Rabu, 18 Oktober 2017 | 21.33 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Pungli PPDB, Ombudsman Jabar Terima Puluhan Aduan

Pungli PPDB, Ombudsman Jabar Terima Puluhan Aduan

Reporter : Yudi | Rabu, 9 Agustus 2017 - 00:00 WIB

IMG-6260

Ketua Ombudsman Perwakilan Jabar Haneda Sri Lastoto memaparkan hasil pengaduan soal PPDB di Jabar dalam Workshop Deseminasi Hasil Rapid Assesment dan Hasil Pemantauan tentang PPDB 2017 Jabar di Hotel Nexa Kota Bandung, Selasa (8/8). KiniNews/Dadan Januar.

BANDUNG, kini.co.id – Permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di Jawa Barat menjadi fokus perhatian Ombudsman.

Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke perwakilan Ombudsman Jawa Barat terdapat 37 aduan terkait pungutan liar (pungli) terkait PPDB.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Purwakarta, misalnya ada jual beli kuota akademik oleh oknum ormas yang nilainya sampai Rp10 juta per orang.

Kemudian di Kabupaten Subang, jual beli kuota akademik oleh oknum nilainya mencapai Rp5 juta sampai Rp15 juta.

Ketua Ombudsman Perwakilan Jabar Haneda Sri Lastoto mengatakan, sejumlah permasalahan yang terjadi, di antaranya diakibatkan kesalahan sistemik dan administratif yang mendasar yang dilakukan pihak penyelenggara.

Selain itu, terjadi pula pelanggaran dengan modus operandi yang terus berulang setiap tahunnya yang dilakukan oknum masyarakat dan oknum sekolah.

“Harus ada komitmen bersama untuk perbaikan pelayanan publik dalam pendidikan,” tegas Haneda dalam acara Workshop Deseminasi Hasil Rapid Assesment dan Hasil Pemantauan tentang PPDB 2017 Jabar di Hotel Nexa Kota Bandung, Selasa (8/8).

Haneda menejelaskan kasus yang kembali ditemukan pihaknya, yakni calo jual beli kursi di sekolah, pengurangan kuota siswa rawan meneruskan pendidikan (RMP), hingga pelaksanaan PPDB jalur perjanjian yang menyalahi aturan.

Ia menekankan, hal yang paling menjadi sorotan pihaknya, yakni petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Pendidikan yang dinilainya terlambat.

Kondisi tersebut berdampak pada aturan pemerintah daerah yang tidak matang dan terkesan dipaksakan.

Pihaknya kata Haneda juga menyoroti praktik jual beli kursi yang ditemukan di sejumlah daerah, terutama di sekolah-sekolah negeri favorit. Kasus tersebut, di antaranya ditemukan di Purwakarta, Kota Bandung, dan Kabupaten Subang.

Menurut Haneda, calo jual beli kursi sekolah ini diketahui oknum ormas, LSM, hingga pihak sekolah yang memanfaatkan keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah pavorit demi mendapatkan keuntungan ekonomi.

Modus pungli lainnya yang dilakukan pihak sekolah terhadap orang tua siswa, yakni dengan modus penjualan seragam dan buku. Sumbangan ini dikatakan pungli karena tidak sesuai dengan prosedur pemungutan sumbangan.

Ombudsman, kata Haneda telah melaporkan temuan pihaknya itu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk segera ditindaklanjuti.

Ia juga bekerja sama dengan Tim Saber Pungli terkait pungutan yang tidak sesuai prosedur untuk diselidiki lebih lanjut. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:26 WIB

Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau

Sebanyak 6.429 Kartu Keluarga di Kelurahan Cikiwul menerima dana kompensasi atau 'uang bau' dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan ...
Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:21 WIB

Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini

Warga Bekasi Timur meminta agar Kepolisian Republik Indonesia membangun kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur. Soalnya, warga setempat merasa disulitkan untuk ...
Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:55 WIB

Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah melarang transportasi berbasis aplikasi online (daring) untuk ...
Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:16 WIB

Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari PDI Perjuangan yang akan mengundang sembilan tokoh potensial sebagai ...
Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI

Pemerintah Kota Bekasi meminta pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno agar memandang ...
Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 10:00 WIB

Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, Kota Bekasi memiliki hubungan yang erat dengan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, ia meminta ...