Monday, 23 July 2018 | 03.40 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Pungli Merajalela di Lembaga Peradilan Medan

Pungli Merajalela di Lembaga Peradilan Medan

Reporter : Nur Fatimah | Saturday, 26 August 2017 - 10:30 WIB

IMG-6434

Pelatihan Pemantauan Korupsi Biaya Perkara Pengadilan Negeri oleh MaPPI FH UI di Sekretariat Sahdar, Jumat (25/8/2017). (KiniNews/Nur Fatimah)

Medan, kini.co.id – Lembaga peradilan di Medan ternyata tak sebersih yang dibayangkan. Disaat pemerintah menggalakkan program saber pungli, lembaga peradilan justru menjadi tempat pungli tumbuh subur.

Mirisnya, orang yang dikenakan pungli biasanya hanyalah orang awam. Tapi jika berasal dari orang yang mengerti hukum seperti LBH atau LSM lainnya, oknum-oknum tersebut tidak memungut apapun.

Demikian dikatakan peneliti Sentra Advokasi Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar), Ibrahim kepada Kini.co.id, Jumat (25/8/2017).

Ibrahim mengungkapkan adanya pungutan liar di bidang administrasi justru tidak disorot oleh Saber pungli. Meski besarannya tidak terlalu signifikan, pungli administrasi peradilan tentu meresahkan.

“Dari survey kita tahun lalu, pungli administrasi itu dilakukan oknum-oknum pegawai di lembaga peradilan itu. Misalnya mau minta surat salinan putusan saja harus bayar mulai Rp200 ribu hingga Rp800 ribu. Dan itu hanya untuk orang awam, kalau dari LBH atau sejenisnya mereka tidak berani,” lanjut Ibrahim.

Untuk itu, sebagai lanjutan temuan pada penelitian di tahun 2016 itu, kini Sahdar dan Masyarakat Pemantau Keadilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) melakukan pelatihan Pemantauan  Korupsi Biaya Perkara Pengadilan Negeri di Medan.

Bukan hanya Medan ada 4 kota lainnya yang jadi sampel yakni Banten, Bandung, Yogyakarta dan Malang.

Dari survey yang sudah dilakukan diketahui banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan seseorang jika ia berurusan dengan layanan  pengadilan.

“Mulai dari pendaftaran gugatan, persiapan pemeriksaan berkas perkara, gugatan, banding hingga eksekusi semua pakai biaya. Belum lagi penerimaan negara bukan pajak di pengadilan negeri. Begitupun masih ada celah korupsi da  pungli,” kata Peneliti MaPPI FH UI, Ali Reza.

Oleh karenanya, mereka akan melakukan pemantauan korupsi dan pungli di Pengadilan Medan dengan menggunakan aplikasi PANTAU di smartphone.

“Jadi nanti selesai pelatihan, kita akan ke pengadilan melakukan pemantauan. Sekalian sosialisasi mengenai pungli peradilan. Rencananya minggu depan,” ujarnya lagi.

Reza menyebutkan bentuk pungutan liar yang ada di pengadilan salahsatunya adalah permintaan uang jasa.

Dalam hal ini, kata Reza, bagian registrasi di pengadilan akan meminta uang, jika tidak proses registrasi akan diulur-ulur.

Selain itu bentuk suap dalam penentuan majelis hakim yang biasanya melalui panitera.

Pungli-pungli lain yang ada di pengadilan antara lain.

– Negosiasi Putusan

– Persidangan Maraton

– Pungli SKBP

– Leges bukti masuk biaya perkara atau tidak

-Daftar gugatan, banding dan kasasi

– Banding dan Kasasi

– Salinan putusan

– Surat kuasa

– Pemanggilan saksi dan para pihak

– Relaas pemberitahuan

– Pemberitahuan dan pemberian akses terhadap putusan.

– Jadwal Sidang

– Uang Sumpah Juru Sumpah

– Posbakum

– Sisa panjar biaya perkara

– Uang pulsa oleh panitera pengganti

– Pemeriksaan setempat.

Pelatihan yang digelar di Sekretariat Sahdar tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat mahasiswa khususnya yang jurusan hukum.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Jawa Barat - Thursday, 19 April 2018 - 20:56 WIB

Ridwan Kamil akan perjuangan status guru honor di Jawa Barat

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil berjanji akan memperjuangkan status guru honor di Jawa Barat. Sehingga, abdi ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 17:37 WIB

Tim verifikasi nasional lomba lingkungan bersih dan sehat sambangi Desa Aek Tapa

Tim verifikasi lapangan pelaksanaan terbaik tingkat nasional lomba lingkungan bersih dan sehat turun langsung ke lapangan ke Labuhanbatu Utara.Tim tersebut ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 17:11 WIB

Pemko Medan dan LKPP teken MOU pelaksanaan e-katalog daerah

Pemko Medan tandatangani MOU pelaksanaan e-katalog daerah dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Penandatanganan ini dilakukan langsung ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 05:52 WIB

Balas surat cinta siswa, Bupati Labura kunjungi sekolah

Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah, memberikan kejutan kepada siswa dan siswi SMP Negeri 3 Kualuh Hulu dengan mendatangi langsung sekolah ...
Sumatera Utara - Tuesday, 12 December 2017 - 10:56 WIB

Wabup Labura minta ASN tingkatkan disiplin  

Wakil Bupati Labuhanbatu Utara ((Labura), Dwi Prantara mengatakan Apartur Sipil paratur(ASN) dituntut untuk selalu meningkatkan kedisiplinan saat bekerja.Hal itu ...
DKI Jakarta - Tuesday, 12 December 2017 - 10:38 WIB

Banjir kembali kepung Jakarta, Anies: Saya bertanggungjawab

Hujan deras yang mengguyur hampir seluruh wilayah Ibukota pada Senin (11/12) siang kemarin mengakibatkan banjir di beberapa titik seperti kawasan ...
Place your ads here...