Rabu, 18 Oktober 2017 | 21.43 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Sengketa Tanah dengan TNI, Warga Jatikarya Blokir Jalan

Sengketa Tanah dengan TNI, Warga Jatikarya Blokir Jalan

Reporter : Ardiansyah | Kamis, 10 Agustus 2017 - 13:38 WIB

IMG-6277

Ratusan warga berbondong-bondong mengruduk proyek pembangunan rumah Perwira Menengah TNI di Jalan Kalimanggis, Jatikarya, Kota Bekasi, Kamis (10/8/2017). (KiniNews/Ardiansyah)

Bekasi, kini.co.id – Ratusan warga berbondong-bondong mengruduk proyek pembangunan rumah Perwira Menengah TNI di Jalan Kalimanggis, Jatikarya, Kota Bekasi, Kamis (10/8/2017). Aksi ini dapat pengawalan ketat pihak kepolisian dan Satpol PP Kota Bekasi.

Warga mengklaim, jika tanah seluas 48,5 hektar yang dikuasai Mabes TNI itu bukanlah tanah negara. Mereka yang mengaku sebagai hak waris menyebutkan jika Sertifikat Hak Guna Pakai tahun 1992, yang menjadi alasan pihak TNI, sejatinya telah dibatalkan oleh pengadilan.

“Kami memiliki Girik, atas nama Candu bin Godo CS, yang diwariskan kepada anak cucunya. Orang tua tidak pernah menjual belikan ke siapa pun, kenapa tiba-tiba ada sertifikat tahun 1992 itu,” ucap Saaman bin Jainan, ahli waris.

Menurut dia, penyerobotan tanah warga ini bermula pada tahun 1992. Pihak Mabes TNI tiba-tiba saja mengklaim memiliki 48,5 hektar tanah di tempat itu.

Padahal, kata Saaman, sejak orang tuanya meninggal pada 18 Agustus 1964, silam, tak ada sedikit pun tanah tersebut dipindahtangankan.

“Saya ingat betul, orang tua saya meninggal pada 18 Agustus 1964. Dan, masih memiliki giriknya. Masih ada suratnya, nomornya 298. Tapi mengapa kok bisa diambil. Jual beli saja tidak pernah, ganti rugi pun gak pernah, sampe saat ini. Kalau ada ganti rugi, mana berani saya begini,” jelasnya.

Dari pantauan, sempat terjadi pemblokiran jalan dengan cara pembantangan spanduk. Namun aksi itu berlangsung kondusif setelah sejumlah petugas melakukan dialog bersama warga di aula tak jauh dari lokasi.

Aksi demonstrasi kemudian berlanjut ke depan gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Sementara di tanah seluas 48,5 hektar itu telah berdiri petakan-petakan rumah, yang akan digunakan untuk tempat tinggal para Perwira menengah prajurit TNI.

Rencananya, pihak keluarga hak waris, akan terus melakukan aksi serupa. Harapanya, agar tanah yang diserobot tersebut segera dihentikan.

“Aksi kita tidak akan berhenti, kita akan terus menyetop pembangunan ini. Jangan salahkan kami yang sudah taat hukum, jadi akan melanggar hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, pihak TNI yang berada di lokasi enggan memberikan pernyataan.

“Maaf ya, kita gak bisa komentar. Kita hanya mencatat hasil dari mediasi saja. Bukan kewenangan kami,” ucap seorang perwira TNI.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Kantor Jamkrindo Unit Madina Diresmikan
Sumatera Utara - Rabu, 18 Oktober 2017 - 21:41 WIB

Kantor Jamkrindo Unit Madina Diresmikan

Kantor Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) unit pelayanan Kabupaten Mandailing Natal, Rabu (18/10) resmi dibuka secara simbolis oleh Pelaksana teknis (Plt) ...
Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:26 WIB

Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau

Sebanyak 6.429 Kartu Keluarga di Kelurahan Cikiwul menerima dana kompensasi atau 'uang bau' dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan ...
Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:21 WIB

Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini

Warga Bekasi Timur meminta agar Kepolisian Republik Indonesia membangun kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur. Soalnya, warga setempat merasa disulitkan untuk ...
Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:55 WIB

Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah melarang transportasi berbasis aplikasi online (daring) untuk ...
Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:16 WIB

Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari PDI Perjuangan yang akan mengundang sembilan tokoh potensial sebagai ...
Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI

Pemerintah Kota Bekasi meminta pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno agar memandang ...