Sabtu, 19 Agustus 2017 | 23.42 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Pungli PPDB, Ombudsman Jabar Terima Puluhan Aduan

Pungli PPDB, Ombudsman Jabar Terima Puluhan Aduan

Reporter : Yudi | Rabu, 9 Agustus 2017 - 00:00 WIB

IMG-6260

Ketua Ombudsman Perwakilan Jabar Haneda Sri Lastoto memaparkan hasil pengaduan soal PPDB di Jabar dalam Workshop Deseminasi Hasil Rapid Assesment dan Hasil Pemantauan tentang PPDB 2017 Jabar di Hotel Nexa Kota Bandung, Selasa (8/8). KiniNews/Dadan Januar.

BANDUNG, kini.co.id – Permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Jawa Barat menjadi fokus perhatian Ombudsman.

Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke perwakilan Ombudsman Jawa Barat terdapat 37 aduan terkait pungutan liar (pungli) terkait PPDB.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, misalnya ada jual beli kuota akademik oleh oknum ormas yang nilainya sampai Rp10 juta per orang.

Kemudian di Kabupaten Subang, jual beli kuota akademik oleh oknum nilainya mencapai Rp5 juta sampai Rp15 juta.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jabar Haneda Sri Lastoto mengatakan, sejumlah permasalahan yang terjadi, di antaranya diakibatkan kesalahan sistemik dan administratif yang mendasar yang dilakukan pihak penyelenggara.

Selain itu, terjadi pula pelanggaran dengan modus operandi yang terus berulang setiap tahunnya yang dilakukan oknum masyarakat dan oknum sekolah.

“Harus ada komitmen bersama untuk perbaikan pelayanan publik dalam pendidikan,” tegas Haneda dalam acara Workshop Deseminasi Hasil Rapid Assesment dan Hasil Pemantauan tentang PPDB 2017 Jabar di Hotel Nexa Kota Bandung, Selasa (8/8).

Haneda menejelaskan kasus yang kembali ditemukan pihaknya, yakni calo jual beli kursi di sekolah, pengurangan kuota siswa rawan meneruskan pendidikan (RMP), hingga pelaksanaan PPDB jalur perjanjian yang menyalahi aturan.

Ia menekankan, hal yang paling menjadi sorotan pihaknya, yakni petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Pendidikan yang dinilainya terlambat.

Kondisi tersebut berdampak pada aturan pemerintah daerah yang tidak matang dan terkesan dipaksakan.

Pihaknya kata Haneda juga menyoroti praktik jual beli kursi yang ditemukan di sejumlah daerah, terutama di sekolah-sekolah negeri favorit. Kasus tersebut, di antaranya ditemukan di Purwakarta, Kota Bandung, dan Kabupaten Subang.

Menurut Haneda, calo jual beli kursi sekolah ini diketahui oknum ormas, LSM, hingga pihak sekolah yang memanfaatkan keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah pavorit demi mendapatkan keuntungan ekonomi.

Modus pungli lainnya yang dilakukan pihak sekolah terhadap orang tua siswa, yakni dengan modus penjualan seragam dan buku. Sumbangan ini dikatakan pungli karena tidak sesuai dengan prosedur pemungutan sumbangan.

Ombudsman, kata Haneda telah melaporkan temuan pihaknya itu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk segera ditindaklanjuti.

Ia juga bekerja sama dengan Tim Saber Pungli terkait pungutan yang tidak sesuai prosedur untuk diselidiki lebih lanjut. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Ini Nama-nama Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jabar Terpilih
Jawa Barat - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 21:02 WIB

Ini Nama-nama Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jabar Terpilih

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat telah mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten/Kota ...
Malunya, Kader Partai Ini Kepergok Keluarga Lagi Selingkuh di Hotel
Sumatera Selatan - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 15:43 WIB

Malunya, Kader Partai Ini Kepergok Keluarga Lagi Selingkuh di Hotel

Fenomena perselingkuhan sepertinya tak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Meski terlarang, masih ada saja yang coba-coba melakukannya walaupun harga diri ...
Ratusan Angkot di Kota Bekasi Tak Layak
Jawa Barat - Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:39 WIB

Ratusan Angkot di Kota Bekasi Tak Layak

Sebanyak 755 mobil angkutan umum di Kota Bekasi dinyatakan belum melakukan pengujian kelayakan. Padahal pengujian itu penting untuk keselamatan penumpang ...
PDI-P Kota Bekasi Enggan Berkoalisi dengan Golkar
Jawa Barat - Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:26 WIB

PDI-P Kota Bekasi Enggan Berkoalisi dengan Golkar

Meski DPD DI-Perjuangan Jawa Barat menyatakan koalisi dengan Partai Golkar di 12 Kabupaten/Kota untuk menghadapi pilkada serentak.Namun langkah itu belum ...
Larangan Sepeda Motor Masuk Sudirman Mulai Berlaku Akhir September
DKI Jakarta - Jumat, 18 Agustus 2017 - 15:54 WIB

Larangan Sepeda Motor Masuk Sudirman Mulai Berlaku Akhir September

Bagi Anda pengendara sepeda yang kerap melintas Jalan Jenderal Sudirman sepanjang Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Bundaran Senayan harap melalui ...
Malam Resepsi Kenegaraan, Paskibra Labura Dijamu Bupati
Sumatera Utara - Jumat, 18 Agustus 2017 - 13:46 WIB

Malam Resepsi Kenegaraan, Paskibra Labura Dijamu Bupati

Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Labuhan Batu Utara dijamu di kediaman Wakil Bupati Labura, Tanjung Sari Aek Kanopan, (17/8).Pasukan tersebut ...