari rakyat dan cara rakyat menyelamatkan dan memproteksi wilayahnya dari ancaman perubahan iklim (adaptasi dan mitigasi iklim) yang seharusnya diakui oleh negara.

” Kita berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam pengurangan perubahan iklim, menegakkan keadilan iklim diseluruh sektor lewat regulasi dan peraturan lebih mengutamakan lingkungan hidup,” jelasnya lagi.

Selain itu, sambungnya, pemerintah harus berpihak pada rakyat, bukan pada pengusaha korporasi sebagai salah satu aktor perusak lingkungan hidup.

Pemerintah juga harus berkomitmen dalam penurunan emisi efek rumah kaca sebesar 29 %, salah satunya penyelamatan hutan yang tersisa da memberikan ruang kelola rakyat dalam pemanfaat hutan secara lestari dan berkelanjutan.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Sumatera Utara - Senin, 22 Oktober 2018 - 15:40 WIB

Hal-hal yang Paling Dirindukan Alumni Pesantren Ketika Tak Lagi Mondok

Menjadi santri di pondok pesantren merupakan kebanggaan tersendiri bagi alumni-alumni ponpes yang tersebar di seluruh Sumatera Utara.Bagaimana tidak, meski belajar ...
Sumatera Utara - Senin, 22 Oktober 2018 - 15:33 WIB

Dahsyatnya Medsos Pengaruhi Pola Pikir Anak Muda Tentang Politik

Politik kini mendapat tempat sedikit lebih banyak di hati para kawula muda.Yang dulunya samasekali 'emang gua pikirin', kini banyak anak ...
Sumatera Utara - Senin, 22 Oktober 2018 - 11:57 WIB

Hari Santri, RMI NU Sumut: Segera Sahkan UU Pondok Pesantren

Bangsa Indonesia sedang memperingati Hari Santri Nasional 2018 pada hari ini Senin (22/10/2018).Hari Santri Nasional sendiri, disahkan oleh Presiden RI, ...
Lampung - Sabtu, 20 Oktober 2018 - 15:08 WIB

Anak Krakatau Erupsi, Terdeteksi Ada 63 Guncangan Gempa

Gunung anak Krakatau masih terus beraktivitas. Aktivitas gunung yang terletak di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung ini mengakibatkan ...
Sumatera Utara - Jumat, 19 Oktober 2018 - 16:38 WIB

Kapolda Sumut: Teroris Tanjung Balai Incar Vihara dan Markas Polisi

Kapolda Sumut, Irjen Agus Andrianto menyebut 2 teroris yang ditembak mati di Tanjung Balai adalah anggota jaringan teroris Syaiful, salahseorang ...
Kalimantan - Rabu, 17 Oktober 2018 - 13:30 WIB

Remas Payudara Lalu Kabur, Modus Pelecehan Seksual yang Resahkan Warga

Wanita rentan mengalami pelecehan seksual, apalagi yang harus pulang malam karena pekerjaannya.Modus pelecehan seksual pun semakin beragam.Baru-baru ini, di Pangkalan ...