Sabtu, 21 Oktober 2017 | 02.28 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Wah… 7000 TKK di Kota Bekasi Dapat Jaminan Keselamatan Kerja

Wah… 7000 TKK di Kota Bekasi Dapat Jaminan Keselamatan Kerja

Reporter : Ardiansyah | Senin, 9 Oktober 2017 - 21:25 WIB

IMG-6782

Bekasi, kini.co.id – Sekitar 7.000 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mendapat jaminan perlindungan kecelakaan kerja lewat program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Pegawai TKK punya risiko sama besarnya dengan pekerja berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bedanya PNS sudah terjamin oleh negara, padahal pengabdian PNS dan TKK kan juga sama-sama abdi negara,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Senin (9/10/2017).

Ia menejelaskan jika para TKK akan dimasukan ke dalam dua program jaminan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

Dua program tersebut akan dipotong langsung sebesar 0,24 persen hingga 0,3 persen dari upah yang akan diterima TKK.

Namun untuk Jaminan Hari Tua (JHT), kata dia, para TKK akan didaftarkan di tahun 2018 mendatang menggunakan subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 5,7 persen.

“Untuk pembiayaan JHT masih kita hitung, namun pastinya di tahun depan,” katanya.

Ia mengakui, pendaftaran TKK pada Ketenagakerjaan memang sedikit terlambat. Seharusnya, kata dia, ketika pegawai resmi mendapat surat keputusan menjadi pegawai kontrak, mereka sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu, pihaknya tengah membenahi sistem administrasi, sehingga kasus serupa tidak terulang lagi. Di samping itu, proses administrasi perlindungan dari kecelakaan kerja mereka kini tengah berjalan.

Dia menargetkan, tahun 2018 mendatang seluruh TKK sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan tersebut bisa dimanfaatkan ketika mereka memasuki masa pensiun atau tidak produktif di hari tua.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Bekasi, Mariansah mengatakan, jika Kota Bekasi menjadi daerah pertama yang peduli akan nasib TKK

“Kami mengapresiasi upaya Kota Bekasi yang ingin menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terutama untuk para TKK di lingkungan pemerintahan setempat,” katanya.

Mariansah mengungkapkan, sebetulnya penyelenggara negara memang tidak diwajibkan memberi bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai kontrak.

“Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja,” jelas Mariansah.

Namun, kata dia, sikap Kota Bekasi justru terbalik. Daerah yang berada di sisi timur DKI Jakarta ini, mendaftarkan pegawai kontraknya untuk mendapatkan jaminan ketika tidak lagi mengabdi pada negara atau ketika pensiun.

“Kita mengimbau kepada pemerintah daerah yang lain untuk mengikuti seperti halnya Kota Bekasi. Karena para pegawai juga memiliki keluarga, anak atau tanggungan lain. Apalagi kalau mereka mengalami kecelakaan kerja, tandasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Aiptu Martua Sigalingging kalah duel dengan dua terduga teroris
Sumatera Utara - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 01:09 WIB

Aiptu Martua Sigalingging kalah duel dengan dua terduga teroris

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menggelar rekonstruksi aksi teror penyerangan Pos Jaga Pintu 3 Mapolda, Jumat (20/10).Reka ulang yang ...
Tolong! Warga Bekasi Ini Ditahan RS Fatmawati
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 23:17 WIB

Tolong! Warga Bekasi Ini Ditahan RS Fatmawati

Sungguh ironis nasib yang dialami Warga Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Firiani. Ia bersama anaknya yang baru saja lahir tidak ...
Mahasiswa FIB USU Korban Pengeroyokan Satpam Masih Kritis
Sumatera Utara - Jumat, 20 Oktober 2017 - 22:31 WIB

Mahasiswa FIB USU Korban Pengeroyokan Satpam Masih Kritis

Setelah sempat terkenal brutal mengeroyok wartawan, kini oknum Satpam USU diduga kembali terlibat dalam tindak kekerasan.Seorang mahasiswa bernama Imanuel Silaban ...
Kapolda bersama Gubsu komitmen awasi penggunaan dana desa
Sumatera Utara - Jumat, 20 Oktober 2017 - 19:59 WIB

Kapolda bersama Gubsu komitmen awasi penggunaan dana desa

Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw bersama Gubsu Tengku Erry Nuradi menyatakan komitmennya bersama untuk mengawasi penggunaan dana desa yang ...
Hindari Konflik, Polisi dan TNI Senam Bareng
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 18:42 WIB

Hindari Konflik, Polisi dan TNI Senam Bareng

Anggota Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota dan Kodim 0507 BKS Bekasi, Jumat (20/10/2017), menggelar olah raga bersama. Kegiatan dilaksanakan di ...
Sah! APBD Perubahan Kota Bekasi Rp 5,7 Triliun
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 17:21 WIB

Sah! APBD Perubahan Kota Bekasi Rp 5,7 Triliun

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017 Kota Bekasi resmi diketuk dalam rapat paripurna.Dalam rapat tersebut DPRD Kota ...