Rabu, 18 Oktober 2017 | 21.36 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Nurhajizah: Narkoba Masuk ke Sumut Capai 2 Ton Per Minggu

Nurhajizah: Narkoba Masuk ke Sumut Capai 2 Ton Per Minggu

Jumat, 28 Juli 2017 - 20:27 WIB

IMG-6165

Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah saat menerima audensi Pengurus Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba (Pimansu) Sumut beserta jajarannya diruang kerjanya, Jumat (28/7). KiniNews/Raden Armand.

MEDAN, kini.co.id – Wakil Gubenrur Sumatera Utara (Sumut), Nurhajizah Marpaung menyebutkan peredaran narkoba di wilayahnya meningkat semakin cepat bahkan menyasar segala lini, termasuk kalangan pelajar. bahkan sudah diambang batas.

Oleh karenanya, Nurhajizah yang juga menilai hal itu sudah diambang batas dibutuhkan metoda yang tepat untuk mengantisipasi peredaran dan peningkatan pengguna narkoba.

“Peredaran narkoba di Sumut semakin hari semakin meningkat. Bahkan merupakan daerah ketiga peredaran narkoba di Indonesia. Dari data yang saya dapat dari pihak kepolisian narkoba masuk ke Sumut dari Tanjung Balai itu bisa sampai 2 ton per minggu dan di Belawan bahkan bisa lebih besar,” ujar Nurhajizah saat menerima audensi Pengurus Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba (Pimansu) Sumut beserta jajarannya diruang kerjanya, Jumat (28/7).

Ironinya lanjut Nurhajizah, pengguna narkoba itu rata-rata bukan orang yang memiliki materi banyak, melainkan orang yang susah, seperti kuli, mahasiswa dan pelajar.

“Di Tanjung Balai itu bisa kita lihat di aliran-aliran air yang kecil disitu mereka mengkonsumsi narkoba. Modusnya, pemasok narkoba sengaja memberikan narkoba secara gratis di awal, namun setelah kecanduan inilah yang kemudian menjadikan kuli tersebut bisa menjadi pengedar,” terang Nurhajizah.

Kondisi inilah, kata Nurhajizah yang membuat dirinya terpanggil kembali untuk mengabdi ke Provinsi Sumut.

“Sebelum menjadi Wagubsu, saya masih Direktur di perusahaan BUMN, tapi karena banyaknya masalah yang jalan terus, makanya saya terpanggil untuk ke sini. Masalah korupsi, narkoba dan lainnya,” sebutnya.

Setidaknya, lanjut Nurhajizah, negara Filipina termasuk yang berhasil dalam menekan peredaran dan pengguna narkoba. Meski pun di awal Filipina dinilai melanggar HAM karena membuat kebijakan hukum mati bagi pengedar narkoba, namun kebijakan ini cukup berhasil menekan peredaran narkoba dari 100 persen menjadi 20 persen.

Oleh karena itu, tambah Nurhajizah yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana menemukan metoda yang tepat untuk dapat menghentikan peredaran dan meminimalisir pengguna narkoba di Sumut.

“Ini yang saya harapkan kita bisa berduskusi bersama, termasuk dengan organisasi lainnya untuk menemukan metoda apa yang bisa menghentikan peredaran narkoba secara efektif dan cepat,” mintanya.

Dalam kesempatan itu Nurhajizah juga meminta Pimansu untuk membuat laporan tentang narkoba di Sumut agar dapat disampaikan kepada Gubernur.

“Saat ini untuk masalah narkoba dan HIV AIDS memang penganggarannya langsung dari pusat. Tapi tidak masalah Pemprovsu akan mencoba mencari anggaran lain sebagai upaya untuk menjaga generasi kita bebas dari narkoba,” terangnya.

Sementara itu Direktur Pimansu, Zulkarnain Nasution mengatakan pihaknya siap memberikan laporan kepada Pemprovsu dalam waktu dekat. Terlebih Pimansu dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 17 tahun lalu.

“Selama 17 tahun kami tidak pernah berhenti bergerak memberikan sosialisasi informasi narkoba kepada masyarakat, meski pun kami sudah tidak lagi mendapatkan anggaran sejak hibah Pemprovsu bermasalah,” paparnya.

Pimansu, kata Zulkarnain sudah melaksanakan lima program pencegahan narkoba seperti pencegahan berbasis dunia pendidikan contohnya, dengan memberikan pendidikan bagi guru BP, sehingga guru tersebut bisa melakukan konseling adiksi dan dapat mendeteksi mana siswa yang menggunakan narkoba dan mana yang tidak. Selain itu, juga ada program pendidikan bagi usia sebaya yang dilakukan di sekolah-sekolah.

Program selanjutnya, pencegahan narkoba berbasis masyarakat melalui remaja masjid, pengajian dan lainnya. Program berbasis keluarga, berbasis tempat kerja hingga berbasis media dengan membuat informasi di brosur, leaflet, buku hingga bekerjasama dengan media massa.

“Kami juga menyediakan informasi terkait kasus narkoba di kabupaten/kota di Sumut, bahkan ada 300-400 buku tentang narkoba. Informasi ini juga sudah sering diakses oleh peneliti yang mencari informasi tentang narkoba,” pungkasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:26 WIB

Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau

Sebanyak 6.429 Kartu Keluarga di Kelurahan Cikiwul menerima dana kompensasi atau 'uang bau' dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan ...
Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:21 WIB

Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini

Warga Bekasi Timur meminta agar Kepolisian Republik Indonesia membangun kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur. Soalnya, warga setempat merasa disulitkan untuk ...
Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:55 WIB

Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah melarang transportasi berbasis aplikasi online (daring) untuk ...
Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:16 WIB

Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari PDI Perjuangan yang akan mengundang sembilan tokoh potensial sebagai ...
Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI

Pemerintah Kota Bekasi meminta pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno agar memandang ...
Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 10:00 WIB

Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, Kota Bekasi memiliki hubungan yang erat dengan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, ia meminta ...