Kamis, 23 November 2017 | 14.20 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Pemprov Sumut: Sengketa Tapal Batas Sumut-Riau Ditangani Kemendagri

Pemprov Sumut: Sengketa Tapal Batas Sumut-Riau Ditangani Kemendagri

Kamis, 24 Agustus 2017 - 21:14 WIB

IMG-6423

Kabid Pemerintahan dan Umum Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumut, Saiful Bahri Siregar didampingi Kepala Biro Humas dan Keprotokolan, Ilyas S Sitorus dalam pemaparan program kerjanya di Pressroom Lantai 1, Gubsu, Medan, Kamis (24/8). KiniNews/A Nasution.

MEDAN, kini.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan permasalahan tapal batas Kabupaten Rokan Hulu, Riau dengan Padanglawas, Sumut sudah ditangani Kementerian Dalam Negeri setelah gubernur kedua provinsi itu selesai membahas batas itu.

“Kemendagri memang menjanjikan kasus tapal batas itu akan selesai segera sekitar 2018,” ujar Kabid Pemerintahan dan Umum Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumut, Saiful Bahri Siregar dalam pemaparan program kerjanya di Pressroom Lantai 1, Gubsu, Medan, Kamis (24/8).

Saiful Bahri menjelaskan Pemprov Sumut sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di perbatasan untuk kesiapan masyarakat saat putusan tapal batas itu dikeluarkan Mendagri. Sosialisasi dilakukan untuk menghindari adanya lagi bentrokan antarwarga atau sengketa lainnya.

“Pemprov Sumut dan tentunya Pemprov Riau menunggu keputusan penetapan Mendagri soal batas kedua provinsi itu di perbatasan Rokan Hulu dan Padanglawas,” katanya.

Penetapan itu memang sangat ditunggu karena bukan hanya untuk menghindari bentrokan, tetapi juga pengembangan ekonomi kawasan Padanglawas termasuk menyangkut pemekaran di kabupaten itu.

Ditambahkannya di kawasan yang batasnya masih dipermasalahkan itu beroperasi perusahaan perkebunan yakni PT Mazuma Agro Indonesia. Dia menegaskan, sebelum Gubernur Sumut mengajukan batas kawasan Padanglawas itu ke Kemendagri, seperti yang juga dilakukan Pemprov Riau, ada pembentukan Tim Penentuan Tapal Batas tingkat desa dan kecamatan yang melibatkan pihak terkait.

“Mudah-mudah kasus tapal batas Riau dan Sumut itu segera selesai agar Pemkab Padanglawas dan Pemprov Sumut bisa lebih konsentrasi membangun daerah itu,” katanya.

Saiful juga menegaskan, kepastian tapal batas Riau dan Sumut itu termasuk merupakan prioritas kinerja Pempeov Sumut khsusnya di Biro Pemerintahan.

Masih disebutkan Saiful kegiatan prioritas Biro Pemerintahan tahun 2017 antara lain juga soal Pembakuan Nama Rupa Bumi Provinsi Sumut Sesuai dengan Perpres No 112 Tahun 2006 dan pembinaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pelayanan adminstrasi Terpadu kecamatan (Paten) sesuai dengan Peraturan mendagri No 4 Tahun 2010.

Serta Rapat Pemantapan aparatur biorokrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Adapun menyangkut Rupa Bumi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang dalam tahap sosialisasi terus.

“Pembakuan nama Rupa Bumi baik unsur alami maupun unsur buatan dianggap penting dan strategis karena akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan pembangunan dalam mewujudkan adanya gasetir nasional,”katanya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembangunan nama Rupabumi pada pasal 2 (dua) menyebutkan bahwa Pembakuan Nama Rupabumi dimaksudkan untuk menetapkan Nama Rupabumi sesuai Pembakuan Nama Rupabumi yang dilakukan setelah melalui proses dan persyaratan tertentu.

Sumut sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki banyak unsur geografis/rupabumi, baik unsur alami dan unsur buatan seperti pulau, gunung, selat, laut, jalan, fasilitas umum/sosial dan lainnya. “Masih banyak yang belum bernama ataupun yang sudah bernama tapi belum dilaksanakan.Diharapkan dengan sosialisasi, pihak kabuapten/kota bisa melaksanakan nama Rupabumi itu.

“Sudah ada Keputusan Gubernur Sumut, Juli 2017 tentang Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi Sumut 2017 untuk terwujudnya program kebijakan satu peta ‘One Map Policy’. demikian Saiful Bahri. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun
Sumatera Utara - Kamis, 23 November 2017 - 09:14 WIB

Aset Bank Syariah di Sumut Capai Rp13,01 Triliun

Perkembangan bank syariah di Sumatera Utara cukup menggembirakan. Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat pun mulai menerapkan perekonomian syariah dalam ...
PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:15 WIB

PLTSa Kota Bekasi Target 2500 Ton Sampah hasilkan Listrik 34 Megawatt

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong percepatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) milik Pemkot Bekasi. Selain mengurai sampah, ...
Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:12 WIB

Pemkot Diminta Gaungkan Kembali Sejarah dan Budaya Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi diminta menggaungkan kembali sejarah dan budaya Bekasi ke tengah-tengah masyarakat. Aparatur pemerintah harus lebih peduli dengan keberadaan ...
PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017
Jawa Barat - Rabu, 22 November 2017 - 22:09 WIB

PLTSa Diproyeksikan Beroperasi Akhir Tahun 2017

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa Sumur Batu di Kecamatan Bantargebang ditergetkan rampung dan mulai dioperasikan pada akhir tahun ...
140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:16 WIB

140 Pengaduan Masuk ke OJK Sumbagut, Perbankan Mendominasi

Direktur Pengawasan Perbankan OJK KR5 Sumbagut Mulyanto mengatakan, hingga November 2017, ada 140 pengaduan yang diterima pihaknya. "Untuk jenis pengaduan ...
Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis
Sumatera Utara - Rabu, 22 November 2017 - 17:11 WIB

Banyak Penipuan, OJK: Investasi Harus Legal dan Logis

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) KR 5 Sumbagut tetap melakukan pengawasan terhadap investasi yang tidak sesuai aturan dan merugikan orang lain.Untuk ...