Sabtu, 21 Oktober 2017 | 02.47 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Timur>Pelaku Pembunuhan Sadis di Pasuruan Harus Diganjar dengan Pasal Berlapis

Pelaku Pembunuhan Sadis di Pasuruan Harus Diganjar dengan Pasal Berlapis

Kamis, 28 September 2017 - 09:05 WIB

IMG-6698

Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), Arist Merdeka Sirait. (kininews/nur fatimah)

Pasuruan, kini.co.id – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) meminta penegak hukum menerapkan hukuman berdasarkan UU Perlindungan Anak kepada pelaku pembunuhan sadis di Pasuruan Jawa Timur.

Sebab, pelaku telah membunuh dan memperkosa seorang gadis yang masih berumur 16 tahun.

“Pelaku sadis hingga menghilangkan secara paksa hak hidup korban EPN (16) dapat diancam hukuman 20 tahun, seumur hidup bahkan hukuman mati serta terancam hukuman tambahan Kebiri (Kastrasi) melalui suntik kimia,” kata Ketua Umum Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait melalui keterangan tertulisnya yang diterima Kini.co.id, (28/9/2017).

Hal itu sesuai ketentuan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penerapan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 01 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, kata Arist, mengingat perbuatan tersangkah sudah tergolong sadis, keji dan biadab, tersangka MMH juga dapat dikenakan ancaman ketentuan pasal 82 ayat 1, 3 dan 4 UU RI No. 35 Tahun 2014 junto UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Arist menambahkan, untuk memberikan dukungan dan penguatan kepada keluarga korban, Komnas Perlindungan Anak selaku lembaga pelaksana tugas dan fungsi keorganisasian dari Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pusat mendorong dan memberikan dukungan secara penuh sekaligus menugaskan LPA Pasuruan untuk melakukan pendampingan hukum dan pemulihan (recovery) psikologis kepada keluarga korban.

Untuk mendampingi keluarga korban menghadapi peristiwa biadab ini penegakan dan kepastian hukum bagi keluarga korban, Dewan Komisioner Komnas Perlindungan Anak meminta sekaligus menugaskan LPA Pasuruan untuk segera mengupayakan langkah2 pendampingan dan advokasi hukum bekerjasama dengan Polres Pasuruan dan para pegiat dan pemangku kepentingan (stake holders) Perlindungan di Pasuruan agar Polres Pasuruan tidak ragu menerapkan UU RI No. 17 Tahun 2016 junto ketentuan padal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 dan UU RI No. 35 Tahun 1999 tentang HAM.

“Oleh sebab itu, untuk menghentikan kasus pelanggaran terhadap anak dan memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarga korban diperlukan proses hukum yang cepat dan tidak berteletele dan kepastian penegakan hukum,” tambahnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Aiptu Martua Sigalingging kalah duel dengan dua terduga teroris
Sumatera Utara - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 01:09 WIB

Aiptu Martua Sigalingging kalah duel dengan dua terduga teroris

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menggelar rekonstruksi aksi teror penyerangan Pos Jaga Pintu 3 Mapolda, Jumat (20/10).Reka ulang yang ...
Tolong! Warga Bekasi Ini Ditahan RS Fatmawati
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 23:17 WIB

Tolong! Warga Bekasi Ini Ditahan RS Fatmawati

Sungguh ironis nasib yang dialami Warga Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Firiani. Ia bersama anaknya yang baru saja lahir tidak ...
Mahasiswa FIB USU Korban Pengeroyokan Satpam Masih Kritis
Sumatera Utara - Jumat, 20 Oktober 2017 - 22:31 WIB

Mahasiswa FIB USU Korban Pengeroyokan Satpam Masih Kritis

Setelah sempat terkenal brutal mengeroyok wartawan, kini oknum Satpam USU diduga kembali terlibat dalam tindak kekerasan.Seorang mahasiswa bernama Imanuel Silaban ...
Kapolda bersama Gubsu komitmen awasi penggunaan dana desa
Sumatera Utara - Jumat, 20 Oktober 2017 - 19:59 WIB

Kapolda bersama Gubsu komitmen awasi penggunaan dana desa

Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw bersama Gubsu Tengku Erry Nuradi menyatakan komitmennya bersama untuk mengawasi penggunaan dana desa yang ...
Hindari Konflik, Polisi dan TNI Senam Bareng
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 18:42 WIB

Hindari Konflik, Polisi dan TNI Senam Bareng

Anggota Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota dan Kodim 0507 BKS Bekasi, Jumat (20/10/2017), menggelar olah raga bersama. Kegiatan dilaksanakan di ...
Sah! APBD Perubahan Kota Bekasi Rp 5,7 Triliun
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 17:21 WIB

Sah! APBD Perubahan Kota Bekasi Rp 5,7 Triliun

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017 Kota Bekasi resmi diketuk dalam rapat paripurna.Dalam rapat tersebut DPRD Kota ...