Kamis, 23 November 2017 | 14.22 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Harry Nugroho resmi jabat Plt Bupati Batubara

Harry Nugroho resmi jabat Plt Bupati Batubara

Sabtu, 16 September 2017 - 00:16 WIB

IMG-6617

Mendagri Tjahjo Kumolo dan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi saat menyerahkan SK Plt Bupati Batubara kepada RM Harry Nugroho, Jumat (15/9) di Aula Martabe kantor Gubsu. KiniNews/HA Nasution.

MEDAN, kini.co.id – Wakil Bupati Batubara, RM Harry Nugroho resmi ditetapkan sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Bupati Batubara, hal itu menyusul adanya penangkapan terhadap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen oleh KPK yang terseret kasus suap sejumlah proyek.

Penetapan Harry sesuai SK Mendagri bernomor 132.12/4.236/SJ, tanggal 14 September 2017 yang diserahkan langsung Mendagri Tjahyo Kumolo kepada Gubsu Tengku Erry Nuradi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, selanjutnya Gubsu Tengku Erry Nuradi menyerahkan SK tersebut kepada RM Harry Nugroho.

“Penetapan/penunjukkan Wakil Bupati menjadi Pelaksana Bupati Batubara sesuai ketentuan,” ujar Gubernur Sumut HT Erry Nuradi pada acara pengarahan dari Mendagri kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dan kota Medan, pimpinan dan anggota DPRD Sumut dan kota Medan serta Camat dan Lurah se kota Medan, di Aula Martabe kantor Gubsu, Jumat (15/9).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo yang mengingatkan kepada Plt Bupati Batubara, Harry Nugroho untuk melaksanakan tugas dengan baik, memenuhi janji kepada masyarakat serta membangun komunikasi dengan Gubsu, Forkopimda dan DPRD kabupaten Batubara.

“Kita ingatkan kepada plt kalau mau maju lagi pada Pilkada 2018, maka jangan sampai menggunakan APBD,” ujar Tjahyo.

Menyikapi kasus OTT yang dilakukan kepada Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen, Mendagri mengatakan selama ini seluruh pengawasan dan aturan serta arahan mulai dari saber pungli, hingga mengingatkan area rawan korupsi dan lainnya sudah dilakukan.

“Artinya kalau sampai ada OTT itu kembali kepada orangnya,” tegas Tjahyo.

Dikatakan Tjahyo, setiap pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim, Kejaksaan maupun KPK diluar OTT biasanya memang berkoordinasi dengan dirinya.

“Kalau pemeriksaan diluar OTT itu memang mengajukan izin ke saya. Tapi kalau OTT kan gak mungkin mengajukan izin. Kalau KPK biasanya menyurati saya yang bersangkutan harus disiapkan gantinya. Kalau Bareskrim meminta izin dipanggil untuk diperiksa. Tapi kalau OTT KPK berhak melakukan tanpa izin karena pasti sudah cukup memiliki alat bukti,” terang Tjahyo.

Dalam kesempatan itu, Tjahyo juga mengapresiasi OTT yang telah dilakukan KPK, sebab diyakininya OTT itu dilakukan berdasarkan data rekaman, sadapan dan OTT dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) KPK.

Kedepan, lanjut dia diharapkan jangan ada lagi kepala daerah yang tertangkap OTT karena korupsi, oleh karenanya pihaknya mendorong agar kepala daerah memahami area rawan korupsi.

“Kita juga mendorong KPK agar lebih progresif revolusioner, kepolisian dan kejaksaan juga progresif revolusioner. Untuk perbaikan terus akan kita lakukan. Seperti kepala daerah setiap menang pilkada langsung kami undang ke Jakarta kita buat diklat termasuk istrinya untuk memahami regulasi yang menyangkut area rawan korupsi,” paparnya sembari mengatakan kalau dengan begitu tetap saja terjadi OTT maka hal itu tergantung kembali kepada mentalitas orangnya.

Sementara itu, Plt Bupati Batubara, RM Harry Nugroho mengatakan, dirinya siap untuk melanjutkan roda pemerintahan di kabupaten Batubara.

“Prinsipnya saya akan melanjutkan. Untuk saat ini banyak hal yang masih harus saya pelajari dulu, baru kemudian saya akan melakukan sesuatu yang saya rasa benar dan sesuai aturan,” ujar Harry sembari mengatakan dirinya juga mengimbau kepada seluruh SKPD di jajaran kabupaten Batubara untuk bekerja sebagaimana mestinya dan tetap berpedoman pada aturan dan hukum.

Seperti diketahui, OK Arya Zulkarnaen bersama lima orang lainnya ditangkap KPK Rabu sekitar pukul 14.30 WIB, di Rumah Dinas Bupati yang berlokasi di Itam Hulu, Kecamatan Lima Puluh. OK Arya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur di daerah itu dengan nilai Rp45 miliar.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun
Sumatera Utara - Kamis, 23 November 2017 - 09:14 WIB

Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun

Perkembangan bank syariah di Sumatera Utara cukup menggembirakan. Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat pun mulai menerapkan perekonomian syariah dalam ...
PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:15 WIB

PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong percepatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) milik Pemkot Bekasi. Selain mengurai sampah, ...
Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:12 WIB

Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi diminta menggaungkan kembali sejarah dan budaya Bekasi ke tengah-tengah masyarakat. Aparatur pemerintah harus lebih peduli dengan keberadaan ...
PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:09 WIB

PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa Sumur Batu di Kecamatan Bantargebang ditergetkan rampung dan mulai dioperasikan pada akhir tahun ...
140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:16 WIB

140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi

Direktur Pengawasan Perbankan OJK KR5 Sumbagut Mulyanto mengatakan, hingga November 2017, ada 140 pengaduan yang diterima pihaknya. "Untuk jenis pengaduan ...
Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:11 WIB

Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KR 5 Sumbagut tetap melakukan pengawasan terhadap investasi yang tidak sesuai aturan dan merugikan orang lain.Untuk ...