Kamis, 23 November 2017 | 14.28 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Atasi Banjir, Perda Bencana Harus Atur Soal Bangunan Pinggir Sungai

Atasi Banjir, Perda Bencana Harus Atur Soal Bangunan Pinggir Sungai

Reporter : Nur Fatimah | Selasa, 29 Agustus 2017 - 14:26 WIB

IMG-6462

Rapat Pansus Ranperda Penanggulangan Bencana Kota Medan. (KiniNews/Ist)

Medan, kini.co.id – Banjir merupakan PR besar kota Medan yang harus segera diselesaikan. Celakanya, bagaimanapun perbaikan drainase dilakukan, banjir tetap menjadi momok saat hujan tiba.

Persoalan lain terkait bencana banjir yang “rajin” mengunjungi Medan adalah mendangkal dan menyempitnya aliran sungai.

Bangunan pinggir sungai seharusnya bertanggungjawab atas banjir yang menerpa Medan.

Demikian dikatakan aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumut, Roy Lumban Gaol dalam rapat bersama Pansus Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Medan, Selasa (29/8/2017).

Roy menyarankan Ranperda tersebut harus bisa mengatur bangunan-bangunan liar yang berada di jalur hijau.

“Miris, kita melihat bukan hanya bangunan kecil, bahkan gedung-gedung megah berdiri di pinggir sungai dan bahkan meluruskan aliran sungai. Selain itu banyak bangunan baru melanggar jalur hijau seperti dibiarkan,” kata pria alumni USU tersebut.

Selain itu, Roy juga meminta Perda ini nantinya memuat penekanan perluasan mitigasi. Sedangkan dana mitigasi dapat ditampung di APBD Pemko Medan.

Selain itu Roy juga mengusulkan BPBD diberi wewenang sebagai penyidik dan memproses apa penyebab terjadinya bencana perlu dituangkan dalam Perda. Penegakan hukum serta pencegahan bencana harus tercermin dalam Perda.

Ketua Pansus Hendra DS nantinya BPBD akan menjadi panglima dan pusat kordinasi bila terjadi bencana. Begitu juga sanksi sebelum dan setelah bencana akan diatur dalam Perda.

Sebagaimana diketahui Draf Ranperda Penyelengara penanggulangan bencana kota Medan yang diajukan Pemko ke DPRD Medan sebanyak XVI BAB dan 78 Pasal. Seperti dalam BAB V dan BAB VI diatur tentang hak dan kewajiban masyarakat serta lembaga masyarakat. Sedangkan BAB VII mengatur terkait jenis bencana serta BAB XIV mengatur soal ketentuan Pidana.

Sementara itu jenis bencana dimaksud adalah bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Sedangkan yang dimaksud bencana alam yakni gempa bumi,  tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, badai dan abrasi.

Bencana non alam yakni gagal teknologi, gagal modernisasi, elidemi, wabah penyakit, HIV/AIDS, kecelakaan laut dan kebakaran. Begitu juga dengan bencan sosial yakni berupa konflik sosial antar kelompok/komunitas masyarakat.

Turut hadir dalam rapat tersebut
anggota pansus Daniel Pinem, Beston Sinaga, Sahat Simbolon, Ahmad Arif dan T Eswin.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Arjuna Sembirinf, PMI, Basarnas, Kogana, MKSP dan elemen lainnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun
Sumatera Utara - Kamis, 23 November 2017 - 09:14 WIB

Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun

Perkembangan bank syariah di Sumatera Utara cukup menggembirakan. Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat pun mulai menerapkan perekonomian syariah dalam ...
PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:15 WIB

PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong percepatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) milik Pemkot Bekasi. Selain mengurai sampah, ...
Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:12 WIB

Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi diminta menggaungkan kembali sejarah dan budaya Bekasi ke tengah-tengah masyarakat. Aparatur pemerintah harus lebih peduli dengan keberadaan ...
PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:09 WIB

PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa Sumur Batu di Kecamatan Bantargebang ditergetkan rampung dan mulai dioperasikan pada akhir tahun ...
140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:16 WIB

140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi

Direktur Pengawasan Perbankan OJK KR5 Sumbagut Mulyanto mengatakan, hingga November 2017, ada 140 pengaduan yang diterima pihaknya. "Untuk jenis pengaduan ...
Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:11 WIB

Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KR 5 Sumbagut tetap melakukan pengawasan terhadap investasi yang tidak sesuai aturan dan merugikan orang lain.Untuk ...