Sabtu, 21 Oktober 2017 | 02.43 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Nurhajizah Pancasila Harus Jadi Dasar Hakim Bertindak

Nurhajizah Pancasila Harus Jadi Dasar Hakim Bertindak

Rabu, 30 Agustus 2017 - 18:06 WIB

IMG-6474

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung. KiniNews/HA Nasution.

MEDAN, kini.co.id – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung mengatakan, untuk mendukung peradilan bersih, mandiri dan profesional, seorang hakim dituntut untuk menjaga etika baik dalam kedinasan maupun kesehari-hariannya.

Demikian disampaikannya dalam Workshop perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam perspektif etika dan hukum yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, di Hotel Polonia Medan, Rabu (30/8).

“Apalagi etika ini merupakan elemen penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun, etika juga harus didasari oleh nilai-nilai pancasila dan kedisiplinan,” kata Nurhajizah.

Dijelaskannya, etika bagi Hakim menjadi penting. Hal itu sebagaimana tertuang di TAP MPR No 6 tahun 2001 yang mengatur etika berbangsa dan bernegara termasuk etika hakim dan perangkat keadilan.

“Karena inilah sumber dari hukum, sehingga hakim juga harus menjadikan pancasila sebagai dasar beretika sehingga dapat tercermin dari sikap hingga keputusan yang akan diambilnya,” ujarnya.

Masih kata Nurhajizah untuk membentuk peradilan bersih yang diharapkan itu, masyarakat juga menjadi bagian yang penting.

Sebab, selama ini masyarakat sebagai pencari keadilan selalu maunya instan dan senantiasa ingin berupaya bagaimana menjadi pemenang dalam proses peradilan.

Oleh karena itulah, sering menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menyeret martabat dan kehormatan hakim.

Untuk meminimalisir hal tersebut, Nurhajizah berharap Komisi Yudisial dengan kewenangan yang dimiliki, harus lebih intens berkoordinasi dengan elemen terkait serta masyarakat.

“Pancasila harus menjadi pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan, serta menjadi penyanggah bagi kita dalam arus globalisasi, karena inilah yang bisa membawa perubahan dalam sikap dan tindakan kita,” pungkasnya.

Sebelumnya Komisioner Komisi Yudisial RI, Sumartoyo mengatakan, etika harus menjadi dasar gerakan dan perilaku bagi hakim.

Kendati selama ini dalam proses peradilan belum diimbangi dengan etika yang baik, akibatnya hukum tak jarang dipermainkan. Hakim melupakan ilmu yang diperolehnya yang seharusnya ditujukan untuk manfaat bagi orang banyak.

“Selama ini kita tahu hakim memiliki kode etik, harusnya dengan adanya kode etik itu maka kita ikhlas untuk menjalaninya, karena kode etik ini mengawal perilaku hakim sesuai dengan manfaat ilmu yang didapatnya,” jelasnya.

“Kalau kode etik ini hanya bersifat tekstual saja dan dijalankan dengan keterpaksaan, inilah yang menyebabkan rendahnya martabat hakim dan peradilan,” tambahnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Komisioner Komisi Yudisial, Dr Sumartoyo, Kepala Biro Investigasi Komisi Yudisial, Brigadir Jenderal [Polisi] Yohanes Kwartanto, Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Medan, Fika Rahma, Dekan Fakultas Hukum UISU, Dr Marzuki, dan Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembauran Peradilan, Nuriyono. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Aiptu Martua Sigalingging kalah duel dengan dua terduga teroris
Sumatera Utara - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 01:09 WIB

Aiptu Martua Sigalingging kalah duel dengan dua terduga teroris

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menggelar rekonstruksi aksi teror penyerangan Pos Jaga Pintu 3 Mapolda, Jumat (20/10).Reka ulang yang ...
Tolong! Warga Bekasi Ini Ditahan RS Fatmawati
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 23:17 WIB

Tolong! Warga Bekasi Ini Ditahan RS Fatmawati

Sungguh ironis nasib yang dialami Warga Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Firiani. Ia bersama anaknya yang baru saja lahir tidak ...
Mahasiswa FIB USU Korban Pengeroyokan Satpam Masih Kritis
Sumatera Utara - Jumat, 20 Oktober 2017 - 22:31 WIB

Mahasiswa FIB USU Korban Pengeroyokan Satpam Masih Kritis

Setelah sempat terkenal brutal mengeroyok wartawan, kini oknum Satpam USU diduga kembali terlibat dalam tindak kekerasan.Seorang mahasiswa bernama Imanuel Silaban ...
Kapolda bersama Gubsu komitmen awasi penggunaan dana desa
Sumatera Utara - Jumat, 20 Oktober 2017 - 19:59 WIB

Kapolda bersama Gubsu komitmen awasi penggunaan dana desa

Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw bersama Gubsu Tengku Erry Nuradi menyatakan komitmennya bersama untuk mengawasi penggunaan dana desa yang ...
Hindari Konflik, Polisi dan TNI Senam Bareng
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 18:42 WIB

Hindari Konflik, Polisi dan TNI Senam Bareng

Anggota Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota dan Kodim 0507 BKS Bekasi, Jumat (20/10/2017), menggelar olah raga bersama. Kegiatan dilaksanakan di ...
Sah! APBD Perubahan Kota Bekasi Rp 5,7 Triliun
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 17:21 WIB

Sah! APBD Perubahan Kota Bekasi Rp 5,7 Triliun

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017 Kota Bekasi resmi diketuk dalam rapat paripurna.Dalam rapat tersebut DPRD Kota ...