Rabu, 18 Oktober 2017 | 21.40 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Pedagang Pasar Bulan Adu Mulut di Komisi C

Pedagang Pasar Bulan Adu Mulut di Komisi C

Senin, 31 Juli 2017 - 18:17 WIB

IMG-6186

Protes pedagang Pasar Bulan saat RDP di Komisi C DPRD kota Medan. (kininews/armand)

MEDAN, kini.co.id – Adu mulut bertensi tinggi terlihat ketika rapat dengar pendapat (RDP) pedagang Pasar Bulan, perusahaan dagang (PD) Pasar kota Medan dan Komisi C DPRD Medan, Senin (31/7).

Lali Hutagalung, pedagang Pasar Bulan mengaku telah memenuhi sebelumnya telah berjualan di kawasan Sambu dan kemudian dipindahkan ketika Medan Mall berdiri. Bahkan mereka juga telah membayar semua sesuai Keputusan Walikota Medan No 31 Tahun 1993 dan NO 188.344.834/SK/1994.

“Tapi kami malah ditindas kemarin,” ucapnya di hadapan Anggota Komisi C, Zulkifli Lubis, Kuat Surbakti dan Hasyim.

Menurut Lali, dirinya bersama rekan lain telah mengalami penderitaan di awal tahun 90an lalu. Kini harus kembali merasakan derita dan disaksikan oleh anak-anak mereka.

“Sebelum penggusuran kami para pedagang telah mengajukan surat permohonan kepada Walikota dan Kapoldasu agar tidak dilakukan tindakan anarkis, tapi fakta di lapangan justru berbeda,”teriaknya.

Dirut PD Pasar kota Medan, Rusdi Sinuraya menyebutkan pemindahan pedagang Jalan Bulan karena untuk normalisasi arus lalu lintas dikawasan tersebut.

“Itu kami lakukan untuk normalisasi arus bukan untuk hal-hal yang lain,” ucapnya.

Tapi suasana berubah menjadi panas. Salah seorang kuasa hukum pedagang memotong pembicaraan yang membuat Rusdi tak sabar dan melawan.

Alhasil petugas keamanan pun terpaksa mengusir dan membubarkan rapat dengar pendapat yang mulai tak kondusif.

“DPRD Medan bencong tak mau membela rakyat, lihat kami ini. Selalu kalian tidak membela kami,” teriak pedagang perempuan.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:26 WIB

Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau

Sebanyak 6.429 Kartu Keluarga di Kelurahan Cikiwul menerima dana kompensasi atau 'uang bau' dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan ...
Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:21 WIB

Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini

Warga Bekasi Timur meminta agar Kepolisian Republik Indonesia membangun kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur. Soalnya, warga setempat merasa disulitkan untuk ...
Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:55 WIB

Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah melarang transportasi berbasis aplikasi online (daring) untuk ...
Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:16 WIB

Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari PDI Perjuangan yang akan mengundang sembilan tokoh potensial sebagai ...
Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI

Pemerintah Kota Bekasi meminta pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno agar memandang ...
Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 10:00 WIB

Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, Kota Bekasi memiliki hubungan yang erat dengan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, ia meminta ...