Rabu, 18 Oktober 2017 | 21.42 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Rekomendasi Golkar Kepada Rahmat Effendi Belum Final

Rekomendasi Golkar Kepada Rahmat Effendi Belum Final

Reporter : Ardiansyah | Kamis, 10 Agustus 2017 - 22:05 WIB

IMG-6286

Rahmat Effendi, Walikota Bekasi (Ist)

BEKASI, kini.co.id – Meski Partai Golongan Karya (Golkar) sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Rahmat Effendi untuk maju pada Pilkada Kota Bekasi 2018. Namun keputusan itu belum permanen alias masih bisa berubah.

Hal tersebut diungkapkan oleh politisi senior Partai Golkar Kota Bekasi, Rosihan Anwar.

“Saya kira belum final. Itu baru rekomendasi. Semua politik bisa berubah, sedetik pun bisa berubah,” kata Rosihan.

Ia mengaku, dukungan Golkar terbagi atas dua fase. Pertama, fase rekomendasi yang sudah dipegang calon. Kedua, fase surat keputusan. Di fase ini, kata Rosihan masih menunggu keputusan DPP.

“SK Rekomendasi Cawalkot 2018 dari DPP Golkar untuk Rahmat Effendi masih bisa dievaluasi,” tuturnya.

Dilain pihak, Wakil Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Ardin Marham, mengungkapkan, tidak akan terjadi perubahan rekomendasi Partai Golkar terhadap Rahmat Effendi sebagai calon yang diusung di Pilkada Kota Bekasi.

“Tidak akan berubah, karena SK rekomendasi itu cuma sekali keluar. Tidak boleh dua kali,” katanya.

Sehingga, kalau pun terjadi sesuatu hal di tingkat DPP, tidak akan berdampak pada rekomendasi yang sudah diberikan kepada Rahmat Effendi.

“Tidak ada kekhawatiran kita, karena rekomendasi itu sudah turun bahwa Pak Rahmat sudah calon Wali Kota,” tegas Ardin.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi, mengatakan, jika setiap bakal calon mesti melampirkan SK rekomendasi dari DPP partai pengusung.

“Kan ada dua itu yang akan kita liat nanti, yaitu syarat calon dan syarat pencalonan,” ujar dia.

Untuk SK rekomendasi partai pengusung, masuk dalam kategori syarat pencalonan. Ia menegaskan, rekomendasi usungan itu mesti dari pengurus partai politik yang sah dan terdaftar di MenkumHAM.

“Jadi (pengurus) DPP Partai yang mengeluarkan rekomendasi kepada calon tertentu, harus terdaftar di MenkumHAM. Bahwa partai itu, merekomendasikan calon tersebut atau didukung parpol, atau gabungan parpol,” tandas Ardin. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Kantor Jamkrindo Unit Madina Diresmikan
Sumatera Utara - Rabu, 18 Oktober 2017 - 21:41 WIB

Kantor Jamkrindo Unit Madina Diresmikan

Kantor Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) unit pelayanan Kabupaten Mandailing Natal, Rabu (18/10) resmi dibuka secara simbolis oleh Pelaksana teknis (Plt) ...
Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:26 WIB

Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau

Sebanyak 6.429 Kartu Keluarga di Kelurahan Cikiwul menerima dana kompensasi atau 'uang bau' dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan ...
Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:21 WIB

Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini

Warga Bekasi Timur meminta agar Kepolisian Republik Indonesia membangun kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur. Soalnya, warga setempat merasa disulitkan untuk ...
Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:55 WIB

Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah melarang transportasi berbasis aplikasi online (daring) untuk ...
Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:16 WIB

Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari PDI Perjuangan yang akan mengundang sembilan tokoh potensial sebagai ...
Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI

Pemerintah Kota Bekasi meminta pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno agar memandang ...