Kamis, 23 November 2017 | 14.34 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Penerimaan Pajak Reklame di Bekasi Belum Optimal

Penerimaan Pajak Reklame di Bekasi Belum Optimal

Reporter : Ardiansyah | Kamis, 7 September 2017 - 20:27 WIB

IMG-6538

Ilustrasi reklame. IST

BEKASI, kini.co.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menyoroti permasalahan potensi pajak reklame yang selama ini masih terhambat potensi pajaknya masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Komaruddin menyatakan bahwa masih banyak terdapat wajib pajak di sektor reklame yang mengurangi potensi pajak daerah sekitar 46 Milyar Rupiah.

“Sampai saat ini pajak di sektor reklame baru diterima sebesar 19 Milyar dari target pendapatan sebesar 67 Milyar atau setara 22,3 persen dari total penerimaan pajak dari sektor reklame,” ujar Komaruddin, Kamis (7/9).

Menurut data Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bekasi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Ruang (PUPR), Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kata Komaruddin masih terdapat sekitar 2700 wajib pajak masih belum membayarkan kewajiban pajak reklame.

“Yang sudah mengurus rekomendasi 4700 dan yang baru membayar ada 2000 wajib pajak, jadi masih ada kurang 2700 wajib pajak, kami meminta kepada dinas terkait untuk memformulasikan program kerja untuk bisa mendorong percepatan penerimaan pendapatan dari sektor reklame,” tambahnya.

Komaruddin menyinggung juga soal potensi reklame -reklame di Kota Bekasi yang bisa menjadi sumber penerimaan pajak sektor reklame untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sekitar 9000 potensi reklame yang bisa dijadikan sumber pajak, untuk itu harus dikejar oleh OPD terkait untuk masalah pendataan dan simpilkasi pelayanan perizinan agar para investor tertarik untuk tertib menjalankan kewajiban membayar pajak,” beber Komaruddin.

Karena itu, ia menghimbau agar Pemkot Bekasi juga terus meningkatkan koordinasi dengan aparat Satuan polisi Pamong Praja untuk menertibkan reklame tak berizin. Pasalnya banyak reklame liar yang terdapat di Kota Bekasi dinilai telah menghilangkan potensi pendapatan pajak reklame dalam jumlah yang tidak sedikit.

“Kami memang belum menghitung jumlah potensi pendapatan yang hilang. Yang jelas reklame ilegal memang banyak dan jelas ada potensi PAD yang hilang,” ujarnya.

Komarudin berharap, pemkot Bekasi terus meningkatkan kinerjanya dalam pencapaian PAD. Dengan begitu, realisasi PAD yang minim tidak akan mengganggu jalannya pembangunan secara keseluruhan. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun
Sumatera Utara - Kamis, 23 November 2017 - 09:14 WIB

Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun

Perkembangan bank syariah di Sumatera Utara cukup menggembirakan. Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat pun mulai menerapkan perekonomian syariah dalam ...
PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:15 WIB

PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong percepatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) milik Pemkot Bekasi. Selain mengurai sampah, ...
Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:12 WIB

Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi diminta menggaungkan kembali sejarah dan budaya Bekasi ke tengah-tengah masyarakat. Aparatur pemerintah harus lebih peduli dengan keberadaan ...
PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:09 WIB

PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa Sumur Batu di Kecamatan Bantargebang ditergetkan rampung dan mulai dioperasikan pada akhir tahun ...
140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:16 WIB

140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi

Direktur Pengawasan Perbankan OJK KR5 Sumbagut Mulyanto mengatakan, hingga November 2017, ada 140 pengaduan yang diterima pihaknya. "Untuk jenis pengaduan ...
Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:11 WIB

Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KR 5 Sumbagut tetap melakukan pengawasan terhadap investasi yang tidak sesuai aturan dan merugikan orang lain.Untuk ...