Rabu, 18 Oktober 2017 | 21.43 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Wagubsu Minta Perketat Pengawasan Masuk Makanan dan Obat dari Luar

Wagubsu Minta Perketat Pengawasan Masuk Makanan dan Obat dari Luar

Rabu, 2 Agustus 2017 - 01:22 WIB

IMG-6205

Wagubsu Nurhahajizah Marpaung Sosialisasi Pengawasan Periklanan dan Sekaligus Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pengawasan Isi Siaran terhadap Publikasi, Promosi dan Iklan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Hotel Grand Mercury Medan, Selasa (1/8). KiniNews/Hildasari.

MEDAN, kini.co.id – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Nurhajizah Marpaung mengatakan salah satu tugas pemerintah adalah bertanggungjawab mengatur dan mengawasi produksi, pembuatan, pendistribusian maupun sosialisasinya termasuk makanan dan obat yang bekerja sama dengan Balai POM. Namun lanjutnya tugas tersebut tidak akan optimal bila tidak didukung oleh semua pihak.

Hal tersebut disampaikan pada Sosialisasi Pengawasan Periklanan dan Sekaligus Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pengawasan Isi Siaran terhadap Publikasi, Promosi dan Iklan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Hotel Grand Mercury Medan, Selasa (1/8).

Terkait dengan pengawasan makanan dan obat, khususnya makanan dari luar negeri Wagubsu meminta agar pintu masuk barang dari luar untuk benar-benar di awasi.

“Memang sudah banyak barang-barang dari luar itu telah kita musnahkan bekerjasama dengan Badan POM, bahkan bertruk-truk telah dimusnahkan. Namun hal itu tidak perlu terjadi bila pengawasan yang ketat dilakukan dari pintu-pintu masuk,” ujar Nurhajizah.

Dijelaskannya fungsi pengawasan tersebut memang sangat penting seperti kita ketahui, bahwa penduduk Medan Sumatera Utara yang mengkonsumsi produk luar sangat tinggi. Padahal, setelah diteliti banyak produk dari luar itu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang efeknya kedepan akan merusak kesehatan.

“Oleh karenanya diminta sinerjitas dengan pihak terkait terus ditingkatkan kedepannya,” harap Wagubsu.

Sementara untuk Sumatera Utara sekitar 40 persen iklan makanan obat yang tidak memenuhi ketentuan. Walaupun dari tahun ketahun menurun.
“Tapi menurunnya tidak signifikan,” ujarnya.

Iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut lanjutnya karena ada keterbatasan yaitu, salah satunya kekurang tahuan dari perusahaan.
Oleh karenanya dia juga mengharapkan kerjasama dari KPI untuk melakukan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan yang akan membuat iklan. Selain itu petugas dalam hal ini Balai POM juga punya keterbatasan terkait cakupan, Balai POM mempunyai cakupan cukup besar sedangkan sarana dan SDM nya terbatas.

“Kerjasama dengan KPI dan KPID ini merupakan hal yang sangat penting dalam membantu tugas-tugas Badan POM khususnya dalam hal pengawasan periklanan,” ujarnya.

Ketua KPID Sumut Parulian Tampubolon menyambut baik dengan adanya kerjasama yang ditandatangani antara Balai POM dengan KPID Sumut sehingga KPID Sumut akan lebih mengawasi periklanan khususnya untuk makanan dan obat yang selama ini kurang pengawasannya.

“Ini sangat baik sekali, kita akan melakukan stressing pengawasan khususnya untuk obat dan makanan,” ujarnya.

Hadir pada kesempatan tersebut Pelaksana Harian Kepala Kepala Badan POM RI yang diwakili Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk komplemen Badan POM,Ondri Dwi Sampurno, Direktur Badan Pengawasan Makanan Indriaty Tubagus, Kepala Badan POM Sumut, Ketua KPID Sumut dan perusahaan-perusahaan periklanan.[]

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Kantor Jamkrindo Unit Madina Diresmikan
Sumatera Utara - Rabu, 18 Oktober 2017 - 21:41 WIB

Kantor Jamkrindo Unit Madina Diresmikan

Kantor Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) unit pelayanan Kabupaten Mandailing Natal, Rabu (18/10) resmi dibuka secara simbolis oleh Pelaksana teknis (Plt) ...
Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:26 WIB

Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau

Sebanyak 6.429 Kartu Keluarga di Kelurahan Cikiwul menerima dana kompensasi atau 'uang bau' dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan ...
Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:21 WIB

Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini

Warga Bekasi Timur meminta agar Kepolisian Republik Indonesia membangun kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur. Soalnya, warga setempat merasa disulitkan untuk ...
Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:55 WIB

Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah melarang transportasi berbasis aplikasi online (daring) untuk ...
Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:16 WIB

Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari PDI Perjuangan yang akan mengundang sembilan tokoh potensial sebagai ...
Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI

Pemerintah Kota Bekasi meminta pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno agar memandang ...