Tuesday, 17 July 2018 | 02.54 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Atasi Banjir, Perda Bencana Harus Atur Soal Bangunan Pinggir Sungai

Atasi Banjir, Perda Bencana Harus Atur Soal Bangunan Pinggir Sungai

Reporter : Nur Fatimah | Tuesday, 29 August 2017 - 14:26 WIB

IMG-6462

Rapat Pansus Ranperda Penanggulangan Bencana Kota Medan. (KiniNews/Ist)

Medan, kini.co.id – Banjir merupakan PR besar kota Medan yang harus segera diselesaikan. Celakanya, bagaimanapun perbaikan drainase dilakukan, banjir tetap menjadi momok saat hujan tiba.

Persoalan lain terkait bencana banjir yang “rajin” mengunjungi Medan adalah mendangkal dan menyempitnya aliran sungai.

Bangunan pinggir sungai seharusnya bertanggungjawab atas banjir yang menerpa Medan.

Demikian dikatakan aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut, Roy Lumban Gaol dalam rapat bersama Pansus Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Medan, Selasa (29/8/2017).

Roy menyarankan Ranperda tersebut harus bisa mengatur bangunan-bangunan liar yang berada di jalur hijau.

“Miris, kita melihat bukan hanya bangunan kecil, bahkan gedung-gedung megah berdiri di pinggir sungai dan bahkan meluruskan aliran sungai. Selain itu banyak bangunan baru melanggar jalur hijau seperti dibiarkan,” kata pria alumni USU tersebut.

Selain itu, Roy juga meminta Perda ini nantinya memuat penekanan perluasan mitigasi. Sedangkan dana mitigasi dapat ditampung di APBD Pemko Medan.

Selain itu Roy juga mengusulkan BPBD diberi wewenang sebagai penyidik dan memproses apa penyebab terjadinya bencana perlu dituangkan dalam Perda. Penegakan hukum serta pencegahan bencana harus tercermin dalam Perda.

Ketua Pansus Hendra DS nantinya BPBD akan menjadi panglima dan pusat kordinasi bila terjadi bencana. Begitu juga sanksi sebelum dan setelah bencana akan diatur dalam Perda.

Sebagaimana diketahui Draf Ranperda Penyelengara penanggulangan bencana kota Medan yang diajukan Pemko ke DPRD Medan sebanyak XVI BAB dan 78 Pasal. Seperti dalam BAB V dan BAB VI diatur tentang hak dan kewajiban masyarakat serta lembaga masyarakat. Sedangkan BAB VII mengatur terkait jenis bencana serta BAB XIV mengatur soal ketentuan Pidana.

Sementara itu jenis bencana dimaksud adalah bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Sedangkan yang dimaksud bencana alam yakni gempa bumi,  tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, badai dan abrasi.

Bencana non alam yakni gagal teknologi, gagal modernisasi, elidemi, wabah penyakit, HIV/AIDS, kecelakaan laut dan kebakaran. Begitu juga dengan bencan sosial yakni berupa konflik sosial antar kelompok/komunitas masyarakat.

Turut hadir dalam rapat tersebut
anggota pansus Daniel Pinem, Beston Sinaga, Sahat Simbolon, Ahmad Arif dan T Eswin.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Arjuna Sembirinf, PMI, Basarnas, Kogana, MKSP dan elemen lainnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Jawa Barat - Thursday, 19 April 2018 - 20:56 WIB

Ridwan Kamil akan perjuangan status guru honor di Jawa Barat

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil berjanji akan memperjuangkan status guru honor di Jawa Barat. Sehingga, abdi ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 17:37 WIB

Tim verifikasi nasional lomba lingkungan bersih dan sehat sambangi Desa Aek Tapa

Tim verifikasi lapangan pelaksanaan terbaik tingkat nasional lomba lingkungan bersih dan sehat turun langsung ke lapangan ke Labuhanbatu Utara.Tim tersebut ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 17:11 WIB

Pemko Medan dan LKPP teken MOU pelaksanaan e-katalog daerah

Pemko Medan tandatangani MOU pelaksanaan e-katalog daerah dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Penandatanganan ini dilakukan langsung ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 05:52 WIB

Balas surat cinta siswa, Bupati Labura kunjungi sekolah

Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah, memberikan kejutan kepada siswa dan siswi SMP Negeri 3 Kualuh Hulu dengan mendatangi langsung sekolah ...
Sumatera Utara - Tuesday, 12 December 2017 - 10:56 WIB

Wabup Labura minta ASN tingkatkan disiplin  

Wakil Bupati Labuhanbatu Utara ((Labura), Dwi Prantara mengatakan Apartur Sipil paratur(ASN) dituntut untuk selalu meningkatkan kedisiplinan saat bekerja.Hal itu ...
DKI Jakarta - Tuesday, 12 December 2017 - 10:38 WIB

Banjir kembali kepung Jakarta, Anies: Saya bertanggungjawab

Hujan deras yang mengguyur hampir seluruh wilayah Ibukota pada Senin (11/12) siang kemarin mengakibatkan banjir di beberapa titik seperti kawasan ...
Place your ads here...