Sabtu, 19 Agustus 2017 | 23.53 WIB
KiniNEWS>Regional>Banten>Tanah Dikuasai Korporasi, Barisan Tani Pulau Sanghiang Gelar Aksi

Tanah Dikuasai Korporasi, Barisan Tani Pulau Sanghiang Gelar Aksi

Reporter : Rakisa | Rabu, 2 Agustus 2017 - 17:29 WIB

IMG-6218

Barisan Tani Pulau Sanghiang menggelar aksi tolak investasi berujung kriminalisasi. (KiniNews/Ist)

Serang, kini.co.id – Tak terima tanah di Pulau Sanghiang, Anyer, Banten dikuasai perusahaan, Barisan Tani Pulau Sanghiang (BTPS) menggelar aksi.

Mereka menuntut pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak ke rakyat, bukan ke perusahaan dalam sengketa tanah di Pulau Sanghiang.

Mereka menuding Pemkab Serang dan BPN telah alpa dalam melindungi hak konstitusional Warga Pulau Sangiang dengan kehadiran PT Pondok Kalimaya Putih (PKP).

Koordinator aksi, Muhib mengatakan dilatarbelakangi oleh ketimpangan pola relasi negara, pasar dan masyarakat, diindikasikan bahwa kekuasaan pasar lebih kuat dibandingkan kekuasaan negara yang terlihat dalam konflik-konflik yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Beberapa catatan kasus misalnya pembangunan pabrik semen rembang, pembangunan bandara kulon progo, bandara majalengka, perampasan lahan teluk jambe karawang, kriminalisasi perampasan pulau pari oleh korporasi hingga ke-wilayah Banten pulau sanghiang anyer. Telah menimbulkan banyak korban akibat menolak investasi,” ucapnya, Rabu (2/8/2017).

Selain itu, lanjutnya, peristiwa pidana yang menjerat warga pulau sangiang dengan pasal 385 KUHPidana ke-(4) diduga kuat sebagai alat kekuasaan untuk mengusir warga dari tanahnya sendiri oleh korporasi PT.Pondok Kalimaya Putih (Grend Garden).

“Pada faktanya warga pulau sanghiang sudah mendiami tanah tersebut secara turun temurun secara adat/ ulayat sebagaimana dijelaskan pada Permeneg No 5 Th 1999 Pasal 1 bahwa “bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan,” sebut dia.

Selain itu, menurutnya, sengketa antara warga Pulau Sanghiang dan pihak korporasi diduga kuat adanya dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa dan BPN Kabupaten Serang medio 1991 ketika pihak desa mendatangi warga untuk melakukan pengukuran lahan warga dengan alasan akan mensertifikat tanah warga-dalam pengukuran tersebut tidak melibatkan masyarakat hingga sampai pengukuran telah selesai dilakukan diduga ada rekayasa pengalihan status kepemilikan tanah warga menjadi milik perusahaan.

Hal itu diketahui ketika warga akan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan ternyata sudah diblokir pemerintah setempat, dengan alasan bahwa lahan tersebut sudah menjadi milik PT. Pondok Kalimaya Putih (PKP). Tanah seluas 1.896.00 M2 yang berlokasi di legon waru pulau sangiang adalah milik perusahaan.

Sehingga mereka mendesak BPN/ATR Kabupaten Serang segera membuka data informasi status kepemilikan tanah antara warga dan perusahaan PT.Pondok Kalimaya Putih (Grend Garden) sebagaimana hak informasi UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Kita juga mendesak Bupati Serang segera menyelesaikan persoalan sengketa pulau karena berdampak pada hilang-nya pemenuhan akses ekonomi sosial warga masyarakat Pulau Sanghiang. Kepala kepolisian (Polda Banten) diminta untuk segera menghentikan proses penyidikan terhadap ke-enam warga Pulau Sangiang atas dugaan penyerobotan lahan milik perusahan PT Pondok Kalimaya Putih (Grend Garden) karena status kepemilikan lahan belum jelas sehingga tidak masuk dalam perkara pidana sehingga harus menunggu kepastian hukum yang jelas (Prejudicieel Geschil) sebagaimana SEMA nomor 4 tahun 1980 Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (“Perma 1/1956”). dalam pasal 1 Perma 1/1956,” ucapnya lagi.

Selain itu mereka juga meminta Komisi negara Ombudsman RI, Komnas HAM RI segera turun memantau proses administrasi dan perlindungan hukum terhadap warga pulau sangiang yang terancam terintimidasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Ini Nama-nama Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jabar Terpilih
Jawa Barat - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 21:02 WIB

Ini Nama-nama Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota se-Jabar Terpilih

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat telah mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten/Kota ...
Malunya, Kader Partai Ini Kepergok Keluarga Lagi Selingkuh di Hotel
Sumatera Selatan - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 15:43 WIB

Malunya, Kader Partai Ini Kepergok Keluarga Lagi Selingkuh di Hotel

Fenomena perselingkuhan sepertinya tak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Meski terlarang, masih ada saja yang coba-coba melakukannya walaupun harga diri ...
Ratusan Angkot di Kota Bekasi Tak Layak
Jawa Barat - Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:39 WIB

Ratusan Angkot di Kota Bekasi Tak Layak

Sebanyak 755 mobil angkutan umum di Kota Bekasi dinyatakan belum melakukan pengujian kelayakan. Padahal pengujian itu penting untuk keselamatan penumpang ...
PDI-P Kota Bekasi Enggan Berkoalisi dengan Golkar
Jawa Barat - Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:26 WIB

PDI-P Kota Bekasi Enggan Berkoalisi dengan Golkar

Meski DPD DI-Perjuangan Jawa Barat menyatakan koalisi dengan Partai Golkar di 12 Kabupaten/Kota untuk menghadapi pilkada serentak.Namun langkah itu belum ...
Larangan Sepeda Motor Masuk Sudirman Mulai Berlaku Akhir September
DKI Jakarta - Jumat, 18 Agustus 2017 - 15:54 WIB

Larangan Sepeda Motor Masuk Sudirman Mulai Berlaku Akhir September

Bagi Anda pengendara sepeda yang kerap melintas Jalan Jenderal Sudirman sepanjang Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Bundaran Senayan harap melalui ...
Malam Resepsi Kenegaraan, Paskibra Labura Dijamu Bupati
Sumatera Utara - Jumat, 18 Agustus 2017 - 13:46 WIB

Malam Resepsi Kenegaraan, Paskibra Labura Dijamu Bupati

Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Labuhan Batu Utara dijamu di kediaman Wakil Bupati Labura, Tanjung Sari Aek Kanopan, (17/8).Pasukan tersebut ...