Rabu, 18 Oktober 2017 | 21.39 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Pengeloaan PDAM Bhagasasi Dinilai Bobrok

Pengeloaan PDAM Bhagasasi Dinilai Bobrok

Reporter : Ardiansyah | Kamis, 10 Agustus 2017 - 18:51 WIB

IMG-6280

Puluhan massa Barisan Rakyat Anti Korupsi (Bara Aksi) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor PDAM Tirta Bhagasasi, Bekasi, Kamis (10/8).KiniNews/Ardiansyah.

BEKASI, kini.co.id – Puluhan Massa yang mengatasnamakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (Bara Aksi) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor PDAM Tirta Bhagasasi, Bekasi, Kamis (10/8).

Angga Indrawan pengurus Forum Studi Mahasiswa untuk Kemanusiaan dan Demokrasi (FSMKD) mengatakan, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang pelayanan air tidak maksimal atau bobrok.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi setiap tahunnya menggelontorkan uang APBD setiap tahunnya puluhan milyar untuk meningkatkan pelayanan air mium kepada pelanggan dalam mencapai Millenium Development Goals (MDGs) namun jauh panggang dari api.

“20 tahun lebih PDAM Tirta Bhagasasi disusui APBD Kota dan Kabupaten Bekasi setiap tahun puluhan milliar untuk peningkatan pelayanan, namun yang didapat pelanggan keluhan air kecil dan keruh. Artinya pengelolaan jauh dari harapan” ucapnya sambil menunjukkan foto air keruh PDAM Tirta Bhagasasi wilayah Bekasi Utara.

Selain itu, dirinya menjelaskan laporan audit independent dan audit Badan Pemeriksa keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jabar setiap tahunnya menemukan kesalahan administrasi dan kerugian Negara.

Selanjutnya, kata dia soal penetapan Dewan Pengawas PDAM Tirta Bhagasasi oleh Bupati dan Walikota dirinya menilai keduanya mengangkangi Permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah air Minum sebagai acuan pengelolaan.

“Pemendagri nomor 2 tahun 2007 pasal 18 menyatakan unsure Dewan Pengawas terdiri dari 3 unsur, loh ini malah 2 unsur. Hanya unsur birokrat dan unsur pelanggan. unsur profesionalnya mana? jika Dewan Pengawas nya dari proses yang tidak benar maka mengawasinya pun jadi tidak benar. Apalagi mereka rangkap jabatan strategis” kesalnya.

Ditempat yang sama, Mahfudin Latif Ketua Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) yang juga kordinator aksi menyoroti biaya administrasi dan Pemeliharaan sebesar Rp. 8.000 perbulan bulan atau ler pelanggan tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang jelas.

“Kami minta Berita acara (BA) penggunaan uang tersebut namun tidak digubris. Kami curiga, karena Rp. 8.000,- per bulan di kali 165ribu pelanggan tahun 2012 dalam setahun mencapai 15 Milliar lebih” kata latif dalam orasinya

Ditempat berbeda, Dedi Rahmadi Sekretaris Jendral (sekjend) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jendela Komunikasi (JEKO) dirinya mendukung adalah langkah-langkah kritis yang dilakukan elemen lain dalam mengawasi kinerja PDAM Tirta Bhagasasi dalam mengelola uang Negara untuk pelayanan masyarakat dalam pelayanan Air.

“Kami (LSM JEKO) dukung, karena kami sejak dulu intens dan focus mengawasi kinerja PDAM Bhagasasi dan sering ditemukannya fakta-fakta yang menyimpang dari kaidah perencanaan seperti pembangunan Kantor pusat PDAM Tegal Danas” kata Dedi

Selama jalannya aksi unjuk rasa berlangsung hingga pukul 14. 45 peserta aksi tidak diterima perwakilan dan juga tak ada perwakilan dari pihak PDAM Tirta Bhagasasi baik jajaran Direksi, Dewan Pengawas maupun Humas untuk menemui peserta aksi. Hingga massa aksi membubarkan diri dengan tertib.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:26 WIB

Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau

Sebanyak 6.429 Kartu Keluarga di Kelurahan Cikiwul menerima dana kompensasi atau 'uang bau' dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan ...
Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:21 WIB

Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini

Warga Bekasi Timur meminta agar Kepolisian Republik Indonesia membangun kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur. Soalnya, warga setempat merasa disulitkan untuk ...
Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:55 WIB

Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah melarang transportasi berbasis aplikasi online (daring) untuk ...
Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:16 WIB

Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari PDI Perjuangan yang akan mengundang sembilan tokoh potensial sebagai ...
Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI

Pemerintah Kota Bekasi meminta pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno agar memandang ...
Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 10:00 WIB

Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, Kota Bekasi memiliki hubungan yang erat dengan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, ia meminta ...