Senin, 11 Desember 2017 | 07.21 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Sengketa Tanah dengan TNI, Warga Jatikarya Blokir Jalan

Sengketa Tanah dengan TNI, Warga Jatikarya Blokir Jalan

Reporter : Ardiansyah | Kamis, 10 Agustus 2017 - 13:38 WIB

IMG-6277

Ratusan warga berbondong-bondong mengruduk proyek pembangunan rumah Perwira Menengah TNI di Jalan Kalimanggis, Jatikarya, Kota Bekasi, Kamis (10/8/2017). (KiniNews/Ardiansyah)

Bekasi, kini.co.id – Ratusan warga berbondong-bondong mengruduk proyek pembangunan rumah Perwira Menengah TNI di Jalan Kalimanggis, Jatikarya, Kota Bekasi, Kamis (10/8/2017). Aksi ini dapat pengawalan ketat pihak kepolisian dan Satpol PP Kota Bekasi.

Warga mengklaim, jika tanah seluas 48,5 hektar yang dikuasai Mabes TNI itu bukanlah tanah negara. Mereka yang mengaku sebagai hak waris menyebutkan jika Sertifikat Hak Guna Pakai tahun 1992, yang menjadi alasan pihak TNI, sejatinya telah dibatalkan oleh pengadilan.

“Kami memiliki Girik, atas nama Candu bin Godo CS, yang diwariskan kepada anak cucunya. Orang tua tidak pernah menjual belikan ke siapa pun, kenapa tiba-tiba ada sertifikat tahun 1992 itu,” ucap Saaman bin Jainan, ahli waris.

Menurut dia, penyerobotan tanah warga ini bermula pada tahun 1992. Pihak Mabes TNI tiba-tiba saja mengklaim memiliki 48,5 hektar tanah di tempat itu.

Padahal, kata Saaman, sejak orang tuanya meninggal pada 18 Agustus 1964, silam, tak ada sedikit pun tanah tersebut dipindahtangankan.

“Saya ingat betul, orang tua saya meninggal pada 18 Agustus 1964. Dan, masih memiliki giriknya. Masih ada suratnya, nomornya 298. Tapi mengapa kok bisa diambil. Jual beli saja tidak pernah, ganti rugi pun gak pernah, sampe saat ini. Kalau ada ganti rugi, mana berani saya begini,” jelasnya.

Dari pantauan, sempat terjadi pemblokiran jalan dengan cara pembantangan spanduk. Namun aksi itu berlangsung kondusif setelah sejumlah petugas melakukan dialog bersama warga di aula tak jauh dari lokasi.

Aksi demonstrasi kemudian berlanjut ke depan gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Sementara di tanah seluas 48,5 hektar itu telah berdiri petakan-petakan rumah, yang akan digunakan untuk tempat tinggal para Perwira menengah prajurit TNI.

Rencananya, pihak keluarga hak waris, akan terus melakukan aksi serupa. Harapanya, agar tanah yang diserobot tersebut segera dihentikan.

“Aksi kita tidak akan berhenti, kita akan terus menyetop pembangunan ini. Jangan salahkan kami yang sudah taat hukum, jadi akan melanggar hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, pihak TNI yang berada di lokasi enggan memberikan pernyataan.

“Maaf ya, kita gak bisa komentar. Kita hanya mencatat hasil dari mediasi saja. Bukan kewenangan kami,” ucap seorang perwira TNI.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Pelanggaran HAM di Sumut masih tinggi
Sumatera Utara - Senin, 11 Desember 2017 - 06:48 WIB

Pelanggaran HAM di Sumut masih tinggi

Kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Sumatera Utara masih sangat tinggi dan memprihatinkan. Berdasarkan catatan Komisi Orang Hilang dan ...
Banyak dikeluhkan, penggagas festival durian Sindangwangi 2017 bungkam
Jawa Barat - Senin, 11 Desember 2017 - 00:02 WIB

Banyak dikeluhkan, penggagas festival durian Sindangwangi 2017 bungkam

Pihak penggagas dan panitia festival durian Sindangwangi 2017 masih belum memberikan jawaban terkait banyaknya keluhan pengunjung yang sudah membeli tiket ...
PAN usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2018
Sumatera Utara - Minggu, 10 Desember 2017 - 20:42 WIB

PAN usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2018

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mencalonkan mantan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018.Dukungan ...
Panitia Festival Durian Sindangwangi 2017 bakal diperkarakan
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 20:26 WIB

Panitia Festival Durian Sindangwangi 2017 bakal diperkarakan

Banyaknya keluhan masyarakat terkait kekecewaannya saat mengunjungi Festival Durian Sindangwangi 2017 di Pasar Ikan, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten ...
KLHK segel limbah medis di TPS  Cirebon
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 19:27 WIB

KLHK segel limbah medis di TPS Cirebon

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel tempat pembuangan sementara (TPS) yang berisikan limbah medis di Cirebon, Jawa Barat. "Saat ini ...
PKS targetkan 51 kursi di DPRD Jabar
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 17:07 WIB

PKS targetkan 51 kursi di DPRD Jabar

Ahmad Heryawan mengatakan target anggota legislatif dari partainya dalam Pemilu 2019 mendatang adalah bisa menguasai 51 kursi di DPRD Jawa ...