Rabu, 18 Oktober 2017 | 21.35 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Survey: Rekrutmen CPNS Jadi Sektor Terkorup di Sumut

Survey: Rekrutmen CPNS Jadi Sektor Terkorup di Sumut

Reporter : Nur Fatimah | Jumat, 28 Juli 2017 - 09:52 WIB

IMG-6157

PNS. (Ilustrasi)

Medan, kini.co.id – Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan anggota kepolisian memang selalu rawan dengan tindak korupsi.
Bahkan suap-menyuap terkadang dilakukan secara terang-terangan demi memperoleh kursi sebagai abdi negara.

Bahkan Survey Anti Korupsi Polling Centre- Indonesia Corruption Watch (ICW) membuktikan sektor mendaftar kerja jadi PNS dinilai sebagai sektor terkorup.

Hal itu karena 56 persen masyarakat menyatakan bahwa mereka pernah diminta uang secara ilegal oleh pihak tertentu ketika menggunakan jasa atau interaksi dalam sektor ini.

“Begitu juga dengan kepolisian dimana terdapat 50 persen masyarakat yang pernah berhubungan dengan Kepolisian (10 persen dari total responden Sumatera) menyatakan pernah diminta uang atau hadian secara tidak resmi,” terang peneliti ICW, Febri Hendri dalam diskusi Hasil Survey Mengenai Presepsi Korupsi di Indonesia” yang digelar di Medan, Kamis (27/7/2017).

Ia mengatakan hasil terbilang ini wajar mengingat rekrutmen CPNS merupakan sektor yang banyak berhubungan dengan masyarakat. Selain itu, dipengaruhi warisan persepsi korupsi dalam setiap proses rekrutmen CPNS tahun sebelumnya.

“Warisan persepsi ini diduga berkontribusi terhadap persepsi buruk terhadap sektor rekrutmen CPNS meski telah ada perbaikan sistem rekrutmen seperti penggunaan CAT (Computer Assisted Test) dalam salah satu tahapan rekrutmen tersebut,” ungkapnya dalam acara yang digelar Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (Sahdar) bekerjasama dengan Polling Center, Indonesia Business Links (IBL), Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Sebagai informasi, survey anti korupsi ini dilaksanakan dalam periode April dan Mei 2017 di 34 provinsi, 177 Kabupaten/Kota, 212 Desa/Kelurahan seluruh Indonesia dengan total responden sebesar 2.235

Adapun metode survey yang digunakan adalah menggunakan teknik sampling Multistage Random Sampling dengan PPS (Probability Proportional to Size) dimana jumlah sampel tiap provinsi disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduknya.

Dengan jumlah sampel sebesar ini dan tingkat kepercayaan 95 persen maka diprediksi MoE (Margin of Error) mencapai kurang lebih 2,1 persen.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:26 WIB

Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau

Sebanyak 6.429 Kartu Keluarga di Kelurahan Cikiwul menerima dana kompensasi atau 'uang bau' dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan ...
Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:21 WIB

Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini

Warga Bekasi Timur meminta agar Kepolisian Republik Indonesia membangun kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur. Soalnya, warga setempat merasa disulitkan untuk ...
Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:55 WIB

Aher: Pemprov Tak Larang Transportasi Daring

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah melarang transportasi berbasis aplikasi online (daring) untuk ...
Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:16 WIB

Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari PDI Perjuangan yang akan mengundang sembilan tokoh potensial sebagai ...
Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI

Pemerintah Kota Bekasi meminta pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno agar memandang ...
Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 10:00 WIB

Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, Kota Bekasi memiliki hubungan yang erat dengan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, ia meminta ...