Rabu, 20 September 2017 | 00.11 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Pungli Merajalela di Lembaga Peradilan Medan

Pungli Merajalela di Lembaga Peradilan Medan

Reporter : Nur Fatimah | Sabtu, 26 Agustus 2017 - 10:30 WIB

IMG-6434

Pelatihan Pemantauan Korupsi Biaya Perkara Pengadilan Negeri oleh MaPPI FH UI di Sekretariat Sahdar, Jumat (25/8/2017). (KiniNews/Nur Fatimah)

Medan, kini.co.id – Lembaga peradilan di Medan ternyata tak sebersih yang dibayangkan. Disaat pemerintah menggalakkan program saber pungli, lembaga peradilan justru menjadi tempat pungli tumbuh subur.

Mirisnya, orang yang dikenakan pungli biasanya hanyalah orang awam. Tapi jika berasal dari orang yang mengerti hukum seperti LBH atau LSM lainnya, oknum-oknum tersebut tidak memungut apapun.

Demikian dikatakan peneliti Sentra Advokasi Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar), Ibrahim kepada Kini.co.id, Jumat (25/8/2017).

Ibrahim mengungkapkan adanya pungutan liar di bidang administrasi justru tidak disorot oleh Saber pungli. Meski besarannya tidak terlalu signifikan, pungli administrasi peradilan tentu meresahkan.

“Dari survey kita tahun lalu, pungli administrasi itu dilakukan oknum-oknum pegawai di lembaga peradilan itu. Misalnya mau minta surat salinan putusan saja harus bayar mulai Rp200 ribu hingga Rp800 ribu. Dan itu hanya untuk orang awam, kalau dari LBH atau sejenisnya mereka tidak berani,” lanjut Ibrahim.

Untuk itu, sebagai lanjutan temuan pada penelitian di tahun 2016 itu, kini Sahdar dan Masyarakat Pemantau Keadilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) melakukan pelatihan Pemantauan  Korupsi Biaya Perkara Pengadilan Negeri di Medan.

Bukan hanya Medan ada 4 kota lainnya yang jadi sampel yakni Banten, Bandung, Yogyakarta dan Malang.

Dari survey yang sudah dilakukan diketahui banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan seseorang jika ia berurusan dengan layanan  pengadilan.

“Mulai dari pendaftaran gugatan, persiapan pemeriksaan berkas perkara, gugatan, banding hingga eksekusi semua pakai biaya. Belum lagi penerimaan negara bukan pajak di pengadilan negeri. Begitupun masih ada celah korupsi da  pungli,” kata Peneliti MaPPI FH UI, Ali Reza.

Oleh karenanya, mereka akan melakukan pemantauan korupsi dan pungli di Pengadilan Medan dengan menggunakan aplikasi PANTAU di smartphone.

“Jadi nanti selesai pelatihan, kita akan ke pengadilan melakukan pemantauan. Sekalian sosialisasi mengenai pungli peradilan. Rencananya minggu depan,” ujarnya lagi.

Reza menyebutkan bentuk pungutan liar yang ada di pengadilan salahsatunya adalah permintaan uang jasa.

Dalam hal ini, kata Reza, bagian registrasi di pengadilan akan meminta uang, jika tidak proses registrasi akan diulur-ulur.

Selain itu bentuk suap dalam penentuan majelis hakim yang biasanya melalui panitera.

Pungli-pungli lain yang ada di pengadilan antara lain.

- Negosiasi Putusan

- Persidangan Maraton

- Pungli SKBP

- Leges bukti masuk biaya perkara atau tidak

-Daftar gugatan, banding dan kasasi

- Banding dan Kasasi

- Salinan putusan

- Surat kuasa

- Pemanggilan saksi dan para pihak

- Relaas pemberitahuan

- Pemberitahuan dan pemberian akses terhadap putusan.

- Jadwal Sidang

- Uang Sumpah Juru Sumpah

- Posbakum

- Sisa panjar biaya perkara

- Uang pulsa oleh panitera pengganti

- Pemeriksaan setempat.

Pelatihan yang digelar di Sekretariat Sahdar tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat mahasiswa khususnya yang jurusan hukum.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Diguyur hujan, peserta jalan sehat Haornas Labura tetap antusias
Sumatera Utara - Selasa, 19 September 2017 - 19:00 WIB

Diguyur hujan, peserta jalan sehat Haornas Labura tetap antusias

Antusias peserta dalam mengikuti gerak jalan santai memperingati Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) tak bisa terbendung walaupun hujan mengguyur deras mereka ...
Tengku Erry dicoret, PAN usulkan Eddy dan JR Saragih sebagai balongub Sumut
Sumatera Utara - Selasa, 19 September 2017 - 18:41 WIB

Tengku Erry dicoret, PAN usulkan Eddy dan JR Saragih sebagai balongub Sumut

Nama Tengku Erry Nuradi dicoret sebagai bakal calon gubernur pada Pilgub Sumut 2018 mendatang oleh Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera ...
Densus 88 geledah rumah terduga teroris IM di Majalengka
Jawa Barat - Selasa, 19 September 2017 - 18:21 WIB

Densus 88 geledah rumah terduga teroris IM di Majalengka

Tim gabungan Densus 88 Mabes Polri, Tim Specialis Respon Tystim (SRT) Polres Cirebn Kota, tim Polres Majalengka melakukan penggeledahan terhadap ...
Incar polisi, terduga teroris Cirebon satu jaringan dengan pelaku Bom Thamrin
Jawa Barat - Selasa, 19 September 2017 - 17:44 WIB

Incar polisi, terduga teroris Cirebon satu jaringan dengan pelaku Bom Thamrin

Terduga teroris IM (31) yang ditangkap sesaat sebelum kedatangan Presiden Jokowi dalam acara Festival Keraton Nusantara XI 2017 di Kota ...
Densus 88 amankan terduga teroris jaringan Aman Abdurrahman di Cirebon
Jawa Barat - Senin, 18 September 2017 - 20:31 WIB

Densus 88 amankan terduga teroris jaringan Aman Abdurrahman di Cirebon

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap IM (33), warga Blok Juma'ah RT 002/012 Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, ...
Tim saber pungli ciduk PNS kabupaten Bekasi
Jawa Barat - Senin, 18 September 2017 - 19:22 WIB

Tim saber pungli ciduk PNS kabupaten Bekasi

Salah seorang staff pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) ...