Tuesday, 17 July 2018 | 02.58 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Harry Nugroho resmi jabat Plt Bupati Batubara

Harry Nugroho resmi jabat Plt Bupati Batubara

Saturday, 16 September 2017 - 00:16 WIB

IMG-6617

Mendagri Tjahjo Kumolo dan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi saat menyerahkan SK Plt Bupati Batubara kepada RM Harry Nugroho, Jumat (15/9) di Aula Martabe kantor Gubsu. KiniNews/HA Nasution.

MEDAN, kini.co.id – Wakil Bupati Batubara, RM Harry Nugroho resmi ditetapkan sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Bupati Batubara, hal itu menyusul adanya penangkapan terhadap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen oleh KPK yang terseret kasus suap sejumlah proyek.

Penetapan Harry sesuai SK Mendagri bernomor 132.12/4.236/SJ, tanggal 14 September 2017 yang diserahkan langsung Mendagri Tjahyo Kumolo kepada Gubsu Tengku Erry Nuradi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, selanjutnya Gubsu Tengku Erry Nuradi menyerahkan SK tersebut kepada RM Harry Nugroho.

“Penetapan/penunjukkan Wakil Bupati menjadi Pelaksana Bupati Batubara sesuai ketentuan,” ujar Gubernur Sumut HT Erry Nuradi pada acara pengarahan dari Mendagri kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dan kota Medan, pimpinan dan anggota DPRD Sumut dan kota Medan serta Camat dan Lurah se kota Medan, di Aula Martabe kantor Gubsu, Jumat (15/9).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo yang mengingatkan kepada Plt Bupati Batubara, Harry Nugroho untuk melaksanakan tugas dengan baik, memenuhi janji kepada masyarakat serta membangun komunikasi dengan Gubsu, Forkopimda dan DPRD kabupaten Batubara.

“Kita ingatkan kepada plt kalau mau maju lagi pada Pilkada 2018, maka jangan sampai menggunakan APBD,” ujar Tjahyo.

Menyikapi kasus OTT yang dilakukan kepada Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen, Mendagri mengatakan selama ini seluruh pengawasan dan aturan serta arahan mulai dari saber pungli, hingga mengingatkan area rawan korupsi dan lainnya sudah dilakukan.

“Artinya kalau sampai ada OTT itu kembali kepada orangnya,” tegas Tjahyo.

Dikatakan Tjahyo, setiap pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim, Kejaksaan maupun KPK diluar OTT biasanya memang berkoordinasi dengan dirinya.

“Kalau pemeriksaan diluar OTT itu memang mengajukan izin ke saya. Tapi kalau OTT kan gak mungkin mengajukan izin. Kalau KPK biasanya menyurati saya yang bersangkutan harus disiapkan gantinya. Kalau Bareskrim meminta izin dipanggil untuk diperiksa. Tapi kalau OTT KPK berhak melakukan tanpa izin karena pasti sudah cukup memiliki alat bukti,” terang Tjahyo.

Dalam kesempatan itu, Tjahyo juga mengapresiasi OTT yang telah dilakukan KPK, sebab diyakininya OTT itu dilakukan berdasarkan data rekaman, sadapan dan OTT dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) KPK.

Kedepan, lanjut dia diharapkan jangan ada lagi kepala daerah yang tertangkap OTT karena korupsi, oleh karenanya pihaknya mendorong agar kepala daerah memahami area rawan korupsi.

“Kita juga mendorong KPK agar lebih progresif revolusioner, kepolisian dan kejaksaan juga progresif revolusioner. Untuk perbaikan terus akan kita lakukan. Seperti kepala daerah setiap menang pilkada langsung kami undang ke Jakarta kita buat diklat termasuk istrinya untuk memahami regulasi yang menyangkut area rawan korupsi,” paparnya sembari mengatakan kalau dengan begitu tetap saja terjadi OTT maka hal itu tergantung kembali kepada mentalitas orangnya.

Sementara itu, Plt Bupati Batubara, RM Harry Nugroho mengatakan, dirinya siap untuk melanjutkan roda pemerintahan di kabupaten Batubara.

“Prinsipnya saya akan melanjutkan. Untuk saat ini banyak hal yang masih harus saya pelajari dulu, baru kemudian saya akan melakukan sesuatu yang saya rasa benar dan sesuai aturan,” ujar Harry sembari mengatakan dirinya juga mengimbau kepada seluruh SKPD di jajaran kabupaten Batubara untuk bekerja sebagaimana mestinya dan tetap berpedoman pada aturan dan hukum.

Seperti diketahui, OK Arya Zulkarnaen bersama lima orang lainnya ditangkap KPK Rabu sekitar pukul 14.30 WIB, di Rumah Dinas Bupati yang berlokasi di Itam Hulu, Kecamatan Lima Puluh. OK Arya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur di daerah itu dengan nilai Rp45 miliar.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Jawa Barat - Thursday, 19 April 2018 - 20:56 WIB

Ridwan Kamil akan perjuangan status guru honor di Jawa Barat

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil berjanji akan memperjuangkan status guru honor di Jawa Barat. Sehingga, abdi ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 17:37 WIB

Tim verifikasi nasional lomba lingkungan bersih dan sehat sambangi Desa Aek Tapa

Tim verifikasi lapangan pelaksanaan terbaik tingkat nasional lomba lingkungan bersih dan sehat turun langsung ke lapangan ke Labuhanbatu Utara.Tim tersebut ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 17:11 WIB

Pemko Medan dan LKPP teken MOU pelaksanaan e-katalog daerah

Pemko Medan tandatangani MOU pelaksanaan e-katalog daerah dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Penandatanganan ini dilakukan langsung ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 05:52 WIB

Balas surat cinta siswa, Bupati Labura kunjungi sekolah

Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah, memberikan kejutan kepada siswa dan siswi SMP Negeri 3 Kualuh Hulu dengan mendatangi langsung sekolah ...
Sumatera Utara - Tuesday, 12 December 2017 - 10:56 WIB

Wabup Labura minta ASN tingkatkan disiplin  

Wakil Bupati Labuhanbatu Utara ((Labura), Dwi Prantara mengatakan Apartur Sipil paratur(ASN) dituntut untuk selalu meningkatkan kedisiplinan saat bekerja.Hal itu ...
DKI Jakarta - Tuesday, 12 December 2017 - 10:38 WIB

Banjir kembali kepung Jakarta, Anies: Saya bertanggungjawab

Hujan deras yang mengguyur hampir seluruh wilayah Ibukota pada Senin (11/12) siang kemarin mengakibatkan banjir di beberapa titik seperti kawasan ...
Place your ads here...