Saturday, 21 July 2018 | 16.20 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Rekomendasi Golkar Kepada Rahmat Effendi Belum Final

Rekomendasi Golkar Kepada Rahmat Effendi Belum Final

Reporter : Ardiansyah | Thursday, 10 August 2017 - 22:05 WIB

IMG-6286

Rahmat Effendi, Walikota Bekasi (Ist)

BEKASI, kini.co.id – Meski Partai Golongan Karya (Golkar) sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Rahmat Effendi untuk maju pada Pilkada Kota Bekasi 2018. Namun keputusan itu belum permanen alias masih bisa berubah.

Hal tersebut diungkapkan oleh politisi senior Partai Golkar Kota Bekasi, Rosihan Anwar.

“Saya kira belum final. Itu baru rekomendasi. Semua politik bisa berubah, sedetik pun bisa berubah,” kata Rosihan.

Ia mengaku, dukungan Golkar terbagi atas dua fase. Pertama, fase rekomendasi yang sudah dipegang calon. Kedua, fase surat keputusan. Di fase ini, kata Rosihan masih menunggu keputusan DPP.

“SK Rekomendasi Cawalkot 2018 dari DPP Golkar untuk Rahmat Effendi masih bisa dievaluasi,” tuturnya.

Dilain pihak, Wakil Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Ardin Marham, mengungkapkan, tidak akan terjadi perubahan rekomendasi Partai Golkar terhadap Rahmat Effendi sebagai calon yang diusung di Pilkada Kota Bekasi.

“Tidak akan berubah, karena SK rekomendasi itu cuma sekali keluar. Tidak boleh dua kali,” katanya.

Sehingga, kalau pun terjadi sesuatu hal di tingkat DPP, tidak akan berdampak pada rekomendasi yang sudah diberikan kepada Rahmat Effendi.

“Tidak ada kekhawatiran kita, karena rekomendasi itu sudah turun bahwa Pak Rahmat sudah calon Wali Kota,” tegas Ardin.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi, mengatakan, jika setiap bakal calon mesti melampirkan SK rekomendasi dari DPP partai pengusung.

“Kan ada dua itu yang akan kita liat nanti, yaitu syarat calon dan syarat pencalonan,” ujar dia.

Untuk SK rekomendasi partai pengusung, masuk dalam kategori syarat pencalonan. Ia menegaskan, rekomendasi usungan itu mesti dari pengurus partai politik yang sah dan terdaftar di MenkumHAM.

“Jadi (pengurus) DPP Partai yang mengeluarkan rekomendasi kepada calon tertentu, harus terdaftar di MenkumHAM. Bahwa partai itu, merekomendasikan calon tersebut atau didukung parpol, atau gabungan parpol,” tandas Ardin. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Jawa Barat - Thursday, 19 April 2018 - 20:56 WIB

Ridwan Kamil akan perjuangan status guru honor di Jawa Barat

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil berjanji akan memperjuangkan status guru honor di Jawa Barat. Sehingga, abdi ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 17:37 WIB

Tim verifikasi nasional lomba lingkungan bersih dan sehat sambangi Desa Aek Tapa

Tim verifikasi lapangan pelaksanaan terbaik tingkat nasional lomba lingkungan bersih dan sehat turun langsung ke lapangan ke Labuhanbatu Utara.Tim tersebut ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 17:11 WIB

Pemko Medan dan LKPP teken MOU pelaksanaan e-katalog daerah

Pemko Medan tandatangani MOU pelaksanaan e-katalog daerah dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Penandatanganan ini dilakukan langsung ...
Sumatera Utara - Tuesday, 27 March 2018 - 05:52 WIB

Balas surat cinta siswa, Bupati Labura kunjungi sekolah

Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah, memberikan kejutan kepada siswa dan siswi SMP Negeri 3 Kualuh Hulu dengan mendatangi langsung sekolah ...
Sumatera Utara - Tuesday, 12 December 2017 - 10:56 WIB

Wabup Labura minta ASN tingkatkan disiplin  

Wakil Bupati Labuhanbatu Utara ((Labura), Dwi Prantara mengatakan Apartur Sipil paratur(ASN) dituntut untuk selalu meningkatkan kedisiplinan saat bekerja.Hal itu ...
DKI Jakarta - Tuesday, 12 December 2017 - 10:38 WIB

Banjir kembali kepung Jakarta, Anies: Saya bertanggungjawab

Hujan deras yang mengguyur hampir seluruh wilayah Ibukota pada Senin (11/12) siang kemarin mengakibatkan banjir di beberapa titik seperti kawasan ...
Place your ads here...