Jumat, 20 Oktober 2017 | 17.38 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Laskar Santri Nusantara Sumut Tolak Rencana Full Day School

Laskar Santri Nusantara Sumut Tolak Rencana Full Day School

Reporter : Nur Fatimah | Senin, 12 Juni 2017 - 11:19 WIB

IMG-5707

Ilustrasi santri (ist)

Medan, kini.co.id – Laskar Santri Nusantara Provinsi Sumut (LSN Sumut) menyesalkan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir tentang anjuran agar pelajar sehari penuh berada di sekolah atau Full Day School

“Saya mendapat banyak masukan dari kawan LSN daerah bahwa pernyataan Pak Muhadjir tentang full day school ini sangat tidak efektif untuk diterapkan di semua wilayah Indonesia, terutama di daerah melihat dari kondisi khusunya di Sumatera Utara banyak pesantren dan Madrasah lainnya,” tegas Ketua Laskar Santri Nusantara Sumatera Utara Julfian Harahap kepada Kini.co.id, Senin (12/7).

Julfian juga mengatakan ada beberapa alasan penolakan terhadap pernyataan Mendikbud terkait Kegiatan Belajar Mengajar selama 8 jam perhari dan 5 hari seminggu tersebut.

“Ini akan mengganggu kegiatan keilmuan bagi santri yang mukim di pondok pesantren. Akan mengganggu kegiatan mengaji bagi santri TPQ/ Madin/ Majlis Ilmu di perkampungan maupun perkotaan,” jelas mahasiswa USU tersebut.

Selain itu full day school dinilai akan menambah beban ekonomi bagi orangtua, transport, konsumsi, akomodasi.
Menurutnya, masuk 5 hari/minggu, 8 jam/hari, bukanlah suatu jaminan kemajuan dan akhlak yang baik bagi pendidikan sebuah bangsa dan negara.

“Kita berharap pak muhajir selaku mendikbud dapat mendengar aafirasi santri walaupun beliau bukan berasal dari santri. Pembelajaran yang sukses adalah waktunya hemat hasilnya hebat,” katanya.

Sebelumnya penolakan juga datang dari berbagai kalangan termasuk petisi-petisi di media sosial. Namun Muhadjir menganggap itu sebagai masukan bagi dunia pendidikan.

“Pertama, tidak ada studi atau riset maupun statistik yang ditunjukkan oleh Menteri Muhadjir yang membuktikan bahwa benar anak Indonesia akan lebih baik dengan kebijakan full day schooling,” tulis Gita Putri Damayana, seorang peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

“Kedua, kebijakan ini sangat bias di kota besar, mengabaikan anak-anak Indonesia yang dalam kesehariannya sepulang sekolah membantu orangtuanya sebagai bertani, melaut dan berdagang. Ketiga, agar Mendikbud berhenti menjadikan anak Indonesia sebagai percobaan. Dari mulai gonta-ganti kurikulum hingga kebijakan full day school seakan coba-coba mana yang efektif untuk satu generasi.” Demikian Gita Putri Damayana.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Sah! APBD Perubahan Kota Bekasi Rp 5,7 Triliun
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 17:21 WIB

Sah! APBD Perubahan Kota Bekasi Rp 5,7 Triliun

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017 Kota Bekasi resmi diketuk dalam rapat paripurna.Dalam rapat tersebut DPRD Kota ...
Dua tewas, 13 terluka akibat tabrakan maut bus Simpati di Aceh
Aceh - Jumat, 20 Oktober 2017 - 16:49 WIB

Dua tewas, 13 terluka akibat tabrakan maut bus Simpati di Aceh

Tabrakan maut antara dua bus "Simpati Star" di jalan negara Medan-Banda Aceh, tepatnya di Desa Meunasah Drang, Kecamatan Muara Batu, ...
Bupati Labura: Menabung dengan emas keputusan bijak
Sumatera Utara - Jumat, 20 Oktober 2017 - 16:02 WIB

Bupati Labura: Menabung dengan emas keputusan bijak

Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), Kharuddin Syah mengatakan menabung dengan emas merupakan keputusan yang bijak. Karena menabung emas lebih terjamin dibanding ...
Bekasi Berencana Berikan Beasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 15:09 WIB

Bekasi Berencana Berikan Beasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu

Dinas Pendidikan Kota Bekasi berencana memberi dana beasiswa bagi para mahasiswa berprestasi dari kalangan yang tidak mampu pada 2018 mendatang.Dana ...
Duh… Titik Banjir di Kota Bekasi Tak Berkurang, Masih 49 Titik
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 15:03 WIB

Duh… Titik Banjir di Kota Bekasi Tak Berkurang, Masih 49 Titik

Rupanya, beberapa tahun belakangan ini titik banjir di Kota Bekasi masih tidak berkurang.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota ...
Januari- Oktober puluhan ribu mobil parkir liar diderek Pemprov DKI
DKI Jakarta - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:56 WIB

Januari- Oktober puluhan ribu mobil parkir liar diderek Pemprov DKI

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terus menggencarkan penindakan terhadap kendaraan roda empat yang memarkirkan sembarangan atau parkir liar di sepanjang ...