Rabu, 18 Oktober 2017 | 21.39 WIB
KiniNEWS>Regional>Banten>Tanah Dikuasai Korporasi, Barisan Tani Pulau Sanghiang Gelar Aksi

Tanah Dikuasai Korporasi, Barisan Tani Pulau Sanghiang Gelar Aksi

Reporter : Rakisa | Rabu, 2 Agustus 2017 - 17:29 WIB

IMG-6218

Barisan Tani Pulau Sanghiang menggelar aksi tolak investasi berujung kriminalisasi. (KiniNews/Ist)

Serang, kini.co.id – Tak terima tanah di Pulau Sanghiang, Anyer, Banten dikuasai perusahaan, Barisan Tani Pulau Sanghiang (BTPS) menggelar aksi.

Mereka menuntut pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak ke rakyat, bukan ke perusahaan dalam sengketa tanah di Pulau Sanghiang.

Mereka menuding Pemkab Serang dan BPN telah alpa dalam melindungi hak konstitusional Warga Pulau Sangiang dengan kehadiran PT Pondok Kalimaya Putih (PKP).

Koordinator aksi, Muhib mengatakan dilatarbelakangi oleh ketimpangan pola relasi negara, pasar dan masyarakat, diindikasikan bahwa kekuasaan pasar lebih kuat dibandingkan kekuasaan negara yang terlihat dalam konflik-konflik yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Beberapa catatan kasus misalnya pembangunan pabrik semen rembang, pembangunan bandara kulon progo, bandara majalengka, perampasan lahan teluk jambe karawang, kriminalisasi perampasan pulau pari oleh korporasi hingga ke-wilayah Banten pulau sanghiang anyer. Telah menimbulkan banyak korban akibat menolak investasi,” ucapnya, Rabu (2/8/2017).

Selain itu, lanjutnya, peristiwa pidana yang menjerat warga pulau sangiang dengan pasal 385 KUHPidana ke-(4) diduga kuat sebagai alat kekuasaan untuk mengusir warga dari tanahnya sendiri oleh korporasi PT.Pondok Kalimaya Putih (Grend Garden).

“Pada faktanya warga pulau sanghiang sudah mendiami tanah tersebut secara turun temurun secara adat/ ulayat sebagaimana dijelaskan pada Permeneg No 5 Th 1999 Pasal 1 bahwa “bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan,” sebut dia.

Selain itu, menurutnya, sengketa antara warga Pulau Sanghiang dan pihak korporasi diduga kuat adanya dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa dan BPN Kabupaten Serang medio 1991 ketika pihak desa mendatangi warga untuk melakukan pengukuran lahan warga dengan alasan akan mensertifikat tanah warga-dalam pengukuran tersebut tidak melibatkan masyarakat hingga sampai pengukuran telah selesai dilakukan diduga ada rekayasa pengalihan status kepemilikan tanah warga menjadi milik perusahaan.

Hal itu diketahui ketika warga akan melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan ternyata sudah diblokir pemerintah setempat, dengan alasan bahwa lahan tersebut sudah menjadi milik PT. Pondok Kalimaya Putih (PKP). Tanah seluas 1.896.00 M2 yang berlokasi di legon waru pulau sangiang adalah milik perusahaan.

Sehingga mereka mendesak BPN/ATR Kabupaten Serang segera membuka data informasi status kepemilikan tanah antara warga dan perusahaan PT.Pondok Kalimaya Putih (Grend Garden) sebagaimana hak informasi UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Kita juga mendesak Bupati Serang segera menyelesaikan persoalan sengketa pulau karena berdampak pada hilang-nya pemenuhan akses ekonomi sosial warga masyarakat Pulau Sanghiang. Kepala kepolisian (Polda Banten) diminta untuk segera menghentikan proses penyidikan terhadap ke-enam warga Pulau Sangiang atas dugaan penyerobotan lahan milik perusahan PT Pondok Kalimaya Putih (Grend Garden) karena status kepemilikan lahan belum jelas sehingga tidak masuk dalam perkara pidana sehingga harus menunggu kepastian hukum yang jelas (Prejudicieel Geschil) sebagaimana SEMA nomor 4 tahun 1980 Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (“Perma 1/1956”). dalam pasal 1 Perma 1/1956,” ucapnya lagi.

Selain itu mereka juga meminta Komisi negara Ombudsman RI, Komnas HAM RI segera turun memantau proses administrasi dan perlindungan hukum terhadap warga pulau sangiang yang terancam terintimidasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:26 WIB

Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau

Sebanyak 6.429 Kartu Keluarga di Kelurahan Cikiwul menerima dana kompensasi atau 'uang bau' dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan ...
Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:21 WIB

Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini

Warga Bekasi Timur meminta agar Kepolisian Republik Indonesia membangun kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur. Soalnya, warga setempat merasa disulitkan untuk ...
Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:55 WIB

Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah melarang transportasi berbasis aplikasi online (daring) untuk ...
Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:16 WIB

Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari PDI Perjuangan yang akan mengundang sembilan tokoh potensial sebagai ...
Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI

Pemerintah Kota Bekasi meminta pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno agar memandang ...
Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 10:00 WIB

Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, Kota Bekasi memiliki hubungan yang erat dengan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, ia meminta ...