Kamis, 24 Agustus 2017 | 10.10 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>LKPj Walikota Medan, Sejumlah SKPD Menjadi Sorotan

LKPj Walikota Medan, Sejumlah SKPD Menjadi Sorotan

Reporter : Nur Fatimah | Senin, 12 Juni 2017 - 22:08 WIB

IMG-5711

Walikota Medan, Tengku Dzulmi Eldin (kininews/nur fatimah)

Medan, kini.co.id – Dalam catatan strategis dan rekomondasinya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemkot Medan tahun anggaran 2016, DPRD Kota Medan menyoroti sejumlah hal yang harus dilakukan perbaikan oleh Walikota.

Salah satunya adalah soal perbaikan kinerja Kepala Satpol PP, Muhammad Sofyan dan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Sampurno Pohan yang sempat menjadi sorotan pansus LKPj.

Melalui sidang paripurna DPRD, Senin (12/7) Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Nanda Ramli menyebutkan berasarkan hasil finalisasi pansus LKPj, sejumlah catatan terkait kinerja SKPD di Pemerintah Kota Medan agar diperbaiki. Seperti Dinas
Pendidikan, Kesehatan, Pertamanan dan lainnya.

“Kepala Dinas Pendidikan diharapkan melakukan peningkatan tenaga pendidik secara merata. PPDB harus lebih transparan, Disdik harus memberikan 10 persen kuota untuk siswa kurang mampu,” ucapnya.

Selain itu Nanda juga menyinggung Dinas Kesehatan agar menambah jumlah Puskesmas Pembantu di setiap kelurahan.

“Ada kelurahan yang sudah beberapa kali mengusulkan adanya pustu, tolong ditindaklanjuti. Peningkatan juga harus dilakukan di bidang obat-obatan dan lainnya,” ucapnya.

Ia menyampaikan soal drainase dan masalah banjir di Kota Medan serta masalah lainnya yang harus mendapat perhatian jajaran SKPD.

Walikota Medan, Tengku Dzulmi Eldin mengatakan ada dua pandangan terkait rekomendasi DPRD Medan, yakni masukan tersebut cukup konstruktif terutama dalam rangka lebih mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Yang kedua, penyampaian, pembahasan dan keputusan rekomendasi strategis DPRD tentang LKPJ Akhir TA 2016 juga mencerminkan wujud kemitraan dan kesetaraan antara fungsi legislatif dan eksekutif,” ucapnya.

Ia mengatakan rekomendasi yang disampaikan DPRD Medan akan dijadikan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan komitmen mewujudkan pemerintahan yang semakin partisipatif transparan dan akuntabel.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
DPD Golkar Sumut Siapkan Lima Bakal Calon Kepala Daerah
Sumatera Utara - Kamis, 24 Agustus 2017 - 01:27 WIB

DPD Golkar Sumut Siapkan Lima Bakal Calon Kepala Daerah

Dari delapan daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Sumatera Utara (Sumut), DPD Partai Golkar Sumut ...
Kapolri Akan Temui Korban Erupsi Gunung Sinabung di Karo
Sumatera Utara - Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:02 WIB

Kapolri Akan Temui Korban Erupsi Gunung Sinabung di Karo

Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan menghadiri bakti kesehatan dan sosial dengan memberi bantuan untuk korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten ...
Meski Ketuanya Ditempatkan sebagai Wakil, Golkar Sumut Mengaku Tetap Solid
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 19:59 WIB

Meski Ketuanya Ditempatkan sebagai Wakil, Golkar Sumut Mengaku Tetap Solid

Keputusan DPP Golkar yang menduetkan Tengku Erry Nuradi dan Ngogesa Sitepu sebagai pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur Sumatera Utara dinilai ...
Realisasi Pendapatan Medan Rp4,3 T, Gerindra Minta SKPD Dievaluasi
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 16:19 WIB

Realisasi Pendapatan Medan Rp4,3 T, Gerindra Minta SKPD Dievaluasi

Realisasi pendapatan daerah Kota Medan dinilai masih belum maksimal. Di beberapa sektor, pendapatan justru jauh dari target.Untuk itu Fraksi Gerindra ...
Pendapatan Reklame Jauh dari Target, PKS: Penghinaan Bagi Kota Medan
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 16:03 WIB

Pendapatan Reklame Jauh dari Target, PKS: Penghinaan Bagi Kota Medan

Persoalan reklame terus menjadi sorotan. Pasalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor reklame masih sangat memprihatinkan.Dari target Rp89,9 ...
Nunggak Uang Sewa, Pusat Kuliner Merdeka Walk Medan Diminta Tutup
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:40 WIB

Nunggak Uang Sewa, Pusat Kuliner Merdeka Walk Medan Diminta Tutup

Keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Medan menjadi perhatian anggota legislatif.Hal ini mengingat semakin menyempitnya RTH seiring berdirinya bangunan ...