Kamis, 23 November 2017 | 14.25 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Tunjangan DPRD dan Gaji Pegawai Bengkak di APBD-P 2017

Tunjangan DPRD dan Gaji Pegawai Bengkak di APBD-P 2017

Reporter : Nur Fatimah | Selasa, 12 September 2017 - 00:19 WIB

IMG-6565

Wagubsu Nurhajizah Marpaung menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2017 pada rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin (11/9). KiniNews/HA Nasution.

MEDAN, kini.co.id – Pos belanja daerah dalam nota keuangan rancangan APBD-Perubahan 2017 Provinsi Sumatera Utara membengkak dari Rp12,3 triliun menjadi Rp13,4 triliun.

Sayangnya, hal itu tidak diikuti naiknya pos pendapatan daerah hingga menimbulkan defisit Rp1,08 triliun dalam APBD Perubahan.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung mengungkapkan, kenaikan paling besar terjadi pada komponen belanja langsung yang mencapai Rp4,9 triliun, naik Rp550,9 miliar dari APBD murni Rp4,3 triliun.

Sementara komponen belanja tidak langsung mengalami penurunan Rp163,2 miliar dari Rp8,6 triliun menjadi Rp8,4 triliun akibat pos belanja hibah sebesar Rp471,4 miliar untuk keperluan dana BOS SMA/SMK yang dialihkan ke belanja langsung.

Membengkaknya pos belanja juga pada belanja pegawai sebesar Rp316 miliar untuk penyesuaian tunjangan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tunjangan DPRD sekitar Rp40 miliar, sebagai implementasi peraturan pemerintah nomor 18/2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Menurut Nurhaziah untuk menutup defisit anggaran tersebut, rencananya akan ditutupi dari penerimaan pembiyaan yakni sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang semula dianggarkan Rp942 miliar, mengalami pertambahan sebesar Rp225 miliar (23,91 persen) menjadi Rp1,67 triliun.

“Jumlah ini berdasarkan Perda omor 3/2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, yang sebelumnya telah diaudit oleh BPK,” kata Nurhajizah saat menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2017 pada rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin (11/9).

Nurhajizah berharap masukan konstruktif dari dewan yang terhormat dalam pembahasan Perubahan APBD 2017 dengan mempedomani peraturan perundangan dan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai informasi, pendapatan daerah dalam PAPBD 2017 diasumsikan naik Rp162 Miliar, dari Rp12,17 triliun (APBD 2017) menjadi Rp12,33 triliun pada APBD-P 2017 atau naik sekitar 1,34 persen. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun
Sumatera Utara - Kamis, 23 November 2017 - 09:14 WIB

Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun

Perkembangan bank syariah di Sumatera Utara cukup menggembirakan. Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat pun mulai menerapkan perekonomian syariah dalam ...
PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:15 WIB

PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong percepatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) milik Pemkot Bekasi. Selain mengurai sampah, ...
Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:12 WIB

Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi diminta menggaungkan kembali sejarah dan budaya Bekasi ke tengah-tengah masyarakat. Aparatur pemerintah harus lebih peduli dengan keberadaan ...
PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:09 WIB

PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa Sumur Batu di Kecamatan Bantargebang ditergetkan rampung dan mulai dioperasikan pada akhir tahun ...
140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:16 WIB

140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi

Direktur Pengawasan Perbankan OJK KR5 Sumbagut Mulyanto mengatakan, hingga November 2017, ada 140 pengaduan yang diterima pihaknya. "Untuk jenis pengaduan ...
Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:11 WIB

Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KR 5 Sumbagut tetap melakukan pengawasan terhadap investasi yang tidak sesuai aturan dan merugikan orang lain.Untuk ...