Senin, 11 Desember 2017 | 07.23 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Rekomendasi Golkar Kepada Rahmat Effendi Belum Final

Rekomendasi Golkar Kepada Rahmat Effendi Belum Final

Reporter : Ardiansyah | Kamis, 10 Agustus 2017 - 22:05 WIB

IMG-6286

Rahmat Effendi, Walikota Bekasi (Ist)

BEKASI, kini.co.id – Meski Partai Golongan Karya (Golkar) sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Rahmat Effendi untuk maju pada Pilkada Kota Bekasi 2018. Namun keputusan itu belum permanen alias masih bisa berubah.

Hal tersebut diungkapkan oleh politisi senior Partai Golkar Kota Bekasi, Rosihan Anwar.

“Saya kira belum final. Itu baru rekomendasi. Semua politik bisa berubah, sedetik pun bisa berubah,” kata Rosihan.

Ia mengaku, dukungan Golkar terbagi atas dua fase. Pertama, fase rekomendasi yang sudah dipegang calon. Kedua, fase surat keputusan. Di fase ini, kata Rosihan masih menunggu keputusan DPP.

“SK Rekomendasi Cawalkot 2018 dari DPP Golkar untuk Rahmat Effendi masih bisa dievaluasi,” tuturnya.

Dilain pihak, Wakil Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Ardin Marham, mengungkapkan, tidak akan terjadi perubahan rekomendasi Partai Golkar terhadap Rahmat Effendi sebagai calon yang diusung di Pilkada Kota Bekasi.

“Tidak akan berubah, karena SK rekomendasi itu cuma sekali keluar. Tidak boleh dua kali,” katanya.

Sehingga, kalau pun terjadi sesuatu hal di tingkat DPP, tidak akan berdampak pada rekomendasi yang sudah diberikan kepada Rahmat Effendi.

“Tidak ada kekhawatiran kita, karena rekomendasi itu sudah turun bahwa Pak Rahmat sudah calon Wali Kota,” tegas Ardin.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi, mengatakan, jika setiap bakal calon mesti melampirkan SK rekomendasi dari DPP partai pengusung.

“Kan ada dua itu yang akan kita liat nanti, yaitu syarat calon dan syarat pencalonan,” ujar dia.

Untuk SK rekomendasi partai pengusung, masuk dalam kategori syarat pencalonan. Ia menegaskan, rekomendasi usungan itu mesti dari pengurus partai politik yang sah dan terdaftar di MenkumHAM.

“Jadi (pengurus) DPP Partai yang mengeluarkan rekomendasi kepada calon tertentu, harus terdaftar di MenkumHAM. Bahwa partai itu, merekomendasikan calon tersebut atau didukung parpol, atau gabungan parpol,” tandas Ardin. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Pelanggaran HAM di Sumut masih tinggi
Sumatera Utara - Senin, 11 Desember 2017 - 06:48 WIB

Pelanggaran HAM di Sumut masih tinggi

Kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Sumatera Utara masih sangat tinggi dan memprihatinkan. Berdasarkan catatan Komisi Orang Hilang dan ...
Banyak dikeluhkan, penggagas festival durian Sindangwangi 2017 bungkam
Jawa Barat - Senin, 11 Desember 2017 - 00:02 WIB

Banyak dikeluhkan, penggagas festival durian Sindangwangi 2017 bungkam

Pihak penggagas dan panitia festival durian Sindangwangi 2017 masih belum memberikan jawaban terkait banyaknya keluhan pengunjung yang sudah membeli tiket ...
PAN usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2018
Sumatera Utara - Minggu, 10 Desember 2017 - 20:42 WIB

PAN usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2018

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mencalonkan mantan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018.Dukungan ...
Panitia Festival Durian Sindangwangi 2017 bakal diperkarakan
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 20:26 WIB

Panitia Festival Durian Sindangwangi 2017 bakal diperkarakan

Banyaknya keluhan masyarakat terkait kekecewaannya saat mengunjungi Festival Durian Sindangwangi 2017 di Pasar Ikan, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten ...
KLHK segel limbah medis di TPS  Cirebon
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 19:27 WIB

KLHK segel limbah medis di TPS Cirebon

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel tempat pembuangan sementara (TPS) yang berisikan limbah medis di Cirebon, Jawa Barat. "Saat ini ...
PKS targetkan 51 kursi di DPRD Jabar
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 17:07 WIB

PKS targetkan 51 kursi di DPRD Jabar

Ahmad Heryawan mengatakan target anggota legislatif dari partainya dalam Pemilu 2019 mendatang adalah bisa menguasai 51 kursi di DPRD Jawa ...