Rabu, 18 Oktober 2017 | 21.41 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Ribuan Reklame di Bekasi Terancam Dirobohkan

Ribuan Reklame di Bekasi Terancam Dirobohkan

Reporter : Ardiansyah | Senin, 31 Juli 2017 - 17:35 WIB

IMG-6184

Ilustrasi reklame. IST

BEKASI, kini.co.id – Masa perizinan ribuan titik reklame di Kota Bekasi belum diperpanjang. Karena itu, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame terancam tidak akan tercapai.

Kepala Seksi Taman dan Reklame pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Luki Dian Trihantono mengatakan, ada 6.168 titik reklame di wilayah setempat yang belum diperpanjang masa izinnya.

Berdasarkan catatannya hingga tahun 2016 lalu, ada 8.037 titik izin pendirian reklame.

“Kalau reklame yang sudah diurus ada 1.869 titik yang tersebar di 12 kecamatan di Kota Bekasi. Baru sedikit yang mengurus izin, padahal sekarang sudah masuk pertengahan tahun,” katanya, Senin (31/7).

Menurut Luki, para pengusaha reklame tiap tahun harus rutin memperpanjang masa izin reklame. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.

Meski pihak swasta belum memperpanjang masa izinnya, namun pemerintah tidak bisa langsung menyegel reklame tersebut.
Ada mekanisme yang harus dilalui, salah satunya adalah memberi peringatan dan tenggat waktu hingga 7×24 jam.

“Bila sudah diingatkan tidak ada itikad baik, kami akan menyegel bahkan menurunkan papan reklame tersebut. Itu sanksi yang kami berikan agar mereka menaati aturan,” jelas Luki.

Sekretaris Dinas PUPR Kota Bekasi, Arief Maulana menambahkan, pada tahun lalu, Pemerintah Kota Bekasi telah membukukan pendapatan pajak reklame mencapai Rp 40 miliar dari target 60 miliar.

“Di tahun 2017, pemerintah menaikan target pajak reklame menjadi Rp 80 miliar,” kata Arief.

Sampai Juli 2017, kata dia, pihaknya telah menyegel hampir 400 reklame berbagai ukuran. Reklame itu disegel karena pihak swasta tidak membayar pajak dan tidak melapor asuransi berikut jaminan masa kontruksi.

“Apabila telah disegel dan tidak ada respon dari pengelola, maka bakal kita tebang,” tutur Arief.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Aan Suhanda pesimis perolehan pajak reklame tahun ini bisa mencapai target.

Sebab tahun ini dinas pengawas reklame (Dinas PUPR) baru melakukan pendataan serta penertiban.

“Belum bisa sepertinya kalau reklame dicapai tahun ini sekarang saja administratifnya baru dibenahi,” kata Aan.

Aan menjelaskan, antara dinas pengawas (Dinas PUPR) dan pemberi izin reklame (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) harusnya memiliki satu database yang terhubung satu sama lain.

Dengan demikian, bocornya pajak di sektor reklame tidak terjadi.

“Database sebetulnya sudah dibuat, namun masih dalam tahap pengembangan,” kata dia.

Menurutnya, bila seluruh pendataan administratif reklame sudah ada, maka perolehan pajak reklame bisa terkejar hingga 100 persen.

“Untuk tahun ini paling target yang tercapai hanya 70 persen saja,” tandas Aan. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:26 WIB

Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau

Sebanyak 6.429 Kartu Keluarga di Kelurahan Cikiwul menerima dana kompensasi atau 'uang bau' dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan ...
Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:21 WIB

Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini

Warga Bekasi Timur meminta agar Kepolisian Republik Indonesia membangun kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur. Soalnya, warga setempat merasa disulitkan untuk ...
Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:55 WIB

Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah melarang transportasi berbasis aplikasi online (daring) untuk ...
Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:16 WIB

Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari PDI Perjuangan yang akan mengundang sembilan tokoh potensial sebagai ...
Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI

Pemerintah Kota Bekasi meminta pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno agar memandang ...
Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 10:00 WIB

Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, Kota Bekasi memiliki hubungan yang erat dengan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, ia meminta ...