Kamis, 23 November 2017 | 14.27 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Pungli Merajalela di Lembaga Peradilan Medan

Pungli Merajalela di Lembaga Peradilan Medan

Reporter : Nur Fatimah | Sabtu, 26 Agustus 2017 - 10:30 WIB

IMG-6434

Pelatihan Pemantauan Korupsi Biaya Perkara Pengadilan Negeri oleh MaPPI FH UI di Sekretariat Sahdar, Jumat (25/8/2017). (KiniNews/Nur Fatimah)

Medan, kini.co.id – Lembaga peradilan di Medan ternyata tak sebersih yang dibayangkan. Disaat pemerintah menggalakkan program saber pungli, lembaga peradilan justru menjadi tempat pungli tumbuh subur.

Mirisnya, orang yang dikenakan pungli biasanya hanyalah orang awam. Tapi jika berasal dari orang yang mengerti hukum seperti LBH atau LSM lainnya, oknum-oknum tersebut tidak memungut apapun.

Demikian dikatakan peneliti Sentra Advokasi Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar), Ibrahim kepada Kini.co.id, Jumat (25/8/2017).

Ibrahim mengungkapkan adanya pungutan liar di bidang administrasi justru tidak disorot oleh Saber pungli. Meski besarannya tidak terlalu signifikan, pungli administrasi peradilan tentu meresahkan.

“Dari survey kita tahun lalu, pungli administrasi itu dilakukan oknum-oknum pegawai di lembaga peradilan itu. Misalnya mau minta surat salinan putusan saja harus bayar mulai Rp200 ribu hingga Rp800 ribu. Dan itu hanya untuk orang awam, kalau dari LBH atau sejenisnya mereka tidak berani,” lanjut Ibrahim.

Untuk itu, sebagai lanjutan temuan pada penelitian di tahun 2016 itu, kini Sahdar dan Masyarakat Pemantau Keadilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) melakukan pelatihan Pemantauan  Korupsi Biaya Perkara Pengadilan Negeri di Medan.

Bukan hanya Medan ada 4 kota lainnya yang jadi sampel yakni Banten, Bandung, Yogyakarta dan Malang.

Dari survey yang sudah dilakukan diketahui banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan seseorang jika ia berurusan dengan layanan  pengadilan.

“Mulai dari pendaftaran gugatan, persiapan pemeriksaan berkas perkara, gugatan, banding hingga eksekusi semua pakai biaya. Belum lagi penerimaan negara bukan pajak di pengadilan negeri. Begitupun masih ada celah korupsi da  pungli,” kata Peneliti MaPPI FH UI, Ali Reza.

Oleh karenanya, mereka akan melakukan pemantauan korupsi dan pungli di Pengadilan Medan dengan menggunakan aplikasi PANTAU di smartphone.

“Jadi nanti selesai pelatihan, kita akan ke pengadilan melakukan pemantauan. Sekalian sosialisasi mengenai pungli peradilan. Rencananya minggu depan,” ujarnya lagi.

Reza menyebutkan bentuk pungutan liar yang ada di pengadilan salahsatunya adalah permintaan uang jasa.

Dalam hal ini, kata Reza, bagian registrasi di pengadilan akan meminta uang, jika tidak proses registrasi akan diulur-ulur.

Selain itu bentuk suap dalam penentuan majelis hakim yang biasanya melalui panitera.

Pungli-pungli lain yang ada di pengadilan antara lain.

- Negosiasi Putusan

- Persidangan Maraton

- Pungli SKBP

- Leges bukti masuk biaya perkara atau tidak

-Daftar gugatan, banding dan kasasi

- Banding dan Kasasi

- Salinan putusan

- Surat kuasa

- Pemanggilan saksi dan para pihak

- Relaas pemberitahuan

- Pemberitahuan dan pemberian akses terhadap putusan.

- Jadwal Sidang

- Uang Sumpah Juru Sumpah

- Posbakum

- Sisa panjar biaya perkara

- Uang pulsa oleh panitera pengganti

- Pemeriksaan setempat.

Pelatihan yang digelar di Sekretariat Sahdar tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat mahasiswa khususnya yang jurusan hukum.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun
Sumatera Utara - Kamis, 23 November 2017 - 09:14 WIB

Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun

Perkembangan bank syariah di Sumatera Utara cukup menggembirakan. Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat pun mulai menerapkan perekonomian syariah dalam ...
PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:15 WIB

PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong percepatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) milik Pemkot Bekasi. Selain mengurai sampah, ...
Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:12 WIB

Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi diminta menggaungkan kembali sejarah dan budaya Bekasi ke tengah-tengah masyarakat. Aparatur pemerintah harus lebih peduli dengan keberadaan ...
PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:09 WIB

PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa Sumur Batu di Kecamatan Bantargebang ditergetkan rampung dan mulai dioperasikan pada akhir tahun ...
140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:16 WIB

140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi

Direktur Pengawasan Perbankan OJK KR5 Sumbagut Mulyanto mengatakan, hingga November 2017, ada 140 pengaduan yang diterima pihaknya. "Untuk jenis pengaduan ...
Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:11 WIB

Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KR 5 Sumbagut tetap melakukan pengawasan terhadap investasi yang tidak sesuai aturan dan merugikan orang lain.Untuk ...