Kamis, 23 November 2017 | 14.21 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Banyak Masalah, Pemprov Sumut Dukung RUU Geologi

Banyak Masalah, Pemprov Sumut Dukung RUU Geologi

Selasa, 5 September 2017 - 17:40 WIB

IMG-6516

Plt Sekda Sumut, Ibnu Hutomo Membuka seminar uji sahih dalam rangka penyusunan RUU tentang penyelenggaran kegeologian, Selasa (5/9). KiniNews/HA Nasution.

MEDAN, kini.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mendukung disahkannya RUU Penyelenggaraan Kegeologian yang diusulkan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

RUU ini diharapkan nantinya dapat menjadi aturan yang tegas terhadap masalah kegeologian di Sumut.

Demikian hal ini dikatakan Plt Sekda Provsu, Ibnu Hutomo saat membuka Seminar Uji Sahih dalam rangka penyusunan RUU tentang Penyelenggaraan Kegeologian yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Institut Teknologi Medan (ITM), di Gedung Bina Graha, Selasa (5/9).

“Pada dasarnya kami mendukung RUU ini, apalagi Sumut banyak masalah soal geologi. Memang dibutuhkan, terlebih Sinabung yang masih terus mengalami erupsi,” kata Ibnu.

Oleh karena itulah, Ibnu berharap dengan adanya seminar uji shahih terkait RUU ini nantinya akan dapat memberikan masukan kepada tim sehingga RUU ini dapat dirincikan dengan baik dan dapat menjadi UU yang bermanfaat bagi Sumut dan Indonesia nantinya.

Rektor Institut Teknologi Medan (ITM) Dr Ir Mahrizal Masri MT menyatakan, UU ini sangat bermanfaat bagi Indonesia. Terlebih banyak daerah yang masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut soal geologi tersebut. Termasuk di Sumatera Utara.

“Di Sumut katanya masih ada gunung merapi aktif di bawah Danau Toba. Dan ini perlu penelitian lebih lanjut. Di sinilah pentingnya UU Geologi itu,” sebutnya.

Bukan hanya itu, ia juga menyebutkan, pentingnya UU Geologi ini agar pemerintah mempunyai ekseskusi dan pegangan kuat jika terjadi bencana.

Dijelaskannya, selama ini ketika ada bencana, pemerintah baru sibuk untuk membuat aturan. Padahal, seperti di luar negeri, kawasan wisata yang rentan dengan bencana harusnya dapat dibuat menjadi kawasan yang steril tidak ada masyarakat yang berdomisili di sekitar itu.

“Sehingga ketika ada bencana tidak ada masyarakat yang menjadi korban seperti halnya di luar negeri. Ada aturan yang tegas terhadap hal itu. Inilah kita harapkan dapat diatur dalam UU ini,” jelas Mahrizal.

Sementara itu, Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba yang menginisiasi kegiatan ini menyebutkan jika saat ini ada dua RUU yang diusulkan Komite II DPD RI. Selain RUU Penyelenggaraan Kegeologian, komite II DPD RI juga telah mengusulkan RUU Energi Terbarukan.

“Hasil dari pembahasan ini akan kita sampaikan ke paripurna dan singkronkan ke PPU (panitia pembuat undang-undang),” katanya.

Ditambahkannya, hasil seminar uji shahih ini, tidak hanya disampaikan ke rapat paripurna, melainkan nantinya juga akan disampaikan ke pemerintah dan DPR.

“Nanti kita buat argumennya. Karena hari ini pembahasannya bukan hanya di Medan. Melainkan juga dibahas di Makassar. Kebetulan di Medan kita bekerja samanya dengan ITM,” kata Parlindungan.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun
Sumatera Utara - Kamis, 23 November 2017 - 09:14 WIB

Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun

Perkembangan bank syariah di Sumatera Utara cukup menggembirakan. Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat pun mulai menerapkan perekonomian syariah dalam ...
PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:15 WIB

PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong percepatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) milik Pemkot Bekasi. Selain mengurai sampah, ...
Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:12 WIB

Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi diminta menggaungkan kembali sejarah dan budaya Bekasi ke tengah-tengah masyarakat. Aparatur pemerintah harus lebih peduli dengan keberadaan ...
PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:09 WIB

PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa Sumur Batu di Kecamatan Bantargebang ditergetkan rampung dan mulai dioperasikan pada akhir tahun ...
140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:16 WIB

140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi

Direktur Pengawasan Perbankan OJK KR5 Sumbagut Mulyanto mengatakan, hingga November 2017, ada 140 pengaduan yang diterima pihaknya. "Untuk jenis pengaduan ...
Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:11 WIB

Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KR 5 Sumbagut tetap melakukan pengawasan terhadap investasi yang tidak sesuai aturan dan merugikan orang lain.Untuk ...