Rabu, 20 September 2017 | 00.09 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Harry Nugroho resmi jabat Plt Bupati Batubara

Harry Nugroho resmi jabat Plt Bupati Batubara

Sabtu, 16 September 2017 - 00:16 WIB

IMG-6617

Mendagri Tjahjo Kumolo dan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi saat menyerahkan SK Plt Bupati Batubara kepada RM Harry Nugroho, Jumat (15/9) di Aula Martabe kantor Gubsu. KiniNews/HA Nasution.

MEDAN, kini.co.id – Wakil Bupati Batubara, RM Harry Nugroho resmi ditetapkan sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt) Bupati Batubara, hal itu menyusul adanya penangkapan terhadap Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen oleh KPK yang terseret kasus suap sejumlah proyek.

Penetapan Harry sesuai SK Mendagri bernomor 132.12/4.236/SJ, tanggal 14 September 2017 yang diserahkan langsung Mendagri Tjahyo Kumolo kepada Gubsu Tengku Erry Nuradi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, selanjutnya Gubsu Tengku Erry Nuradi menyerahkan SK tersebut kepada RM Harry Nugroho.

“Penetapan/penunjukkan Wakil Bupati menjadi Pelaksana Bupati Batubara sesuai ketentuan,” ujar Gubernur Sumut HT Erry Nuradi pada acara pengarahan dari Mendagri kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dan kota Medan, pimpinan dan anggota DPRD Sumut dan kota Medan serta Camat dan Lurah se kota Medan, di Aula Martabe kantor Gubsu, Jumat (15/9).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo yang mengingatkan kepada Plt Bupati Batubara, Harry Nugroho untuk melaksanakan tugas dengan baik, memenuhi janji kepada masyarakat serta membangun komunikasi dengan Gubsu, Forkopimda dan DPRD kabupaten Batubara.

“Kita ingatkan kepada plt kalau mau maju lagi pada Pilkada 2018, maka jangan sampai menggunakan APBD,” ujar Tjahyo.

Menyikapi kasus OTT yang dilakukan kepada Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen, Mendagri mengatakan selama ini seluruh pengawasan dan aturan serta arahan mulai dari saber pungli, hingga mengingatkan area rawan korupsi dan lainnya sudah dilakukan.

“Artinya kalau sampai ada OTT itu kembali kepada orangnya,” tegas Tjahyo.

Dikatakan Tjahyo, setiap pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim, Kejaksaan maupun KPK diluar OTT biasanya memang berkoordinasi dengan dirinya.

“Kalau pemeriksaan diluar OTT itu memang mengajukan izin ke saya. Tapi kalau OTT kan gak mungkin mengajukan izin. Kalau KPK biasanya menyurati saya yang bersangkutan harus disiapkan gantinya. Kalau Bareskrim meminta izin dipanggil untuk diperiksa. Tapi kalau OTT KPK berhak melakukan tanpa izin karena pasti sudah cukup memiliki alat bukti,” terang Tjahyo.

Dalam kesempatan itu, Tjahyo juga mengapresiasi OTT yang telah dilakukan KPK, sebab diyakininya OTT itu dilakukan berdasarkan data rekaman, sadapan dan OTT dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) KPK.

Kedepan, lanjut dia diharapkan jangan ada lagi kepala daerah yang tertangkap OTT karena korupsi, oleh karenanya pihaknya mendorong agar kepala daerah memahami area rawan korupsi.

“Kita juga mendorong KPK agar lebih progresif revolusioner, kepolisian dan kejaksaan juga progresif revolusioner. Untuk perbaikan terus akan kita lakukan. Seperti kepala daerah setiap menang pilkada langsung kami undang ke Jakarta kita buat diklat termasuk istrinya untuk memahami regulasi yang menyangkut area rawan korupsi,” paparnya sembari mengatakan kalau dengan begitu tetap saja terjadi OTT maka hal itu tergantung kembali kepada mentalitas orangnya.

Sementara itu, Plt Bupati Batubara, RM Harry Nugroho mengatakan, dirinya siap untuk melanjutkan roda pemerintahan di kabupaten Batubara.

“Prinsipnya saya akan melanjutkan. Untuk saat ini banyak hal yang masih harus saya pelajari dulu, baru kemudian saya akan melakukan sesuatu yang saya rasa benar dan sesuai aturan,” ujar Harry sembari mengatakan dirinya juga mengimbau kepada seluruh SKPD di jajaran kabupaten Batubara untuk bekerja sebagaimana mestinya dan tetap berpedoman pada aturan dan hukum.

Seperti diketahui, OK Arya Zulkarnaen bersama lima orang lainnya ditangkap KPK Rabu sekitar pukul 14.30 WIB, di Rumah Dinas Bupati yang berlokasi di Itam Hulu, Kecamatan Lima Puluh. OK Arya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur di daerah itu dengan nilai Rp45 miliar.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Diguyur hujan, peserta jalan sehat Haornas Labura tetap antusias
Sumatera Utara - Selasa, 19 September 2017 - 19:00 WIB

Diguyur hujan, peserta jalan sehat Haornas Labura tetap antusias

Antusias peserta dalam mengikuti gerak jalan santai memperingati Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) tak bisa terbendung walaupun hujan mengguyur deras mereka ...
Tengku Erry dicoret, PAN usulkan Eddy dan JR Saragih sebagai balongub Sumut
Sumatera Utara - Selasa, 19 September 2017 - 18:41 WIB

Tengku Erry dicoret, PAN usulkan Eddy dan JR Saragih sebagai balongub Sumut

Nama Tengku Erry Nuradi dicoret sebagai bakal calon gubernur pada Pilgub Sumut 2018 mendatang oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera ...
Densus 88 geledah rumah terduga teroris IM di Majalengka
Jawa Barat - Selasa, 19 September 2017 - 18:21 WIB

Densus 88 geledah rumah terduga teroris IM di Majalengka

Tim gabungan Densus 88 Mabes Polri, Tim Specialis Respon Tystim (SRT) Polres Cirebn Kota, tim Polres Majalengka melakukan penggeledahan terhadap ...
Incar polisi, terduga teroris Cirebon satu jaringan dengan pelaku Bom Thamrin
Jawa Barat - Selasa, 19 September 2017 - 17:44 WIB

Incar polisi, terduga teroris Cirebon satu jaringan dengan pelaku Bom Thamrin

Terduga teroris IM (31) yang ditangkap sesaat sebelum kedatangan Presiden Jokowi dalam acara Festival Keraton Nusantara XI 2017 di Kota ...
Densus 88 amankan terduga teroris jaringan Aman Abdurrahman di Cirebon
Jawa Barat - Senin, 18 September 2017 - 20:31 WIB

Densus 88 amankan terduga teroris jaringan Aman Abdurrahman di Cirebon

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap IM (33), warga Blok Juma'ah RT 002/012 Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, ...
Tim saber pungli ciduk PNS kabupaten Bekasi
Jawa Barat - Senin, 18 September 2017 - 19:22 WIB

Tim saber pungli ciduk PNS kabupaten Bekasi

Salah seorang staff pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) ...