Rabu, 18 Oktober 2017 | 21.34 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Kanwil DJP Jabar II Jebloskan Penunggak Pajak ke Lapas Karawang

Kanwil DJP Jabar II Jebloskan Penunggak Pajak ke Lapas Karawang

Reporter : Ardiansyah | Kamis, 3 Agustus 2017 - 21:58 WIB

IMG-6237

Kepala Bidang Humas DJP II, Jawa Barat, Adilega Tanius didampingi Kepala KPP Pratama Karawang Selatan, Freddy Hasiholan Sianipar dan Kepala Lapas Kelas IIA Karawang Zaenal Arifin memberikan keterangan pers soal penyandaraan pengusaha penunggak pajak di Bekasi, Kamis (3/8). KiniNews.

BEKASI, kini.co.id – Bos PT CTM, TND dijeblosan ke Lapas Karawang oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II, melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang Selatan.

Tindakan tersebut dilakukan melaksanakan penyanderaan (gijzeling) terhadap yang bersangkutan karena sebagai Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak sebesar Rp1,9 miliar.

Sebelum dilakukan penyanderaan, terlebih dahulu dilakukan tindakan penagihan secara persuasif terhadap penunggak pajak. Mulai dari penerbitan Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), pemblokiran rekening, hingga pencegahan Wajib Pajak untuk bepergian ke luar negeri.

“Ini dilakukan untuk memaksa penunggak pajak melunasi kewajibannya,” terang Kepala KPP Pratama Karawang Selatan, Freddy Hasiholan Sianipar di Bekasi, Kamis (3/8).

“Wajib Pajak yang menunggak pajak saat ini masih memiliki harta yang cukup untuk melunasi hutang pajaknya,” tambahnya.

Freddy menjelaskan, pihaknya telah mengajukan izin pelaksanaan penyanderaan atas dua orang penanggung pajak PT CTM, kepada Menteri Keuang pada tanggal 9 Mei 2017.

Penyanderaan terhadap TND dan SNS yang menjabat sebagai Direktur Utama dan Komisaris PT CTM menurut Freddy telah merujuk sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Namun karena keduanya suami istri, maka hanya TND yang dijebloskan ke Lapas Karawang.

PT CTM sendiri beralamat di Cikampek Kabupaten Karawang. Sementara domisili dari kedua penanggung pajak ada di Kota Bogor.

Saat upaya sandera akan dilakukan, Kanwil DJP Jawa Barat II dan KPP Pratama Karawang Selatan sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Kota Bogor, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Sakit setempat.

“Sebelumnya akan ke Malaysia untuk berobat, tapi tidak bisa berangkat karena sudah dicekal. Penunggak pajak yang disandera akan dibebaskan, jika hutang pajaknya dibayar. Jika tidak dia akan terus kami titipkan di Lapas hingga enam bulan kedepan,” kata Freddy.

Hingga saat ini di Kanwil DJP Jawa Barat II telah ada 16 penanggung pajak yang telah melunasi pajaknya dengan nilai Rp 67,9 miliar.

Sementara jumlah usulan penyanderaan dalam tahun 2017 sebanyak 21 penanggung pajak dengan nilai Rp 97,8 miliar.

Saat ini masih tersisa 5 penanggung pajak yang masih dalam proses pantauan gijzeling yang nilainya Rp 29,9 miliar.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:26 WIB

Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau

Sebanyak 6.429 Kartu Keluarga di Kelurahan Cikiwul menerima dana kompensasi atau 'uang bau' dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan ...
Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:21 WIB

Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini

Warga Bekasi Timur meminta agar Kepolisian Republik Indonesia membangun kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur. Soalnya, warga setempat merasa disulitkan untuk ...
Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:55 WIB

Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah melarang transportasi berbasis aplikasi online (daring) untuk ...
Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:16 WIB

Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari PDI Perjuangan yang akan mengundang sembilan tokoh potensial sebagai ...
Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI

Pemerintah Kota Bekasi meminta pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno agar memandang ...
Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 10:00 WIB

Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, Kota Bekasi memiliki hubungan yang erat dengan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, ia meminta ...