Minggu, 19 November 2017 | 11.46 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Walhi Sumut Minta Pemerintah Berikan Wilayah Kelola Rakyat

Walhi Sumut Minta Pemerintah Berikan Wilayah Kelola Rakyat

Reporter : Nur Fatimah | Minggu, 15 Oktober 2017 - 17:16 WIB

IMG-6891

Walhi Sumut melakukan Kampanye Keadilan Lingkungan. (KiniNews/Nur Fatimah)

Medan, kini.co.id – Perubahan iklim yang ekstrem tak lepas dari berkurangnya hutan di dunia.

Di Sumut sendiri  hanya tersisa  ± 3.055.795 hektar hutan, yang juga semakin berkurang akibat aktifitas korporasi.

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut, Roy Lumban Gaol menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan menipisnya hutan yakni beberapa Kabupaten mengusulkan revisi fungsi kawasan hutan, karena terdapat pemukiman, perladangan, fasilitas umum, fasilitas sosial, dll di dalam Kawasan Hutan.

Ia mengatakan perusakan lingkungan di daerah masih sering terjadi. Kerusakan hutan juga dipicu adanya area perladangan, perkampungan masyarkat masuk dalam konsesi pertambangan (Hilangnya Wilayah Kelola Rakyat).

Laju kerusakan hutan dan lingkungan disektor Pertambangan dan Perkebunan menjadi salah satu pemicu terhadap perubahan iklim, sedangkan disektor sosial, banyak kehilangan wilayah kelola rakyat sebagai penopang kehidupan di masyarakat yang berada diwilayah pertambangan dan perkebunan.

Terkait itu, Walhi juga menggelar Kampanye Keadilan Lingkungan yang digelar di sejumlah titik di Kota Medan, Sabtu (14/10/2017)

“Oleh karena itu, kami memandang bahwa kampanye keadilan iklim harus dinaikkan kembali baik di level daerah, nasional hingga global dengan  isu dan desakan yang terintegrasi dengan isu-isu atau kasus-kasus yang diadvokasi dan dikampanyekan oleh Walhi-Sumut,” katanya.

Ia menyebut kesimpulan dari kampanye keadilan iklim tersebut adalah:

1.     Korporasi sebagai Penjahat Iklim dan penyebab perubahan iklim

2.     Wilayah Kelola Rakyat (WKR) sebagai ekonomi alternatif yang berkelanjutan, sebagai ekonomi tanding terhadap model pembangunan saat ini

3.   WKR merupakan solusi riil dari rakyat dan cara rakyat menyelamatkan dan memproteksi wilayahnya dari ancaman perubahan iklim (adaptasi dan mitigasi iklim) yang seharusnya diakui oleh negara.

” Kita berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam pengurangan perubahan iklim, menegakkan keadilan iklim diseluruh sektor lewat regulasi dan peraturan lebih mengutamakan lingkungan hidup,” jelasnya lagi.

Selain itu, sambungnya, pemerintah harus berpihak pada rakyat, bukan pada pengusaha korporasi sebagai salah satu aktor perusak lingkungan hidup.

Pemerintah juga harus berkomitmen dalam penurunan emisi efek rumah kaca sebesar 29 %, salah satunya penyelamatan hutan yang tersisa da memberikan ruang kelola rakyat dalam pemanfaat hutan secara lestari dan berkelanjutan.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Rukun Jurnalis Bekasi Adakan Diskusi, Ini yang Dibahas
Jawa Barat - Sabtu, 18 November 2017 - 21:32 WIB

Rukun Jurnalis Bekasi Adakan Diskusi, Ini yang Dibahas

Pembangunan Kota Bekasi yang sangat pesat dalam 20 tahun terakhir, khususnya dari sisi pembangunan fisik harus ditunjang dengan pembangunan sumber ...
Edy Rahmayadi diusung Gerindra jadi Cagub di Sumut
- Sabtu, 18 November 2017 - 19:56 WIB

Edy Rahmayadi diusung Gerindra jadi Cagub di Sumut

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) resmi mengusung Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur Sumatera Utara dalam ...
Hingga tiga bulan kedepan, Pemprov DKI siaga bencana
DKI Jakarta - Sabtu, 18 November 2017 - 19:38 WIB

Hingga tiga bulan kedepan, Pemprov DKI siaga bencana

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana di Ibu Kota Jakarta, khususnya bencana banjir pada musim penghujan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ...
Bahasa Lokal Sebagai Perekat Keberagaman Etnik
Sumatera Utara - Sabtu, 18 November 2017 - 15:03 WIB

Bahasa Lokal Sebagai Perekat Keberagaman Etnik

Mendukung upaya pemerintah dalam menggalakan kajian terhadap bahasa-bahasa lokal yang ada di Indonesia, Program Studi (Prodi) Magister Linguistik (PMSL) Fakultas ...
Tahun Depan, Pembangunan Persulukan Sibio-bio Dilanjutkan
Sumatera Utara - Sabtu, 18 November 2017 - 14:37 WIB

Tahun Depan, Pembangunan Persulukan Sibio-bio Dilanjutkan

Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) H. Kharuddin Syah, SE bersama Camat Aek Natas Drs. Adlin Sinaga, M.Si mengunjungi jamaah persulukan di ...
Ketika Jokowi minta peserta Munas KAHMI beri  applause untuk Anies Baswedan
Sumatera Utara - Sabtu, 18 November 2017 - 11:50 WIB

Ketika Jokowi minta peserta Munas KAHMI beri applause untuk Anies Baswedan

Presiden Jokowi meminta Alumni Himpunan Mahasiswa Islam memberikan applause untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menghadiri Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa ...