Sabtu, 16 Desember 2017 | 00.27 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Nurhajizah Pancasila Harus Jadi Dasar Hakim Bertindak

Nurhajizah Pancasila Harus Jadi Dasar Hakim Bertindak

Rabu, 30 Agustus 2017 - 18:06 WIB

IMG-6474

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung. KiniNews/HA Nasution.

MEDAN, kini.co.id – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung mengatakan, untuk mendukung peradilan bersih, mandiri dan profesional, seorang hakim dituntut untuk menjaga etika baik dalam kedinasan maupun kesehari-hariannya.

Demikian disampaikannya dalam Workshop perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam perspektif etika dan hukum yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, di Hotel Polonia Medan, Rabu (30/8).

“Apalagi etika ini merupakan elemen penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun, etika juga harus didasari oleh nilai-nilai pancasila dan kedisiplinan,” kata Nurhajizah.

Dijelaskannya, etika bagi Hakim menjadi penting. Hal itu sebagaimana tertuang di TAP MPR No 6 tahun 2001 yang mengatur etika berbangsa dan bernegara termasuk etika hakim dan perangkat keadilan.

“Karena inilah sumber dari hukum, sehingga hakim juga harus menjadikan pancasila sebagai dasar beretika sehingga dapat tercermin dari sikap hingga keputusan yang akan diambilnya,” ujarnya.

Masih kata Nurhajizah untuk membentuk peradilan bersih yang diharapkan itu, masyarakat juga menjadi bagian yang penting.

Sebab, selama ini masyarakat sebagai pencari keadilan selalu maunya instan dan senantiasa ingin berupaya bagaimana menjadi pemenang dalam proses peradilan.

Oleh karena itulah, sering menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menyeret martabat dan kehormatan hakim.

Untuk meminimalisir hal tersebut, Nurhajizah berharap Komisi Yudisial dengan kewenangan yang dimiliki, harus lebih intens berkoordinasi dengan elemen terkait serta masyarakat.

“Pancasila harus menjadi pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan, serta menjadi penyanggah bagi kita dalam arus globalisasi, karena inilah yang bisa membawa perubahan dalam sikap dan tindakan kita,” pungkasnya.

Sebelumnya Komisioner Komisi Yudisial RI, Sumartoyo mengatakan, etika harus menjadi dasar gerakan dan perilaku bagi hakim.

Kendati selama ini dalam proses peradilan belum diimbangi dengan etika yang baik, akibatnya hukum tak jarang dipermainkan. Hakim melupakan ilmu yang diperolehnya yang seharusnya ditujukan untuk manfaat bagi orang banyak.

“Selama ini kita tahu hakim memiliki kode etik, harusnya dengan adanya kode etik itu maka kita ikhlas untuk menjalaninya, karena kode etik ini mengawal perilaku hakim sesuai dengan manfaat ilmu yang didapatnya,” jelasnya.

“Kalau kode etik ini hanya bersifat tekstual saja dan dijalankan dengan keterpaksaan, inilah yang menyebabkan rendahnya martabat hakim dan peradilan,” tambahnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Komisioner Komisi Yudisial, Dr Sumartoyo, Kepala Biro Investigasi Komisi Yudisial, Brigadir Jenderal [Polisi] Yohanes Kwartanto, Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen Medan, Fika Rahma, Dekan Fakultas Hukum UISU, Dr Marzuki, dan Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembauran Peradilan, Nuriyono. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Panitia festival durian minta maaf, siap kembalikan uang tiket yang dibeli
Jawa Barat - Jumat, 15 Desember 2017 - 21:01 WIB

Panitia festival durian minta maaf, siap kembalikan uang tiket yang dibeli

Panitia festival durian Sindangwangi 2017 menyampaikan permintaan maafnya kepada publik atas ketidaknyamanan pelaksanaan festival pada, Sabtu (9/12) lalu.Permintaan maaf itu ...
Kota Bekasi Kebut Perekaman KTP-El
Jawa Barat - Jumat, 15 Desember 2017 - 20:18 WIB

Kota Bekasi Kebut Perekaman KTP-El

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi kebut proses perekaman KTP Elektronik hingga akhir Desember 2017 ini.Hal ini menyusul adanya ...
Ratusan Siswa SDN 06 Bekasi Disuntik vaksin Difteri
Jawa Barat - Jumat, 15 Desember 2017 - 20:05 WIB

Ratusan Siswa SDN 06 Bekasi Disuntik vaksin Difteri

Ratusan siswa SDN 06 Setia Mekar menjadi target Puskesmas setempat melakukan imunisasi difteri. Hal ini dilakukan sebagai pencagahan dan menekan ...
Nekat Jebol Jendela Kontrakan, Dodi Bonyok Dihajar Warga
Jawa Barat - Jumat, 15 Desember 2017 - 19:26 WIB

Nekat Jebol Jendela Kontrakan, Dodi Bonyok Dihajar Warga

Salah seorang maling bonyok di keroyok massa ketika aksinya terpergoki oleh warga di Kontrakan Gang Painah RT 01/01, Kelurahan Pengasinan, ...
Alasan Anies Baswedan tarik dua raperda reklamasi dari DPRD
DKI Jakarta - Jumat, 15 Desember 2017 - 19:22 WIB

Alasan Anies Baswedan tarik dua raperda reklamasi dari DPRD

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menarik dua raperda dari DPRD, dua raperda tersebut adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau ...
2 Medali Emas Jadi Target PSTI Kota Bekasi di Porda Jabar
Jawa Barat - Jumat, 15 Desember 2017 - 19:03 WIB

2 Medali Emas Jadi Target PSTI Kota Bekasi di Porda Jabar

Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Kota Bekasi targetkan dua medali emas dalam gelaran Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jawa Barat tahun ...